Jakarta,MENARA62.COM Dalam era digitalisasi saat ini, ketersediaan dan kemudahan akses informasi bagi UKM menjadi begitu penting. Untuk itu, Kementerian Koperasi dan UKM mendorong perlunya pendirian pusat informasi UKM Indonesia atau National SME Information Center, yang terintegrasi dan memuat seluruh informasi maupun layanan yang dibutuhkan bagi UKM.
“Pemenuhan kebutuhan informasi bagi UKM begitu penting, di mana pemerintah selayaknya mampu memberikan fasilitas penyediaan pusat informasi untuk memenuhi kebutuhan bisnis UKM dalam era digital saat ini,” kata Victoria Simanungkalit saat membuka workshop yang diselenggarakan Kementerian Koperasi dan UKM bersama GIZ, Selasa (2/7) di Jakarta. Worskshop mengangkat tema “Strengthening National SME Information Center to Support the ASEAN SME Service Center”.
Victoria mengatakan penyediaan platform pusat informasi bagi UKM sangat penting bagi peningkatan daya saing UKM. Sebagai informasi, jumlah UKM di tanah air mendominasi struktur usaha di Indonesia dan berkontribusi sebesar 60,4 persen terhadap PDB Nasional. Tetapi, kontribusi UKM dalam ekspor non-migas hanya berkisar 14,17 persen.
Berdasarkan fakta tersebut, Victoria menegaskan Kementerian Koperasi dan UKM terus berupaya untuk mendorong internasionalisasi UKM untuk meningkatkan nilai ekspor UKM. Kebijakan internasionalisasi UKM menjadi begitu penting dilakukan dalam meningkatkan daya saing UKM Indonesia di pasar global.
Workshop ini diharapkan menjadi langkah awal dalam pendirian pusat informasi UKM Indonesia atau National SME Information Center, yang terintegrasi dan memuat seluruh informasi maupun layanan yang dibutuhkan bagi UKM. Selain itu, melalui workshop ini para stakeholders yang hadir diharapkan dapat melakukan brainstorming untuk mengidentifikasi dan memetakan jenis-jenis informasi yang dibutuhkan oleh UKM. National SME Information Center, nantinya akan diintegrasikan dengan portal ASEAN SME Service Center, sebagai platform layanan informasi UKM di ASEAN.
Workshop dihadiri oleh Principal Advisor ASEAN SME Project GIZ, Till Ahnert, dan sejumlah perwakilan Kementerian/Lembaga dan institusi lainnya, antara lain BAPPENAS, Kementerian Perdagangan, Kementerian Perindustrian, Kementerian Pariwisata, Kementerian BUMN, SMESCO Indonesia, Kamar Dagang dan Industri (KADIN) Indonesia, US-ASEAN Business Council, dan Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO).
