25.6 C
Jakarta

Menkumham: RUU Terkait Omnibus Law dan Pemindahan Ibukota Prioritas

Must read

IPM Sumsel Luncurkan Gerakan Motivator Penggerak Pemuda

PALEMBANG, MENARA62.COM -- Pimpinan Wilayah Ikatan Pelajar Muhammadiyah Sumtera Selatan (PW IPM Sumsel) melaksanakan kegiatan Launching Gerakan Motivator Penggerak Pemuda bertempat di salah satu...

Meraih Ketenangan Batin dengan Zikir

“Orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tenang dengan mengingat Allah. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah hati menjadi tenang.” (Q.S. Ar-Ra’du: 28) Salah satu penyakit...

Wisuda Sehat dari Rumah Universitas ‘Aisyiyah Yogyakarta

    YOGYAKARTA,MENARA62.COM-Universitas ‘Aisyiyah (UNISA) Yogyakarta, Sabtu (26/9), melaksanakan wisuda secara daring dengan tema “Wisuda Sehat dari Rumah”, melalui aplikasi telecoference Zoom dan siaran langsung via...

Muhammadiyah Utamakan Protokol Kesehatan dalam Menangani Bencana Banjir Bandang Sukabumi

    Yogyakarta, MENARA62.COM – Satu pekan pasca banjir bandang yang menerjang Sukabumi, Muhammadiyah tetap taati aturan protokol kesehatan dalam memberikan bantuan pelayanan bagi para penyintas....

JAKARTA, MENARA62.COM — Menteri Hukum dan HAM Yassona Laoly mengatakan, Rancangan Undang-Undang (RUU) terkait omnibus law dan pemindahan ibukota menjadi prioritas yang harus segera disahkan.

“Yang sangat prioritas adalah omnibus law, pemindahan ibukota negara dan RUU yang ‘carry over‘ dari periode lalu,” kata Yassona di Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu (4/12/2019), seperti dilansir Antaranews.com.

Dia menjelaskan, RUU terkait Omnibus Law adalah RUU tentang Cipta Lapangan Kerja dan RUU tentang Ketentuan dan Fasilitas Perpajakan Untuk Penguatan Perekonomian.

Menurut dia, RUU tentang Ibukota Negara harus dibahas karena pemindahan ibukota negara merupakan program yang harus segera diselesaikan dasar hukumnya.

“Nanti DPR juga mengajukan yang lain, nanti kita lihat,” ujarnya.

Prioritas

Selain itu menurut dia, ada beberapa RUU yang menjadi prioritas pemerintah yang harus segera diselesaikan yaitu RUU KUHP dan RUU Pemasyarakatan, dan RUU Bea Materai yang ketiganya merupakan “carry over” periode 2014-2019.

Yasonna mengatakan untuk RUU tentang Penghapusan Kekerasan Seksual (P-KS) tidak masuk dalam prioritas yang diusulkan pemerintah karena masih ada yang harus dibahas ulang.

“(RUU P-KS) sementara ini tidak menjadi prioritas karena masih ada yang harus dibahas ulang,” katanya.

- Advertisement -

More articles

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

- Advertisement -

Latest article

IPM Sumsel Luncurkan Gerakan Motivator Penggerak Pemuda

PALEMBANG, MENARA62.COM -- Pimpinan Wilayah Ikatan Pelajar Muhammadiyah Sumtera Selatan (PW IPM Sumsel) melaksanakan kegiatan Launching Gerakan Motivator Penggerak Pemuda bertempat di salah satu...

Meraih Ketenangan Batin dengan Zikir

“Orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tenang dengan mengingat Allah. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah hati menjadi tenang.” (Q.S. Ar-Ra’du: 28) Salah satu penyakit...

Wisuda Sehat dari Rumah Universitas ‘Aisyiyah Yogyakarta

    YOGYAKARTA,MENARA62.COM-Universitas ‘Aisyiyah (UNISA) Yogyakarta, Sabtu (26/9), melaksanakan wisuda secara daring dengan tema “Wisuda Sehat dari Rumah”, melalui aplikasi telecoference Zoom dan siaran langsung via...

Muhammadiyah Utamakan Protokol Kesehatan dalam Menangani Bencana Banjir Bandang Sukabumi

    Yogyakarta, MENARA62.COM – Satu pekan pasca banjir bandang yang menerjang Sukabumi, Muhammadiyah tetap taati aturan protokol kesehatan dalam memberikan bantuan pelayanan bagi para penyintas....

Fraksi PKS Tolak PMN pada Kasus Jiwasraya

JAKARTA, MENARA62.COM - Menteri keuangan Sri Mulyani menyatakan bahwa pihaknya akan menggelontorkan Penyertaan Modal Negara (PMN) kepada PT Bahan Pembinaan Usaha Indonesia (BPUI) pada...