29.3 C
Jakarta

Kejar Target Produksi 1 Juta Barel Minyak pada 2030, Ini Langkah Agresif SKK Migas

Baca Juga:

JAKARTA, MENARA62.COM – Indonesia hingga kini masih menjadi negara pengimpor minyak terbesar se-Asia Tenggara. Dari 1,4 juta barel kebutuhan minyak per hari saat ini, 600 ribu di antaranya harus impor.

Angka tersebut akan terus meningkat seiring pertambahan jumlah penduduk, pertumbuhan ekonomi nasional dan peningkatan daya beli masyarakat. World Energy Outlook 2019 yang diterbitkan Badan Energi Internasional (IEA) memprediksi tingkat konsumsi energi di Indonesia pada tahun 2030 mencapai 2,3 juta barel minyak per hari (BOPD), lebih tinggi dari rata-rata kebutuhan global.

Angka tersebut mengindikasikan bahwa prosentase impor migas Indonesia akan meningkat pesat lebih dari 90 persen pada 2030. Karena itulah pemerintah melalui Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas (SKK Migas), telah menetapkan target produksi 1 juta barel minyak per hari (BOPD) dan 12 miliar standar kaki kubik gas per hari (BSCFD) atau setara 3,2 juta barel setara minyak per hari (BOEPD) pada tahun 2030. Target produksi migas tersebut untuk mengerem laju impor sekaligus memenuhi kebutuhan energi penduduk.

Selain itu, juga untuk menaikkan pendapatan negara dari sektor hulu migas. Sebab jika target 1 juta barel minyak per hari (BOPD) dan 12 miliar standar kaki kubik gas per hari (BSCFD) terealisasi, pendapatan Indonesia dari sektor hulu migas dapat bertambah hingga 121 miliar dolar Amerika Serikat (AS).

Dalam berbagai kesempatan Kepala SKK Migas Dwi Soetjipto menjelaskan untuk mencapai target 1 juta barel minyak per hari (BOPD) dan 12 miliar standar kaki kubik gas per hari (BSCFD) SKK Migas telah menetapkan 4 strategi utama yang disebutnya long term plan produksi migas nasional. Keempat strategi tersebut meliputi maximizing existing yakni memaksimalkan potensi reservoir dan produksi yang ada, transformasi resources menjadi reserves, implementasi kegiatan enhance oil recovery (EOR), dan meningkatkan kegiatan eksplorasi secara massif untuk mendapatkan giant discovery.

Diakui Dwi, upaya memaksimalkan potensi reservoir dan produksi yang ada sekarang, dilakukan untuk menekan laju penurunan produksi, baik dari sisi teknis subsurface, operasional maupun keekonomian. Sebagaimana diketahui, produksi migas Indonesia mengalami penurunan terus sejak 2016. Data tahun 2020 menunjukkan angka produksi migas turun menjadi sekitar 710 ribu barel per hari (bph). Penurunan tersebut 20 persen diakibatkan oleh pandemi dan 80 persen akibat lapangan sudah tua sehingga produksi migas secara alami berkurang.

Kemudian strategi transformasi status resource menjadi reserve, merupakan strategi yang sangat penting untuk dilakukan karena saat ini terdapat penemuan yang belum dikembangkan atau undeveloped discovery sebesar 1.7 BnBo dan 27 Tcf, yang memerlukan upaya nyata untuk dapat segera diproduksi. Dalam strategi ini, SKK Migas terus berupaya melakukan percepatan sumber daya menjadi produksi dan pemberian insentif kepada kontraktor kontrak kerja sama (KKKS) agar mencapai keekonomian yang wajar.

Sedangkan untuk mengimplementasikan strategi ketiga, Dwi mengatakan bahwa kegiatan EOR memerlukan terobosan sehingga kegiatan itu dapat dilakukan secara full-field. Dwi berharap agar chemical EOR yang studinya telah dimulai sejak 2000 di Rokan dapat segera dieksekusi.

