JAKARTA, MENARA62.COM — Pemenuhan kebutuhan gizi anak usia sekolah di Indonesia dinilai membutuhkan pendekatan yang lebih spesifik dan berbasis bukti. Pemberian makanan bergizi kepada anak tidak cukup hanya memperhatikan jumlah makanan yang dikonsumsi, tetapi juga harus mempertimbangkan jenis zat gizi yang masih kurang serta karakteristik pangan di masing-masing daerah.
Temuan tersebut terungkap dalam penelitian yang dilakukan Southeast Asian Ministers of Education Organization Regional Centre for Food and Nutrition (SEAMEO RECFON). Penelitian yang melibatkan lebih dari 4.200 anak di 12 kabupaten/kota yang tersebar di 12 provinsi tersebut menemukan adanya kesenjangan sejumlah zat gizi mikro pada anak usia sekolah.
Zat gizi mikro yang menjadi perhatian antara lain folat, kalsium, vitamin A, vitamin C, dan zinc. Tingkat kekurangan zat gizi tersebut berbeda-beda menurut kelompok usia dan wilayah.
Temuan ini dinilai relevan untuk menjadi bahan pertimbangan dalam penguatan kebijakan pangan dan gizi, termasuk pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Direktur SEAMEO RECFON, Prof. Dr. dr. Rini Sekartini, Sp.A, Subsp.TKPS, mengatakan hasil penelitian dan dokumen kebijakan yang diluncurkan lembaganya merupakan bagian dari upaya menjembatani hasil penelitian dengan kebijakan dan praktik di lapangan. “Peluncuran policy brief dan laporan penelitian merupakan wujud nyata mandat kami sebagai SEAMEO Center of Excellence di bidang pangan dan gizi, khususnya dalam menjembatani science, policy, and practice,” ujar Rini, pada kegiatan Launching Series of SEAMEO RECFON Policy Briefs: Translating Evidence into Avtion for Better Nutrion, Rabu (9/9/2026).
Dalam kegiatan tersebut, SEAMEO RECFON meluncurkan tiga dokumen, terdiri atas dua policy brief dan satu laporan penelitian. Ketiga dokumen tersebut menjadi bagian dari upaya SEAMEO RECFON dalam menyampaikan bukti ilmiah yang dapat digunakan oleh pengambil kebijakan maupun pelaksana program di lapangan.
Salah satu policy brief membahas biomarker zat gizi mikro dalam PSG-SGI 2026. Melalui dokumen tersebut, SEAMEO RECFON mendorong penguatan pemeriksaan biomarker zat gizi mikro di dalam negeri. Penguatan tersebut mencakup peningkatan kemampuan analisis laboratorium, pengembangan kapasitas sumber daya manusia, serta pemanfaatan metode analisis dan teknologi laboratorium baru.
Menurut Rini, penguatan pemeriksaan biomarker penting untuk mendukung penetapan prioritas sekaligus evaluasi kebijakan secara lebih akurat. Dengan tersedianya data yang lebih kuat mengenai status zat gizi masyarakat, pemerintah dapat menentukan intervensi secara lebih tepat, efektif, dan efisien dari sisi sumber daya.
ASEAN School Nutrition Package Jadi Dokumen Kebijakan Kedua
Dokumen kebijakan kedua yang diluncurkan SEAMEO RECFON membahas ASEAN School Nutrition Package. Dalam dokumen tersebut, pengalaman Indonesia melalui program unggulan SEAMEO RECFON, Nutrition Goes to School, dibawa ke tingkat regional ASEAN.
Rini menekankan bahwa kebijakan mengenai gizi sekolah tidak boleh berhenti pada tahap penyusunan dokumen. Implementasi, sistem penjaminan mutu, serta pemantauan dampak kebijakan harus berjalan secara bersamaan. “SEAMEO RECFON dapat berperan sebagai regional knowledge hub melalui riset implementasi, penguatan kapasitas, dan pertukaran pengetahuan antara negara ASEAN,” kata Rini.
Dengan demikian, pengalaman dan bukti yang diperoleh di Indonesia dapat menjadi pembelajaran bagi negara-negara lain di kawasan Asia Tenggara.
Salah satu hasil utama yang menjadi perhatian adalah penelitian PGS-VL yang melibatkan lebih dari 4.200 anak di 12 kabupaten/kota yang tersebar di 12 provinsi. Wilayah penelitian dipilih untuk mewakili keragaman pola pangan di Indonesia.
