Pemerintah Belanda Berikan Beasiswa Kepada Staf Ombudsman Indonesia
JAKARTA, MENARA62.COM– Sebanyak 15 orang staf Ombudsman meraih beasiswa StuNed dari Pemerintah Kerajaan Belanda melalui Nuffic Neso Indonesia. Mereka akan mengikuti pelatihan “Control Mechanisms and Personal Effectivity in Complaint Handling”di Belanda.
Penyerahan beasiswa secara resmi dari Direktur Nuffic Neso Indonesia, Peter van Tuijl kepada Wakil Ketua Ombudsman Indonesia, Leli Pelitasari, dilaksanakan di kantor Ombudsman di Jakarta, disaksikan oleh Wakil Kepala Departemen Politik Kedubes Belanda, Brechtje Klandermans.
Pelatihan yang diselenggarakan oleh Vrije University bekerjasama dengan Ombudsman Belanda dan Universitas Leiden tersebut, bertujuan meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam penanganan keluhan terhadap layanan publik. Selama pelatihan yang berlangsung tiga minggu di Belanda, mulai 11 sampai 29 September 2017, peserta juga akan melakukan kunjungan ke berbagai instansi.
Leli Pelitasari menekankan perlunya menjaga Ombudsman Indonesia sesuai tugas dan fungsinya. Salah satu usahanya dengan selalu meningkatkan kapasitas stafnya melalui pelatihan dengan bekerjasama dengan banyak negara, antara lain dengan Belanda.
Sementara itu, Brechtje Klandermans mengutarakan pihaknya menyambut baik dilaksanakannya pelatihan ini di Belanda.
“Ombudsman Belanda telah memiliki mekanisme yang efektif untuk memastikan penanganan keluhan warga terhadap pelayanan publik yang dilakukan pemerintah, untuk perlindungan hak-hak warga negaranya. Kami yakin Belanda tepat untuk tempat pelatihan ini,” katanya.
Menurut Peter van Tuijil, Ombudsman Indonesia merupakan salah satu institusi utama dalam reformasi birokrasi Indonesia, sehingga penting untuk didukung.
“Sinergi VU, Ombudsman Belanda dan Universitas Leiden dalam menyelenggarakan pelatihan ini tidak perlu diragukan untuk mencapai tujuan pelatihan yang optimal dan berkesinambungan,” papar Peter.
StuNed atau Studeren in Nederland (studi di Belanda) merupakan program beasiswa yang masuk dalam kebijakan kerjasama pembangunan Pemerintah Belanda dengan Indonesia, yang salah satu bidang prioritasnya adalah Keamanan dan Penegakan Hukum (Security and Rules of Law), yang sesuai bidang pelatihan yang diajukan Ombudsman Indonesia.