JAKARTA, MENARA62.COM–Pemerintah Myanmar berharap ada solusi bagi konflik yang mereka hadapi di negaranya, dengan berkaca pada pengalaman masyarakat Ambon dalam menyelesaikan konflik. Pemerintah Negara Myanmar yang diwakili Menteri Penerangan, U Pe Myint mengaku kagum dengan Maluku. Pasalnya, daerah yang sempat dilanda konflik horisontal 18 tahun silam ini, mampu bangkit dengan cepat dari keterpurukan konflik bernuansa SARA.
Kemenag.go.id melaporkan, U Pe myint bersama dengan dua puluh wakil menterinya, ia meminta solusi dari pemerintah Maluku mengenai langkah yang diambil sehingga kerukunan bisa terjalin dengan baik di daerah ini. Dalam dialog bersama jajaran pemerintah provinsi Maluku beserta tokoh-tokoh agama, Myint mengatakan pihaknya saat ini sedang berfikir keras bagaimana konflik religus yang terjadi di Myanmar bisa segera teratasi, sehingga masyarakat bisa hidup dengan tenang dan damai.
“Saya mau minta solusi apa yang bisa kami pemerintah Myanmar dapatkan dari Maluku, sehingga bisa kami terapkan untuk menyelesaikan konflik di negara kami dan untuk itu kami datang ke Maluku,” kata Myint dalam pertemuan tertutup yang berlangsung di Kantor Gubernur Maluku, Kamis (26/1/2017).
Kearifan Lokal
Menanggapi permintaan dari pihak pemerintah Myanmar, Gubernur Maluku, Ir. Said Assagaff mengungkapkan solusi pemecahan konflik di Maluku tidak lepas dari kearifan lokal masyarakat setempat. Bersamaan dengan itu, kesadaran masyarakat untuk hidup saling berdampingan kian tumbuh seiring berjalannya waktu.Ditambah lagi dengan pemerintah Maluku yang memainkan fungsi dan perannya sebagai mediasi untuk menyelesaikan konflik.
Di Maluku, semua masyarakat kami tempatkan sama. Bahkan setiap kegiatan keagamaan berskala nasional warga Muslim kami tempatkan di rumah warga Kristen, sebaliknya yang kristen ditempatkan di perumahan warga Muslim, beber Assagaaf terkait solusi pemecahan konflik di Maluku.
Gubernur menyarankan agar supaya mendapatkan solusi lebih lengkap lagi, waktu beberapa hari di Kota Ambon ini, pemerintah Myanmar dapat mempergunakan waktunya dengan baik untuk menemui tokoh-tokoh agama, karena peran mereka membangun kerukunan di Maluku dinilai cukup besar.
Sementara itu di tempat yang sama Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Maluku, Fesal Musaad, S.Pd, M.Pd yang juga turut hadir memberikan solusi pemnyelesaian konflik menyatakan, tidak salah jika pemerintah Myanmar menjadikan Maluku sebagai Class Room (Rumah Belajar) untuk menyelesaikan konflik yang sedang berlangsung di negaranya.
Hal ini dilihat karena kedua daerah pada batas geografis yang berbeda ini sama-sama mengalami konflik. Hanya saja Maluku berhasil keluar dari perang horisontal bernuansa sara tersebut. Kakanwil mengungkapkan ada tiga hal yang menjadi indikator keberhasilan Maluku keluar dari lingkaran konflik. Yang pertama rehabilitas atau proses pembenahan, kemudian berikutnya membangun dialog dengan tokoh-tokoh agama untuk mencari langkah penyelesaian, dan ketiga penegakkan hukum.
Rehabilitasi yang dilakukan adalah memperbaiki rumah-rumah ibadah dan penduduk di daerah konflik, kemudian rehabilitasi mental masyarakat yang mengalami konflik, jelas Musaad. Solusi berikutnya adalah akar kearifan lokal yang begitu kuat, semisal Ai Ni Ain atau rasa saling memiliki, hubungan pela gandong atau hubungan persaudaraan mengikat antar suku, ras maupun agama.
“Siapa saja yang mau belajar tentang kerukunan termasuk pemerintah Myanmar boleh datang belajar di Maluku, karena Maluku adalah laboratorium kerukunan umat beragama di Indonesia,” tandas Musaad.
Selain Menteri Penerangan dan Wakil Menteri Dalam Negeri, rombongan dari Myanmar itu juga melibatkan sejumlah pejabat tinggi di negeri itu, perwakilan pemerintah provinsi, Rekhine. Kedatangan mereka ke Maluku ini atas kerjasama Institut Tifa Damai Malukudan Harvard Kennedy Scool Myanmar.
–Kemenag.go.id
