25.6 C
Jakarta

Ketum Kowani: RUU Omnibus Law Berpotensi Mendiskreditkan Perempuan

Must read

IPM Sumsel Luncurkan Gerakan Motivator Penggerak Pemuda

PALEMBANG, MENARA62.COM -- Pimpinan Wilayah Ikatan Pelajar Muhammadiyah Sumtera Selatan (PW IPM Sumsel) melaksanakan kegiatan Launching Gerakan Motivator Penggerak Pemuda bertempat di salah satu...

Meraih Ketenangan Batin dengan Zikir

“Orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tenang dengan mengingat Allah. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah hati menjadi tenang.” (Q.S. Ar-Ra’du: 28) Salah satu penyakit...

Wisuda Sehat dari Rumah Universitas ‘Aisyiyah Yogyakarta

    YOGYAKARTA,MENARA62.COM-Universitas ‘Aisyiyah (UNISA) Yogyakarta, Sabtu (26/9), melaksanakan wisuda secara daring dengan tema “Wisuda Sehat dari Rumah”, melalui aplikasi telecoference Zoom dan siaran langsung via...

Muhammadiyah Utamakan Protokol Kesehatan dalam Menangani Bencana Banjir Bandang Sukabumi

    Yogyakarta, MENARA62.COM – Satu pekan pasca banjir bandang yang menerjang Sukabumi, Muhammadiyah tetap taati aturan protokol kesehatan dalam memberikan bantuan pelayanan bagi para penyintas....
JAKARTA, MENARA62.COM – Ketua Umum Kongres Wanita Indonesia (Kowani) Dr Giwo Rubianto Wiyogo meminta Rancangan Undang-Undang (RUU) Cipta Kerja atau Omnibus Law tidak menurunkan hak-hak tenaga kerja perempuan.
“RUU Cipta Kerja ini idealnya mendukung tenaga kerja, terutama tenaga kerja perempuan yang diutamakan. Jangan sampai RUU ini malah menurunkan hak-hak pekerja perempuan,” ujar Giwo di sela-sela pelaksanaan rapat kerja Kowani di Jakarta, dikutip dari Antara, Rabu (19/2/2020).
Draf RUU Cipta Kerja yang diserahkan pemerintah pada DPR, yang tidak lagi ada lagi cuti haid, dan cuti melahirkan bagi pekerja perempuan berpotensi mendiskreditkan perempuan. Sebab sebelumnya berdasarkan UU 13/2003 tentang Ketenagakerjaan pasal 82, perempuan berhak mendapatkan cuti selama 1,5 bulan sebelum melahirkan dan 1,5 bulan setelah melahirkan.
Begitu juga dengan perempuan yang mengalami keguguran pun berhak mendapat cuti selama 1,5 bulan.

“Antara kepentingan pengusaha dan tenaga kerja harus seimbang. Hal itu sudah ada di UU Ketenagakerjaan,” ujarnya.

Giwo juga menambahkan jika pemerintah fokus pada pembangunan sumber daya manusia, maka perempuan harus menjadi target utamanya. Perempuan idealnya harus berpendidikan, karena dialah pendidik pertama dan utama di dalam keluarga.

Perempuan juga corong dari kepentingan keluarga. Kunci utama ketahanan keluarga adalah para perempuan.

“Oleh karena itu, pemerintah hendaknya mendukung tenaga kerja perempuan dan harus mendapatkan prioritas. Perempuan itu memiliki beban ganda. Negara yang baik, adalah negara yang memperhatikan perempuan,” imbuh Giwo.

Sebelumnya, Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) dengan tegas menolak RUU Cipta Kerja karena tIdak mengandung tiga prinsip ketenagakerjaan.

“Prinsip ketenagakerjaan yakni kepastian kerja, jaminan pendapatan, dan jaminan sosial, atau dengan kata lain tidak ada perlindungan bagi buruh. Bahkan menghilangkan kesejahteraan yang selama ini didapat buruh,” ujar Presiden KSPI, Said Iqbal.

Tidak adanya kepastian kerja, lanjut dia, tercermin dari outsourcing dan kerja kontrak seumur hidup tanpa batas. PHK bisa dilakukan dengan mudah, dan tenaga kerja asing buruh kasar yang tidak memiliki keterampilan berpotensi bebas masuk ke Indonesia.

- Advertisement -

More articles

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

- Advertisement -

Latest article

IPM Sumsel Luncurkan Gerakan Motivator Penggerak Pemuda

PALEMBANG, MENARA62.COM -- Pimpinan Wilayah Ikatan Pelajar Muhammadiyah Sumtera Selatan (PW IPM Sumsel) melaksanakan kegiatan Launching Gerakan Motivator Penggerak Pemuda bertempat di salah satu...

Meraih Ketenangan Batin dengan Zikir

“Orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tenang dengan mengingat Allah. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah hati menjadi tenang.” (Q.S. Ar-Ra’du: 28) Salah satu penyakit...

Wisuda Sehat dari Rumah Universitas ‘Aisyiyah Yogyakarta

    YOGYAKARTA,MENARA62.COM-Universitas ‘Aisyiyah (UNISA) Yogyakarta, Sabtu (26/9), melaksanakan wisuda secara daring dengan tema “Wisuda Sehat dari Rumah”, melalui aplikasi telecoference Zoom dan siaran langsung via...

Muhammadiyah Utamakan Protokol Kesehatan dalam Menangani Bencana Banjir Bandang Sukabumi

    Yogyakarta, MENARA62.COM – Satu pekan pasca banjir bandang yang menerjang Sukabumi, Muhammadiyah tetap taati aturan protokol kesehatan dalam memberikan bantuan pelayanan bagi para penyintas....

Fraksi PKS Tolak PMN pada Kasus Jiwasraya

JAKARTA, MENARA62.COM - Menteri keuangan Sri Mulyani menyatakan bahwa pihaknya akan menggelontorkan Penyertaan Modal Negara (PMN) kepada PT Bahan Pembinaan Usaha Indonesia (BPUI) pada...