Rini menegaskan bahwa penelitian tersebut tidak dimaksudkan untuk memeriksa seluruh anak di Indonesia, melainkan menggunakan pendekatan representasi wilayah. Indonesia yang memiliki keragaman pola konsumsi dan ketersediaan pangan dibagi ke dalam beberapa kawasan berdasarkan karakteristik geografis dan pola pangan yang relatif memiliki kemiripan.
Adapun enam kawasan besar menjadi cakupan penelitian, yakni Sumatera, Kalimantan, Jawa, Nusa Tenggara, Sulawesi, dan Maluku-Papua. Untuk wilayah tertentu, Sumatera kemudian dikelompokkan lagi menjadi dua kawasan. Dari setiap kawasan tersebut dipilih wilayah penelitian hingga tingkat kabupaten/kota sebagai lokasi pengambilan sampel.
Anak yang menjadi responden berasal dari berbagai kelompok usia sekolah, mulai dari sekitar 7–9 tahun hingga jenjang sekolah menengah atas. Pada kelompok usia di atas 9 tahun, responden laki-laki dan perempuan dipisahkan karena kebutuhan dan pola konsumsi keduanya dapat berbeda.
Pendekatan tersebut lanjut Rini, memungkinkan peneliti memperoleh gambaran yang lebih komprehensif mengenai konsumsi pangan dan kondisi zat gizi mikro anak usia sekolah.
Untuk memperoleh gambaran kondisi gizi, penelitian tidak hanya mengandalkan data wawancara. Salah satu metode yang digunakan adalah 24-hour dietary recall. Melalui metode ini, anak atau responden diminta mengingat kembali makanan dan minuman yang dikonsumsi selama 24 jam terakhir. Data tersebut kemudian dianalisis menggunakan instrumen yang dimiliki SEAMEO RECFON.
Namun, analisis konsumsi makanan saja dinilai belum cukup untuk menggambarkan kondisi zat gizi mikro. Karena itu, penelitian juga dilengkapi dengan pemeriksaan laboratorium. Kombinasi antara data konsumsi dan pemeriksaan laboratorium memberikan gambaran yang lebih menyeluruh mengenai kondisi zat gizi mikro anak.
Dari hasil tersebut diketahui bahwa masalah kekurangan zat gizi mikro tidak seragam. Ada wilayah dan kelompok usia tertentu yang menunjukkan persoalan lebih besar pada zat gizi tertentu, sementara daerah lain memiliki pola yang berbeda. Hal tersebut menjadi salah satu pesan penting penelitian.
Folat hingga Zinc Masih Menjadi Perhatian
Secara umum, penelitian menemukan sejumlah zat gizi mikro yang perlu mendapatkan perhatian. Folat menjadi salah satu zat gizi yang paling banyak menunjukkan kesenjangan. Selain folat, kalsium, vitamin A, vitamin C, dan zinc juga menjadi zat gizi yang perlu diperhatikan.
Dalam paparan hasil penelitian, kekurangan folat disebut mencapai sekitar 100 persen pada kelompok yang dikaji, sementara kekurangan kalsium mencapai sekitar 78 persen dan vitamin A sekitar 25 persen pada kelompok analisis yang dipaparkan. Angka tersebut perlu dibaca sesuai kelompok dan indikator penelitian, karena tingkat kesenjangan dapat berbeda menurut jenjang pendidikan maupun kelompok usia.
Pada anak sekolah dasar, misalnya, folat menjadi salah satu persoalan utama. Setelah itu terdapat kalsium, vitamin C, dan zinc. Sementara pada anak sekolah menengah pertama, folat dan kalsium juga menjadi persoalan yang perlu diperhatikan, disertai beberapa zat gizi mikro lainnya.
“Pada jenjang sekolah menengah atas, folat kembali menjadi salah satu zat gizi dengan kesenjangan yang menonjol, diikuti kalsium dan vitamin C,” terang Rini.
Secara garis besar, temuan tersebut memperlihatkan bahwa pemenuhan kebutuhan gizi anak sekolah perlu memberi perhatian khusus terhadap folat, kalsium, vitamin A, vitamin C, dan zinc.