Kepala SKK Migas Dwi Soetjipto menjelaskan proyeksi investasi sektor hulu migas Indonesia (ist/dokumenskkmigas)

Lalu untuk strategi keempat yakni eksplorasi atau pengeboran cadangan minyak baru. Pengeboran sumur baru harus dilakukan secara massif agar penemuan-penemuan signifikan atau giant discovery dapat terwujud untuk dapat mencapai target produksi 1 juta barel per hari. Dwi menyebutkan masih terdapat 12 area yang potensial yang terus ditawarkan kepada investor untuk bisa digarap. Rinciannya 3 area di Sumatra, 3 Kalimantan, 1 Jawa, 1 Sulawesi, 4 di Indonesia timur, termasuk Papua ada 10, dan plus 2 fokus deep water.

Upaya eksplorasi cadangan minyak baru ini menurut Dwi penting dilakukan mengingat sudah lebih dari dua dekade, Indonesia belum menemukan cadangan minyak baru. Melalui eksplorasi sumber minyak baru ini, cadangan migas dalam negeri dapat ditingkatkan secara signifikan dan cepat.

Selain itu, kata Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifin Tasrif, umur cadangan minyak bumi Indonesia saat ini hanya tersisa 9,5 tahun. Sementara umur cadangan gas bumi Indonesia hanya tersisa 19,9 tahun lagi jika tak ada cadangan baru.

“Ini dengan asumsi tidak ada penemuan cadangan baru dan tingkat produksi minyak bumi pada level 700 ribu bopd dan gas sebesar 6 bscfd,” kata Arifin dalam rapat bersama komisi VII DPR pada Januari 2021.

Oleh karena itu, pada tahun 2021, SKK Migas bersama seluruh Kontraktor Kontrak Kerja Sama (Kontraktor KKS) yang didukung kementerian dan lembaga pemerintah lainnya, mulai tancap gas guna mewujudkan visi jangka panjang produksi 1 juta BOPD dan 12 BSCFD pada tahun 2030, dengan melakukan pengeboran agresif.

Kisah sukses meningkatkan cadangan migas melalui eksplorasi ini, Indonesia bisa belajar dari negara Suriname dan Guyana. Data Rystad Energy ECube and UCube, dua negara yang notabene adalah pemain baru, saat ini berada pada posisi lima besar negara yang sukses menemukan cadangan migas raksasa.

Suriname berada di posisi kedua dengan temuan 1,7 miliar barel oil equivalent (BOE) hanya satu tingkat dibawah Rusia yang merupakan negara kaya akan minyak dengan temuan 2,7 miliar BOE pada tahun lalu. Sedangkan Guyana berada pada posisi keempat setelah tahun 2020 berhasil menemukan cadangan migas sebesar 819 juta BOE. Guyana bahkan berani menargetkan produksi 1,2 juta barel minyak per hari pada 2030, sejajar dengan Indonesia yang notabene Indonesia telah memiliki pengalaman panjang di sektor migas.

Sukses dua negara tersebut dalam hal penemuan ladang baru migas, tidak terlepas dari peran perusahaan migas kelas raksasa seperti ExxonMobil, Apache Corporation, Petrobras dan Petronas.

“Dengan sumber daya alam yang melimpah, semestinya Indonesia jangan berhenti diangka satu juta barel, kalau perlu lebih. Syaratnya eksplorasi dan undang pemain yang bonafid,” jelas Widhyawan Prawiraatmadja, pengamat dan praktisi migas pada Webinar LKJ SKK Migas dan KKKS 2021, 28 April 2021 lalu.

Menurut Widyawan, Suriname dan Guyana menjadi bukti bahwa atraktifnes negara berhasil mengundang pemain besar untuk berinvestasi sektor migas di negara-negara tersebut. Bahwa kegiatan hulu migas yang berkembang secara berkelanjutan, hanya dapat terjadi dengan kegiatan eksplorasi yang berkelanjutan pula. Dan investasi dari perusahaan asing yang bonafid hanya akan terjadi jika konsep risk vs reward terpenuhi.

