JAKARTA, MENARA62.COM– Forum Rektor Indonesia (FRI) meminta agar pemerintah kembali kepada konsepsi perencanaan pembangunan jangka panjang model GBHN (Garis-Garis Besar Haluan Negara). GBHN dikatakan Ketua FRI Prof Dr Suyatno jauh lebih komprehensif, lebih lengkap dan mencerminkan keadilan sosial.
“Memang sejak GBHN tidak ada, Indonesia menggunakan RPJM yakni rencana pembangunan jangka menengah nasional sebagai acuan pembangunan nasional,” kata Prof Suyatno, didampingi Sekjen FRI Gunawan S, Sabtu (17/6).
RPJM meski disusun dengan baik, tetapi dinilai kurang komprehensif. Mengingat RPJM disusun berdasarkan visi misi presiden terpilih. Padahal saat ini presiden di Indonesia lebih condong kepada partai yang mengusungnya.
“Harus diingat Indonesia adalah milik rakyat semua, bukan milik golongan tertentu, partai tertentu. Jadi perencanaan pembangunan juga harus mengakomodir semua kepentingan masyarakat,” lanjut Suyatno.
Menurutnya meski GBHN adalah produk orde baru, tetapi konsepsi perencanaan pembangunan model GBHN jauh lebih baik. Karena dalam proses penyusunannya, melibatkan semua perwakilan, semua golongan, bahkan kaum akademisi yang tidak berafiliasi pada kelompok atau partai tertentu.
Selain itu GBHN juga menjadi acuan bagi semua presiden terpilih yang sifatnya berkesinambungan. Siapapun presidennya, dari partai apapun pengusungnya, semestinya wajib mematuhi dan melaksanakan perencanaan pembangunan yang sudah digariskan pada GBHN.
Bagi Suyatno, kembali ke GBHN merupakan solusi strategis ditengah isu makin tingginya jurang pemisah antara si kaya dengan si miskin, makin tingginya angka ketimpangan baik antara penduduk desa maupun penduduk kota, antar pulau dan antar elemen masyarakat itu sendiri.
FRI dikatakan telah memberikan masukan pembangunan melalui lembaga tinggi negara untuk membuat suatu pedoman pembangunan model GBHN. Tujuannya agar dapat membawa bangsa ini lebih maju, sejahtera dan berkeadilan.
“Sehingga ketika kita memperingati 100 tahun Indonesia merdeka, pemerintah telah dapat mewujudkan cita-cita kesejahteraan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia secara adil dan merata sesuai Pancasila,” tegas Suyatno.
Diakui kondisi negara Indonesia saat ini penuh dengan kegaduhan baik persoalan politik. Gesekan antar parpol, antar ormas dan antar masyarakat sedemikian tinggi, sehingga berpotensi memecah belah bangsa.
Jika tidak disikapi dengan baik, Suyatno khawatir Indonesia makin keropos. Dan baru disadari ketika kebangkrutan bernegara sudah mencapai tahap stadium 4 atau stadium 5 yang berarti sudah sangat parah.
