JAKARTA, MENARA62.COM – Menutup akhir tahun 2022, Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora) RI Bersama Majlis Pemuda Islam Indonesia (MPII) menyelenggarakan Talkshow bertema “MENYONGSONG TAHUN POLITIK YANG DAMAI DAN MENCERDASKAN” pada Jumat, 30 Desember 2022, di Hotel Leisure Inn Arion, Rawamangun, Jakarta Timur. “Acara ini bertujuan pada timbulnya kesadaran generasi milenial bahwa mereka adalah pilar pembangun peradaban Indonesia,” kata Nur Khamim, Wakil Ketua Umum MPII.
“Sebagai ormas kepemudaan Islam, MPII mementingkan penguatan kesadaran politik pada generasi muda, karena pemuda selalu menjadi harapan dalam setiap kemajuan di dalam suatu bangsa dengan ide-ide ataupun gagasan yang berilmu, wawasan luas, serta berdasarkan kepada nilai-nilai dan norma yang berlaku di dalam masyarakat. Di sinilah perpolitikan Indonesia membutuhkan sosok yang dapat membuka gerbang kesempatan untuk golongan pemuda untuk berkarya, bersuara, dan berperan dalam perubahan Indonesia ke arah yang lebih baik” lanjut Nur Khamim.
Dalam talk show ini, hadir beberapa narasumber di antaranya Dr. Asrorun Niam Sholeh. MA, Prof. Dr. Noor Ahmad, MA, KH. Arif Fahrudin, MA, Hendro Satrio, Dr. Adian Husaini, Raihan Ariatama dan Nyarwi Ahmad, Ph.D
Prof. Dr. Noor Ahmad, MA, di samping memberikan motivasi bagi para tokoh ormas pemuda yang hadir sebagai pemimpin di masa yang akan datang, ia juga memberikan pandangan bahwa tahun politik mendatang mesti didorong sebuah kesadaran politik bertema kebangsaan yang mencerdaskan. “Menyongsong tahun politik ini harus mengambil tema politik kebangsaan. Masing-masing orang punya strategi dan taktiknya masing-masing. antara satu dengan yang lain tidak bisa disamakan tetapi tujuannya sama, koridornya adalah koridor kebangsaan” tutur Ketua Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) sekaligus Dewan Pimpinan MUI ini.
Senada dengan Prof. Noor Ahmad, KH. Arif Fahrudin selaku Wakil Sekretaris MUI menyampaikan bahwa, “agar masyarakat tidak abai terhadap atensi politik. Saat ini merupakan gerbang awal di 2023-2024 sebagai salah satu muhadharah, pemanasan untuk poltiik kebangsana berjalan ke depan”. Selain itu, menurut Arif Fahrudin yang sekaligus merupakan Tim Politik Kebangsaan MUI, masyarakat perlu aktif berpartisipasi dalam politik. Bagi umat Islam khususnya, berpolitik memiliki panduan Fikih yang dapat dijalankan dalam memilih pemimpin yang amanah. “Allah SWT bukan hanya menyayangi Nabi dan Ulama tapi juga menyayangi para pemimpin yang menjalankan kepemimpinan yang amanah”, tutur Arif Fahrudin.
Sementara itu, Hendro Satrio sebagai pengamat dan pakar komunikasi politik di Indonesia memaparkan pandangannya pada beberapa focus issue menyongsong tahun politik 2024. Menurutnya, tahun 2023 sendiri sudah masuk tahun politik. Dalam kesempatan ini ia juga turut menyoroti masalah politik identitas yang disorot pada kelompok umat Islam sebagai mayoritas di Indonesia. Bagi Hendro, politik identitas sebetulnya sah-sah saja. “Salah itu yang melarang politik idensitias, emang salah PPP naro (menggunakan) Ka’bah dilambang partainya?” ujarnya. Menurut Hendro Satrio, umat Islam selalu jadi tunggangan yang diperebutkan menjadi kendaraan memenangkan kontestasi politik. “Umat Islam di Indonesia itu mayoritas, kalo pemilu yang diperebutkan suaranya umat muslim. Maka banyak tokoh politik mencitrakan umat Muslim. Politik idensitias pasti ada, cara jualnya seperti itu” sambung Hensat, panggilan akrabnya. Namun, dalam pandangan Hensat, hal yang patut dihindari dalam politik Identitas ialah reward dan punishment. “Apa yang tidak boleh pada politik identitas ada reward dan punisment dalam politik idensitas, jika tidak memilih A akan masuk surga atau neraka, ini yang berbahaya sehingga mengakibatkan pembelahan di tengah masyarakat”, terang Hensat.