Untuk meningkatkan cadangan migas dalam negeri, eksplorasi atau pengeboran memang menjadi cara yang paling efektif dan cepat. Tetapi cara ini membutuhkan modal yang sangat besar. Karena sebuah kegiatan pengeboran, harus melalui berbagai tahapan mulai dari studi geologi, studi geofisika, survey seismic dan pengeboran yang memakan waktu kurang lebih 10 tahun.

“Karena besarnya modal yang dibutuhkan untuk kegiatan eksplorasi ini, pemerintah Indonesia menjalin kerjasama dengan perusahaan-perusahaan minyak dunia melalui kontrak kerjasama. Tujuannya supaya tidak mengganggu APBN,” kata Kepala SKK Migas Dwi.

Kegiatan eksplorasi ini lanjut Dwi, mengandung risiko dan ketidakpastian yang sangat tinggi. Oleh sebab itu selain modal yang sangat besar, dibutuhkan pula teknologi yang canggih, dan SDM yang berpengalaman. Risiko terburuk dari pengeboran adalah tidak ditemukan adanya cadangan migas.

Badan Geologi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral mencatat bahwa Indonesia memiliki 128 cekungan sedimen migas. Dari jumlah tersebut 20 cekungan sedimen sudah berproduksi dan 27 cekungan lain sudah ada temuan, namun belum produksi karena berkaitan dengan keekonomian. Sedangkan 68 cekungan yang sebagian besar berada di Kawasan Timur Indonesia baik onshore maupun offshore masih belum dilakukan eksplorasi mengenai kandungan hidrokarbon.

“Potensi ini masih sangat besar dan menantang karena kita harus mengundang investor untuk bersedia melaksanakan eksplorasi,” kata Dwi dikutip dari Antara.

Ke depan, jumlah sumur yang dibor akan didorong untuk terus ditingkatkan sebesar 20-30 persen per tahun. Harapannya pada tahun 2025 sampai 2030 jumlah sumur yang dibor dapat mencapai sekitar 1.000 – 1.100 sumur per tahun.

Dwi mengaku optimis dapat merealisasikan target 1 juta barel minyak per hari pada 2030, karena potensi peningkatan produksi masih banyak. Dari 128 cekungan, baru 20 cekungan yang diproduksi dan 68 cekungan yang belum dieksplorasi.

Jika realisasi pengeboran sumur pengembangan tahun 2020 sebanyak 268 sumur, maka untuk 2021 ini, SKK Migas mendorong agar pengeboran meningkat lebih dari dua kali lipat, dengan menargetkan kegiatan pengeboran sebanyak 616 sumur pengembangan. “Untuk kegiatan workover ditargetkan sebanyak 615 sumur dan well service juga meningkat menjadi 26.431 sumur,” kata Dwi.

Upaya Menarik Investor

Untuk merealisasikan target lifting minyak 1 juta barel dan gas 12 miliar kaki kubik per hari pada 2030, nilai investasi yang dibutuhkan menurut perhitungan SKK Migas sebesar 250 miliar dolar AS (Rp 3.528 triliun) atau sekitar 25 miliar dollar AS (Rp 352 triliun) setiap tahun. Jumlah tersebut sangat besar, sehingga kehadiran investor sektor hulu migas menjadi sangat penting dan krusial.

Tetapi bagaimana membuat sektor migas Indonesia memiliki daya tarik bagi investor asing? Dalam analisa Government Take sesungguhnya Indonesia menjadi negara paling menarik nomor dua di dunia untuk berinvestasi disektor migas setelah Cambodia. Beberapa alasannya antara lain sumber daya alam yang melimpah, sumber daya manusia yang besar, iklim politik yang stabil, dukungan infrastruktur yang cukup memadai, iklim yang bersahabat dan lainnya.

Sayangnya, meski menjadi negara yang potensial untuk investasi sektor migas, ternyata potensi tersebut belum tergarap optimal. Indikatornya terjadi penurunan investasi sektor energi di Tanah Air sejak 2014, di mana titik terendahnya terjadi pada 2017.

