JAKARTA, MENARA62.COM– Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Muhadjir Effendy dan Ketua Ombudsman Republik Indonesia (ORI) Amzulian Rifai menandatangani Nota Kesepahaman dalam rangka Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud). Nota Kesepahaman ini dimaksudkan untuk mewujudkan pelayanan masyarakat yang prima sesuai dengan amanat Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.
“Ini merupakan komitmen kami sebagai institusi kementerian maupun sebagai aparatur negara,” kata Muhadjir di Jakarta, Senin (27/2/2017).
Adapun ruang lingkup kerja sama Kemendikbud dan ORI meliputi koordinasi penanganan dan penyelesaian pengaduan masyarakat, pencegahan maladministrasi dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan publik, dan pertukaran informasi/data pelayanan publik. Nota kesepahaman kerja sama yang berlaku selama tiga tahun ini akan ditindaklanjuti dengan Perjanjian Kerja Sama antara dua lembaga untuk mendukung pemberian pelayanan publik di bidang pendidikan dan kebudayaan yang lebih baik.
Mendikbud berharap kerja sama dengan ORI menghasilkan peningkatan kualitas pelayanan publik secara umum pada bidang pendidikan. Selain itu ke depan ORI dapat menjadi mitra dalam pengawasan dan pengendalian pada Ujian Sekolah Berstandar Nasional dan Ujian Nasional yang segera berlangsung agar dapat berjalan dengan baik dan minim praktik kecurangan.
Dalam kesempatan tersebut Mendikbud menyinggung besar anggaran fungsi pendidikan dan porsi yang dikelola Kemendikbud.
“Saya sangat percaya pada kredibilitas lembaga Ombudsman untuk dapat menjadi mitra kami dalam melakukan pengawasan pada penggunaan anggaran dan program kerja Kemendikbud untuk dapat berujung pada pelayanan publik yang lebih baik,” lanjut Mendikbud.
Sebelumnya, ORI menempatkan Kemendikbud pada peringkat ke-9 dengan skor 93,01 atas kepatuhan dalam pelayanan publik. Hal tersebut mengubah posisi Kemendikbud yang sebelumnya berada di zona merah, menjadi golongan kementerian yang berada di zona hijau (nilai tinggi). Pencapaian yang cukup signifikan tersebut merupakan buah dari upaya reformasi birokrasi yang bertujuan untuk meningkatkan kinerja Kemendikbud sebagai instansi publik dari tahun ke tahun.
Ketua ORI Amzulian Rifai menyampaikan bahwa keberadaan lembaganya bukan diperuntukkan untuk mempermalukan suatu lembaga, namun semata-mata demi meningkatkan kualitas pelayanan publik. Diungkapkannya, bagi ORI yang terpenting adalah bagaimana respon publik pada pelayanan publik yang diberikan lembaga publik.
“Bagi Ombudsman, MoU ini penting. Melalui kerja sama ini, semoga komunikasi, koordinasi akan semakin baik,” ujarnya.
Pada penilaian kepatuhan pelayanan publik di tahun 2016, ORI melakukan penilaian tentang Kompetensi Penyelenggara Layanan dengan berfokus pada pelaksanaan survei kepuasan masyarakat yang dilaksanakan oleh penyelenggara layanan, pelibatan masyarakat dalam penyusunan standar layanan, serta pengelolaan pengaduan yang diselenggarakan oleh penyelenggara layanan.
-Inung Kurnia-