Menyambung dengan yang dipaparkan Hendro Satrio, Ketua Umum Pengurus Besar Himpunan Mahasiswa Islam (PB HMI), Raihan Ariatama memaparkan mengenai harapan agar tidak terulang pembelahan masyarakat akibat politik identitas dengan mengatasnamakan agama. “Di 2024 kalau jadi, kita berharap bahwa pada pilpres kedepan tidak terjadi pembelahan, pada kontestasi sebelumnya politik identitas itu dimunculkan akan pembelahan. Kepentingan kelompok akan mudah jika kekuasaan itu direbut. Jika politik identitas terjadi lagi, maka akan terjadi kemunduran” ungkap Raihan.
Sedangkan pembicara lainnya yaitu Ketua Umum Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia, Dr. Adian Husaini selaku panelis memaparkan mengenai pentingnya membedakan antara politisasi agama dan islamisasi politik agama Islam. “Kalau politisasi dilihat sebgai mengkampanyekan untuk politikus, oramg yang mempolitisasi agama adalah identitas, awalnya Islamophobia maka dia akan memainkan peran itu, jadi yang pakai kerudung atau tidak, jadi sering (berkunjung) ke pesantren. Ini berbahaya, karena penipuan identitas” paparnya. “Islamisasi agama islam, peran agama yaitu kesadaran dalam konteks masa lalu dan masa depan, seorang politisi yang berwawasan yang berwawasan akherat yang memiliki pandangan yang luas soal bangsa ini” sambung Adian.
Kemudian Nyarwi Ahmad Ph.D yang memaparkan mengenai tiga domain saat berbicang mengenai politik, yaitu politik gagasan, politik organisasi dan politik keseharian. “Pertama, politik gagasan. Founding fathers kita membahas tentang politik gagasan. Inilah yang disayangkan, kenapa saat ini politik gagasan dihilangkan” tutur Nyarwi. “Kedua, Politik Organisasi, kalau kita berdiri sendiri maka tidak akan ada kemerdekeaan, disini kita butuh organisasi. Kalau kita berdiri atas Organisasi pasti ada nilai yang diperjuangkan bersama bukan sendiri-sendiri seperti pada jaman pergerakan nasional dahulu ada Sarikat Dagang Islam, ketika orang islam berkumpul maka mentalitas bisnisnya itu ada. itu adalah bagian dari politik organisasi” sambung Nyarwi. “Ketiga, Politik Keseharian, misalnya sepeerti bayi nangis dan teriak itu bagian politik untuk meminta sesuatu kepada ibunya” pungkas Nyarwi.
Kegiatan Talk show ini kemudian ditutup dengan deklarasi pernyataan sikap MPII dalam menyongsong Tahun Politik mendatang.
Berikut isi lengkap pernyataan sikap MPII Menyonsong Tahun Politik:
Pertama, MPII mengajak seluruh masyarakat, khususnya para pemuda Islam agar menyikapi dengan pro aktif TAHUN POLITIK 2023-2024, dengan kemampuan dan latar belakang masing-masing. Kedua, MPII mengajak masyarakat Indonesia untuk menghindari politik identitas yang mencederai semangat pluralitas bangsa dalam wadah NKRI. Ketiga, MPII mengajak masyarakat, khususnya pemuda Islam, agar turut mewujudkan suasana kondusif, harmonis, dan bermartabat. Keempat, MPII mengajak masyarakat untuk mengedepankan kepentingan dan kesejahteraan umat dalam proses politik 2023-2024. Kelima, MPII mendukung munculnya pemimpin nasional yang memperjuangkan Islam, negara Indonesia, dan bangsa Indonesia.
