MADIUN, MENARA62.COM – Dinamika politik nasional terkait isu pengunduran diri Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dan wacana pemakzulan melalui Hak Menyatakan Pendapat (HMP) DPR RI dinilai berpotensi mengalihkan perhatian publik dari persoalan mendasar yang tengah dihadapi masyarakat.
Dosen Universitas Muhammadiyah Jawa Timur (UMJT), Nuril Endi Rahman, MA, mengingatkan agar masyarakat tidak terjebak dalam drama politik elite di Istana dan Senayan. Menurutnya, persoalan kebakaran hutan dan lahan (karhutla), korupsi, serta berbagai persoalan sosial justru membutuhkan perhatian dan pengawasan publik yang lebih besar.
Nuril membaca dinamika politik tersebut melalui perspektif dramaturgi Erving Goffman, teori yang memandang kehidupan sosial layaknya pertunjukan teater. Perspektif ini menjelaskan bagaimana individu memainkan peran sekaligus membangun citra di hadapan audiens.
Dalam buku The Presentation of Self in Everyday Life (1959), Goffman membedakan dua ruang pertunjukan, yakni front stage (panggung depan) dan back stage (panggung belakang).
“Front stage merupakan ruang ketika aktor menampilkan citra dirinya kepada publik, sedangkan back stage menjadi tempat berbagai persiapan serta aspek interaksi yang tidak ditampilkan kepada audiens secara langsung,” ujar Nuril.
Menurut dosen Program Studi Kesejahteraan Sosial UMJT tersebut, perspektif dramaturgi dapat digunakan untuk membaca dinamika politik Indonesia. Istana dan Senayan dapat dipandang sebagai panggung pertunjukan, elite politik sebagai aktor, media sebagai saluran penyebaran pertunjukan, sedangkan masyarakat menjadi audiens.
Rangkaian peristiwa politik, mulai dari dorongan sejumlah fraksi DPR untuk menggunakan Hak Menyatakan Pendapat, munculnya laporan dukungan anggota DPR, hingga pertemuan Gibran dengan Presiden Prabowo Subianto yang diwarnai isu pengunduran diri, telah menyita perhatian publik.
Bahkan, dinamika tersebut semakin menguat setelah 120 anggota DPR RI dari delapan fraksi partai politik secara resmi menyerahkan dokumen usulan penggunaan Hak Menyatakan Pendapat kepada pimpinan DPR RI.
“Drama politiknya makin menjadi-jadi. Pertanyaannya, apakah seluruh perhatian publik memang seharusnya terfokus pada drama tersebut?” kata Nuril.
Politik Elite Berpotensi Menggeser Isu Publik
Nuril kemudian mengaitkan fenomena tersebut dengan pemikiran Murray Edelman dalam buku The Symbolic Uses of Politics (1964). Edelman menjelaskan bahwa politik tidak semata-mata berkaitan dengan penyelesaian persoalan publik, tetapi juga menyangkut produksi simbol dan pembentukan persepsi masyarakat.
Peristiwa politik dapat membentuk pandangan publik mengenai apa yang dianggap penting, siapa yang dinilai bertanggung jawab, serta persoalan mana yang layak mendapatkan perhatian.
Dalam konteks ini, intensitas pemberitaan mengenai kemungkinan pemakzulan dan pengunduran diri wakil presiden berpotensi menggeser ruang percakapan publik dari persoalan lain yang tidak kalah mendesak.
Salah satunya adalah krisis ekologis akibat kebakaran hutan dan lahan.
Nuril merujuk laporan resmi Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) per 9 November 2026 yang mencatat 782 titik panas dengan luas lahan yang sedang ditangani mencapai 1.534 hektare di berbagai wilayah Indonesia. Kalimantan Tengah tercatat sebagai wilayah dengan konsentrasi titik panas tertinggi.
BNPB juga menyiagakan 43 unit alutsista udara berupa pesawat patroli dan helikopter water bombing di 10 provinsi prioritas.
“Data ini menunjukkan bahwa persoalan ekologis bukan isu pinggiran yang dapat ditunda pembahasannya. Persoalan ini menyangkut keselamatan masyarakat, keberlanjutan lingkungan, dan tanggung jawab negara,” tegasnya.
Selain krisis ekologis, Nuril menyoroti aksi mahasiswa melalui gerakan #PulihkanIndonesia pada 10 November 2026.
Aksi yang melibatkan Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) dari berbagai perguruan tinggi di sejumlah kota tersebut menyuarakan beragam tuntutan, mulai dari pemulihan ekologis, pemberantasan korupsi dan kolusi, pemenuhan hak dasar masyarakat, hingga penegakan hukum yang adil.
Menurut Nuril, gerakan tersebut memperlihatkan bahwa agenda publik jauh lebih luas daripada sekadar dinamika politik elite di Istana dan Senayan.
Rakyat Bukan Sekadar Penonton Drama Politik
Untuk memperkuat analisisnya, Nuril juga menggunakan teori social performance yang dikembangkan Jeffrey C. Alexander melalui artikel Cultural Pragmatics: Social Performance between Ritual and Strategy (2004).
Dalam perspektif tersebut, keberhasilan sebuah pertunjukan sosial ditentukan oleh kemampuan aktor menghubungkan narasi, simbol, tindakan, media, dan audiens sehingga memperoleh legitimasi.
Dengan demikian, politik bukan hanya tentang siapa yang berbicara, melainkan juga siapa yang mampu menguasai panggung dan membentuk makna atas peristiwa yang disaksikan masyarakat.
Dari perspektif itu, Nuril mengajak publik mengajukan pertanyaan kritis: apakah drama politik di Istana dan Senayan sedang mengambil ruang perhatian yang semestinya diberikan kepada persoalan karhutla dan aspirasi mahasiswa?
“Apakah masyarakat sedang diarahkan untuk lebih sibuk mengikuti nasib jabatan elite dibandingkan menuntut pertanggungjawaban negara atas krisis ekologis dan persoalan sosial?” ujarnya.
Ia menilai potensi pengaburan perhatian publik merupakan persoalan yang patut dikritisi. Ketika drama elite mendominasi pemberitaan dan percakapan masyarakat, terdapat risiko persoalan substantif kehilangan visibilitas sekaligus tekanan publik terhadap pemerintah.
Nuril menegaskan, demokrasi tidak boleh berhenti menjadi panggung pertunjukan bagi para pemegang kekuasaan. Masyarakat bukan sekadar penonton yang menikmati konflik, pergantian peran, dan drama politik elite.
Sebaliknya, rakyat merupakan pemilik kedaulatan yang memiliki hak untuk menentukan persoalan apa yang harus menjadi prioritas negara.
“Jangan sampai kita terlalu sibuk menyaksikan drama di Istana dan Senayan, sementara hutan terus terbakar, krisis ekologis belum terselesaikan, dan suara mahasiswa yang menyuarakan kepentingan publik justru kehilangan panggung,” pungkas Nuril. (PJ)