Kekurangan Gizi Mikro Tidak Bisa Disamaratakan
Pada kesempatan yang sama, Dr. dr. Brian Sri Prahastuti, M.P.H. Deputi Direktur Program menegaskan bahwa hasil penelitian justru menunjukkan pentingnya pendekatan yang berbeda sesuai kondisi wilayah. Kondisi pangan di Indonesia sangat beragam. Makanan yang menjadi sumber zat gizi tertentu di Sumatera belum tentu tersedia atau menjadi kebiasaan konsumsi masyarakat di Kalimantan, Sulawesi, Nusa Tenggara, Jawa, maupun kawasan Maluku-Papua.
Karena itu, penyusunan intervensi gizi perlu memperhatikan konteks lokal. “Ketika kita berbicara bahwa ada kekurangan zat gizi mikro, kemudian kita akan memperbaiki status gizi pada anak, seharusnya disesuaikan dengan kekurangan zat gizi mikro tersebut, sehingga tidak bisa disamaratakan,” ujar Brian.
Pendekatan tersebut menjadi semakin penting ketika dikaitkan dengan program berskala nasional seperti MBG. Program yang diberikan secara nasional memang memiliki tujuan yang sama, yakni meningkatkan pemenuhan gizi penerima manfaat. Namun, komposisi menu dapat disesuaikan dengan kebutuhan dan ketersediaan pangan lokal.
Dengan pendekatan tersebut, bahan pangan lokal tidak hanya menjadi pilihan karena mudah diperoleh, tetapi juga dapat digunakan untuk menjawab kebutuhan zat gizi yang ditemukan di masing-masing wilayah.
Temuan kekurangan zat gizi mikro juga tidak otomatis berarti anak harus mendapatkan suplemen untuk setiap zat gizi yang kurang. Brian justru menekankan pentingnya memperbaiki pola makan secara keseluruhan.
“Kalau kita berbicara gizi mikro per gizi mikro, kita akan terjebak pada suplemen. Padahal bukan itu yang kami maksudkan,” ujarnya.
Menurut Brian, pendekatan yang lebih tepat adalah memperbaiki kualitas dan keberagaman makanan sehingga kebutuhan zat gizi anak dapat dipenuhi melalui pola makan yang seimbang. Dengan kata lain, apabila suatu wilayah memiliki kekurangan zat gizi tertentu, menu makanan dapat dirancang untuk meningkatkan sumber zat gizi tersebut. Pangan lokal menjadi salah satu kunci dalam pendekatan tersebut.
Gunakan WHO Optifood untuk Susun Rekomendasi Menu
Penelitian SEAMEO RECFON tidak berhenti pada identifikasi masalah. Hasil penelitian kemudian diterjemahkan menjadi rekomendasi menu menggunakan pendekatan linear programming dengan WHO Optifood.
Metode tersebut lanjut Brian, digunakan untuk mengidentifikasi kesenjangan zat gizi sekaligus mencari kombinasi makanan yang dapat membantu memenuhi kebutuhan zat gizi anak. Hasilnya kemudian dikembangkan menjadi rekomendasi menu padat gizi.
Menu tersebut dirancang selama tujuh hari untuk 12 kabupaten/kota yang menjadi bagian dari penelitian. Salah satu prinsipnya adalah memanfaatkan pangan lokal. Artinya, menu yang diberikan kepada anak di satu wilayah tidak harus sama dengan menu di wilayah lain. “Yang disamakan adalah prinsip pemenuhan kebutuhan gizi, sedangkan bahan makanan dan jenis hidangan dapat disesuaikan dengan kondisi lokal,” tegasnya.
Dalam panduan yang disiapkan SEAMEO RECFON, tersedia menu selama tujuh hari untuk masing-masing wilayah penelitian. Menu tersebut menggunakan makanan yang familiar dengan masyarakat setempat.
Untuk salah satu kawasan Sumatera, misalnya, contoh menu yang disebut antara lain gulai ikan tutu, palai bilih, pange sasau, dan rendang balurik. Jenis makanan tersebut dipilih karena menyesuaikan dengan pangan dan kebiasaan makan masyarakat di wilayah terkait.
Ketika diterapkan di Kalimantan atau wilayah lain, jenis hidangannya dapat berbeda. Namun, komposisi dan prinsip pemenuhan zat gizi tetap menjadi dasar penyusunan. Menu tidak hanya terdiri atas satu jenis makanan.