Indonesia menjadi negara paling menarik nomor dua untuk investasi sektor migas setelah Cambodia versi Government Take (ist/tangkapan layar Webinar LKJ SKK Migas)

Tantangan semakin berat ketika pandemi Covid-19 melanda dunia sejak awal 2020. Pandemi Covid-19 ini berimbas pada resesi ekonomi di hampir semua negara yang mengakibatkan iklim investasi global juga mengalami perubahan yang sangat signifikan. Hampir semua perusahaan raksasa migas dunia melakukan konsolidasi karena faktor penurunan konsumsi dan harga migas. Akibatnya, nilai investasi sektor migas yang semula berjumlah total US$ 600-700 miliar, turun menjadi US$ 300 miliar pada tahun 2020.

Turunnya nilai investasi secara tajam tersebut mengakibatkan porsi investasi yang masuk ke negara-negara di kawasan Asia Tenggara termasuk Indonesia juga semakin mengecil.

Selain itu, adanya isu energy terbarukan, low carbon emission termasuk zero carbon di 2050 juga menjadi faktor eksternal yang mempengaruhi kegiatan investasi di sektor migas.

Berdasarkan data Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), investasi di sektor migas hingga Oktober baru mencapai US$ 8,1 miliar atau baru sekitar 59% dari target tahun ini yang sebesar US$ 13,8 miliar. Sementara untuk 2021, Kementerian ESDM menargetkan investasi sektor migas naik menjadi US$ 18 miliar.

Di luar persoalan eksternal tersebut, Pengamat Migas Ari Soemarno, seperti dikutip dari laman CNBC Indonesia (21/12/2021) menilai, penurunan investasi sektor migas juga disebabkan oleh faktor internal seperti insentif fiskal yang tidak kompetitif, masalah birokrasi, perizinan lainnya, dan pola bagi hasil lain seperti gross split yang tidak menarik bagi para pelaku migas ini. “Adanya kebijakan nasionalisme sempit seperti lapangan migas yang sudah berakhir masa kontraknya diserahkan kepada Pertamina juga membuat pelaku migas menjadi ragu untuk berinvestasi,” jelasnya.

Meski terjadi penurunan investasi disektor migas, Indonesia masih memiliki potensi besar untuk menarik investor migas. Potensi tersebut harus dimaksimalkan guna mendukung perkiraan produksi migas nasional jangka panjang dalam rangka mencapai produksi 1 juta barrel di tahun 2030.

Karena itu, Ari Sumarno berpendapat bahwa pemerintah perlu lebih agresif untuk menarik investor asing. Agresivitas ini penting mengingat saat ini kompetisi antar negara untuk mendapatkan investor sektor migas semakin ketat. Pemain bonafid sektor migas cenderung memilih negara-negara yang dengan iklim investasi menguntungkan seperti Vietnam dan Myanmar.

Hal senada juga disampaikan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifin Tasrif. Pada acara Oil and Gas Investment Day 2021 Juli lalu, Arifin membenarkan bahwa iklim investasi dalam negeri harus diperbaiki terutama di sektor migas. Tujuannya, agar investor asing tertarik untuk menanamkan investasinya di sektor hulu migas Indonesia.

Arifin mengakui tren menurunnya investasi sektor migas memang tidak bisa dihindari. Ini terjadi akibat tren global maupun lokal, seperti revolusi shale oil (minyak serpih), transisi energi hingga harga minyak ren­dah.

Karena itu, untuk meningkatkan daya tarik in­vestasi, pemerintah perlu melakukan percepatan proses perumusan kebijakan yang melibatkan Kementerian ESDM, Kementerian Keuangan (Kemen­keu), dan SKK Migas. Upaya ini diperlukan untuk mem­percepat kebijakan fiskal yang lebih efektif yang mampu mendorong investor untuk meningkatkan kegiatan produksi dan eksplorasi di In­donesia.

Insentif untuk Investor

Guna mendorong investasi di sektor migas, pemerintah terhitung 2021 ini telah menyiapkan sejumlah insentif fiskal dan non fiscal bagi perusahaan migas. Langkah ini dilakukan untuk mendongkrak minat investor asing agar menanamkan investasinya ke Indonesia.

