SURAKARTA, MENARA62.COM — Pendidikan Pancasila Sebagai Etika Harus Terwujud dalam Perilaku. Prof Munir Mulkhan menegaskan, Pendidikan Pancasila sebagai sistem etik agar mengejawantah dalam laku nyata.
Pandangan itu disampaikan Prof Munir Mulkhan, pengurus Majelis Dikti dan Litbang PP Muhammadiyah, dalam lokakarya Perencanaan Program bertema Revitalisasi dan Institusionalisasi Pendidikan Pancasila di Perguruan Tinggi (RIPP-PT). Lokakarya yang dibuka pada Kamis (29/8/2019), berlangsung hingga Jumat (30/8/2019) di Solo.
Lokakarya yang digelar oleh Pusat Studi Budaya dan Perubahan Sosial (PSBPS) Universitas Muhammadiyah Surakarta (UMS) itu, menghadirkan banyak narasumber.
Yanuar Ihtiyarso sebagai Program Manajer program RIPP-PT mengatakan, narasumber yang hadir cukup beragam. Selain dari lingkungan Muhammadiyah, juga hadir dari Nahdlatul Ulama dan lembaga-lembaga pemerintah terkait. Pembicara yang hadir diantaranya Dr Ma’mun Murod (Ketua Pusat Studi Pancasila dan Islam), Dr Ahmad Muhibbin (Ketua Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan UMS), Prof Dr Bambang Sumardjoko dan Prof Dr Markhamah (Pascasarjana UMS), Listia Suprobo (Nahdlatul Ulama dan penggerak Pendidikan Berparadigma Pancasila), Dr Sirin Wahyu Nugroho (Kasubdit, Pendidikan Akademik Ditjen Belmawa Kemristek Dikti), dan Dr Sobri AR (Direktur Pengkajian Materi Badan Pembinaan Ideologi Pancasila/BPIP).
Ma’mun Murod menilai, perlunya implementasi Pancasila dimulai dari para pejabat, politisi dan pelaku penyelenggara pemerintahan. Muhibbin dan Listia Suprobo juga mengatakan, penerapan pedagogi Pancasila sebagai sistem pengetahuan yang terintegrasi untuk mengembangkan kecerdasan, partisipasi dan tanggungjawab kewargaan mahasiswa.
Praktik bernegara
Lokakarya dbuka oleh Ketua Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Drs H A Dahlan Rais MHum. Ia menyampaikan, para pendiri bangsa menyusun Pancasila berdasarkan atas dua hal: keyakinan (belief) dan ilmu (knowledge). Sistem keyakinan harus dilandasi oleh pemahaman beragama yang terbuka terhadap kemajuan dan pembaharuan (tajdid), sedangkan sistem pengetahuan melandasi praktik bernegara dan berbangsa yang paripurna.
“Pimpinan Pusat Muhammadiyah memberi dukungan dan apresiasi penuh atas program Pendidikan Pancasila, yang disinergikan dengan pendidikan agama Islam, berwawasan kemajuan dan berprinsip moderasi,” ujarnya.
Program yang diinisiasi PSBPS UMS ini, menggandeng mitra utama Lembaga Pengembangan Ilmu Dasar dan Bahasa (LPIDB) UMS. LPIDB berperan strategis, mengingat tugas dan fungsi pokoknya sebagai lembaga yang merumuskan, mengkoordinasi dan melaksanakan pembelajaran Pancasila di kampus.
Ketua LPIDB, M Thoyibi menyatakan, pendidikan Pancasila beririsan dengan pendidikan agama. Kedekatan ini dalam arti keduanya membidik pada penguatan karakter mahasiswa sebagai pribadi, anggota masyarakat maupun sebagai warga negara. Oleh karena itu, program ini menjadi penting agar menjadi model alternatif pendidikan Pancasila di perguruan tinggi.
Yayah Khisbiyah, Direktur Eksekutif PSBPS UMS dalam sambutan orientasinya menyebutkan, tujuan lokakarya untuk menggali masukan dan saran terhadap hasil awal penelitian sebagai evidence-based data dalam melakukan advokasi kebijakan, revitalisasi buku ajar dan modul di universitas. Lokakarya ini juga diharapkan jadi bisa beri masukan untuk merancang pembelajaran Pancasila bermetode andragogi.
Ia juga menekankan, perlunya mengukuhkan jejaring lintas-golongan dan lintas-sektoral. Jejaring ini, diperlukan untuk menggalang dukungan dan kerjasama dari lembaga-lembaga pemerintah, maupun masyarakat sipil, dalam rangka implementasi visi bersama mengejawantahkan nilai-nilai Pancasila dalam perilaku sehari-hari.