Dalam rancangan menu, terdapat sumber karbohidrat, lauk hewani, lauk nabati, sayuran, buah, serta susu yang dapat diberikan sesuai rancangan menu. Sebagai gambaran, salah satu menu dapat berupa ketupat sayur yang dilengkapi ikan salai, sumber protein nabati, sayuran, buah, dan susu. Dengan pendekatan tersebut, menu lokal tetap dapat memenuhi prinsip makanan yang beragam dan seimbang.
Hasil Penelitian Relevan untuk Program MBG
Meskipun penelitian dilakukan sebelum pelaksanaan MBG, SEAMEO RECFON menilai temuan tersebut dapat menjadi masukan bagi penguatan program. Brian menegaskan bahwa penelitian tersebut bukan evaluasi terhadap pelaksanaan MBG.
Namun, fakta mengenai adanya kesenjangan zat gizi mikro pada anak usia sekolah dapat menjadi bahan pertimbangan bagi penyusunan menu program. Hal tersebut terutama penting karena MBG memiliki tujuan yang lebih luas daripada sekadar memberikan makanan.
Program tersebut diharapkan mampu membantu meningkatkan status gizi sekaligus membangun kebiasaan makan sehat pada anak. Karena itu, menu yang diberikan perlu benar-benar memperhatikan kebutuhan gizi penerima manfaat. SEAMEO RECFON membuka ruang agar temuan dan rekomendasi tersebut dapat dimanfaatkan oleh berbagai pihak yang berkepentingan dengan program gizi anak.
Baik Rini maupun Brian menegaskan bahwa hasil penelitian tidak hanya relevan bagi lembaga di tingkat nasional. Pemerintah daerah juga memiliki peran penting karena pelaksanaan program makanan bergizi pada akhirnya berlangsung di lapangan. Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) menjadi salah satu pihak yang memiliki peran dalam penyediaan makanan.
Karena itu, informasi mengenai kebutuhan gizi dan potensi pangan lokal di setiap daerah dapat membantu pelaksana menentukan menu yang lebih sesuai. “Ini semuanya berbicara soal Makan Bergizi Gratis. Padahal kita ada tiga policy brief dan satu penelitian yang bisa menjadi rujukan,” ujar Brian
Menurutnya, perhatian terhadap hasil penelitian perlu diperluas agar kebijakan tidak hanya berbicara mengenai penyediaan makanan, tetapi juga mengenai kualitas kandungan gizi di dalamnya.
Anggaran Besar Perlu Diikuti Menu yang Tepat
Rini dan Brian juga menyoroti pentingnya optimalisasi sumber daya dalam pelaksanaan program makanan bergizi. Dengan anggaran yang besar, program tidak cukup hanya memastikan makanan tersedia dan dibagikan kepada anak. Makanan yang disediakan harus memiliki kandungan gizi yang sesuai dengan kebutuhan penerima manfaat.
Di sisi lain, penyusunan menu perlu memberi ruang bagi daerah untuk menggunakan bahan pangan lokal. Pelaksana di daerah memiliki peran besar dalam menentukan jenis makanan yang akan diberikan.
Karena itu, hasil penelitian dan panduan menu berbasis pangan lokal dapat menjadi salah satu bahan pertimbangan bagi daerah dalam menyusun menu. Pendekatan ini sekaligus dapat mendorong pemanfaatan pangan lokal dan mengurangi ketergantungan terhadap bahan makanan tertentu yang tidak selalu tersedia di semua wilayah.
SEAMEO RECFON juga menilai pemenuhan gizi anak tidak cukup dilakukan melalui pemberian makanan. Edukasi mengenai gizi harus menjadi bagian dari intervensi. Anak perlu memahami mengapa mereka harus mengonsumsi makanan beragam, mengapa sayur dan buah penting, serta bagaimana memilih makanan yang lebih sehat.
Rini mengatakan MBG sebaiknya menjadi instrumen strategis untuk menutup kesenjangan asupan zat gizi pada anak usia sekolah sekaligus membangun kebiasaan makan sehat. Karena itu, makanan yang diberikan harus dirancang berdasarkan kebutuhan dan kesenjangan zat gizi anak, kemudian dilengkapi dengan edukasi gizi yang terintegrasi.
Dengan demikian, anak tidak hanya menerima makanan, tetapi juga mendapatkan pengetahuan yang dapat membentuk perilaku makan dalam jangka panjang. “Anak tidak hanya memperoleh makanan bergizi, tetapi juga memahami, memilih, dan membiasakan pola makan sehat sejak dini,” tandas Rini.