Taslim Yunus, Sekretaris SKK Migas mengatakan untuk menarik para investor asing di sektor hulu migas, pemerintah telah meluncurkan 9 langkah perbaikan iklim investasi hulu migas. Langkah tersebut mulai dari penundaan biaya pencadangan pasca operasi, tax holiday untuk PPh di semua wilayah kerja migas, penundaan atau penghapusan PPN LND, barang milik negara hulu migas tidak dikenakan biaya sewa.

Langkah selanjutnya adalah menghapus biaya pemanfaatan kilang LNG Badak, penundaan atau pengurangan hingga 100 persen pajak tidak langsung, gas dapat dijual dengan harga diskon untuk semua skema TOP dan DCQ, fleksibilitas fiscal term, serta dukungan dari kementerian/lembaga yang membina industri hulu migas terhadap pembahasan pajak bagi usaha penunjang kegiatan hulu migas.

Selain itu, pemerintah juga memberikan sejumlah insentif bagi para investor hulu migas antara lain investment credit, depresiasi dipercepat, DMO (Domestic Market Obligation/ DMO) full price. Di sektor pajak, insentif juga diberikan seperti Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang terkait dengan Liquefied Natural Gas (LNG) khusus sampai dengan 1%, pengurangan PPh badan, dan insentif penundaan biaya pencadangan pascaoperasi.

“Pemerintah juga akan mengupayakan bagi hasil produksi (split) yang sesuai dalam masa-masa sulit pandemi ini,” jelas Tutuka, Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi (Dirjen Migas) Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Tutuka Ariadji mengutip laman CNBC Indonesia.

Melalui berbagai insentif yang diberikan, Tutuka mengaku optimis iklim investasi bisa meningkat dari capaian yang masih sekitar 60% dari target sebelumnya. Diharapkan, target investasi pada tahun-tahun mendatang bisa tercapai.

“Kita optimis, diharapkan meningkatkan investasi yang sekarang masih 60% dari target sebelumnya. Diharapkan tahun depan terpenuhi target,” katanya.

SKK Migas menurutnya sudah melakukan program-program yang lebih masif, agresif dan efisien. Misalnya dalam hal pengeboran sumur, tahun lalu dibawah 500, sekarang targetnya lebih dari 600 sumur pengembangan baru, di samping sumur-sumur eksplorasi yang sudah ada.

Proyeksi kebutuhan energi Indonesia (ist/tangkapan layar Webinas LKJ SKK Migas)

Selanjutnya, Menteri ESDM Arifin Tasrif mengatakan, pemerintah telah membuat beberapa kebijakan, antara lain penurunan harga gas untuk mendorong tumbuhnya industri, pelonggaran perpajakan, dan fleksibilitas sistem fiskal untuk meningkatkan daya tarik investasi migas serta meningkatkan keekonomian pengembangan lapangan.

Menurut Arifin, Kementerian ESDM juga telah melakukan sejumlah upaya mengurangi ketidakpastian investasi usaha hulu migas dengan penyederhanaan perizinan, penyediaan dan keterbukaan data, dan integrasi hulu-hilir serta stimulus fiskal. “Pemerintah tidak lagi mengedepankan besarnya bagi hasil untuk negara, tetapi lebih mendorong agar proyek migas dapat berjalan melalui pemberian insentif bagi beberapa plan of development (POD) yang selama ini dinilai tidak ekonomis oleh kontraktor,” ujar Arifin.

Sementara itu, Ronald Gunawan, Direktur Utama PT Medco Energy Internasional Tbk  mengakui tahun 2020 adalah tahun yang sulit bagi industri hulu migas. Tetapi dengan dukungan dari SKK Migas, operasional PT Medco di Indonesia hampir tak ada gangguan berarti.

Ia juga mengungkapkan optimismenya bahwa target produksi 1 juta BOPD dan 12 BSCFD pada tahun 2030 dapat direalisasika. “Ini menjadi tantangan bersama, program kita bersama dan kita wajib mendukungnya. Kita akan merujuk ke sana, dan optimisme itu harus selalu ada,” tandasnya. (m.kurniawati)

- Advertisement -

Menara62 TV

- Advertisement -

Terbaru!