25.3 C
Jakarta

RUU Cipta Kerja Bukan Hanya Bertentangan dengan UUD, tapi…

Baca Juga:

Muhammadiyah dan UGM TandaTangani MOU Penanganan Covid-19

  Yogyakarta, MENARA62.COM- Muhammadiyah melalui Muhammadiyah Covid-19 Command Center (MCCC) dan Universitas Gajah Mada (UGM), Kamis (15/04) menanda tangani nota kesepahaman bersama (MOU) dalam penanganan...

Bersinergi dengan MyPertamina, Tugu Insurance Bidik 1,5 Juta Pengguna MyPertamina

JAKARTA, MENARA62.COM -- Pelanggan yang menggunakan aplikasi MyPertamina sekarang tidak hanya dapat menikmati harga hemat untuk setiap pembelian bahan bakar mesin (BBM) maupun berbagai...

Legislator Anis: Pembentukan Kementerian Investasi Bukan Solusi

JAKARTA, MENARA62.COM - Pemerintah menghapus Kementerian Riset dan Teknologi (Kemenristek) dari Kabinet Indonesia Maju dan meleburnya dengan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud). Penggabungan Kemenristek...

MDMC Serahkan Puluhan Unit Huntara di Sulawesi Barat

  Mamuju, MENARA62.COM- Muhammadiyah Disaster Management Center (MDMC) selesai melaksanakan pembangunan hunian sementara (huntara) bagi para penyintas gempa bumi di Sulawesi Barat. Huntara yang selesai...

JAKARTA, MENARA62.COM –RUU Cipta kerja bukan hanya bertentangan dengan UUD 1945, tetapi banyak proses kejanggalan. “Dan ini yang memprihatinkan,” ujar Prof Rokhmin Dahuri, menteri kelautan dan perikanan 2001-2004, dalam diskusi yang diselenggarakan oleh Majelis Pemberdayaan Masyarakat PP Muhammadiyah, Sabtu (5/9/2020).

Rokhmin yang juga politisi PDI-P ini juga mengkritisi kebijakan pemerintah saat ini. Diantaranya soal kemiskinan yang terjadi saat ini. Menurutnya, penetapan garis kemiskinan yang dilakuan saat ini masih tidak logi.

“Masalah kesenjangan kita terburuk keempat di dunia. Belum lagi gizi buruk yang dialami anak-anak kita,” ujarnya yang memaparkan sejumlah data tentang pertumbuhan ekonomi Indonesia.

Pertumbuhan itu akan terjadi kalau ada stabilitas. Sementara saat ini, menurut Rokhmin, tidak banyak yang tidak stabil dan kemunafikan yang terjadi saat ini.

Salah satu kemunafikan itu, menurut Rokhmin, di dunia perikanan, nelayan menghadapi ongkos produksi yang cukup mahal. Mereka tidak bisa membeli peralatan nelayan secara langsung.

“Belum lagi perhitungan bagi hasil antara nelayan dan pemilik kapal, sangat tidak adil,” ujarnya.

Rokhmin juga mengingatkan tentang banyaknya pekerjaan rumah yang harus diselesaikan dalam menangani dunia kelautan, terutama nelayan di Indonesia.

- Advertisement -
- Advertisement -

Terbaru!

Muhammadiyah dan UGM TandaTangani MOU Penanganan Covid-19

  Yogyakarta, MENARA62.COM- Muhammadiyah melalui Muhammadiyah Covid-19 Command Center (MCCC) dan Universitas Gajah Mada (UGM), Kamis (15/04) menanda tangani nota kesepahaman bersama (MOU) dalam penanganan...

Bersinergi dengan MyPertamina, Tugu Insurance Bidik 1,5 Juta Pengguna MyPertamina

JAKARTA, MENARA62.COM -- Pelanggan yang menggunakan aplikasi MyPertamina sekarang tidak hanya dapat menikmati harga hemat untuk setiap pembelian bahan bakar mesin (BBM) maupun berbagai...

Legislator Anis: Pembentukan Kementerian Investasi Bukan Solusi

JAKARTA, MENARA62.COM - Pemerintah menghapus Kementerian Riset dan Teknologi (Kemenristek) dari Kabinet Indonesia Maju dan meleburnya dengan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud). Penggabungan Kemenristek...

MDMC Serahkan Puluhan Unit Huntara di Sulawesi Barat

  Mamuju, MENARA62.COM- Muhammadiyah Disaster Management Center (MDMC) selesai melaksanakan pembangunan hunian sementara (huntara) bagi para penyintas gempa bumi di Sulawesi Barat. Huntara yang selesai...

Sido Muncul Serahkan Bantuan Korban Banjir NTT Senilai Rp500 Juta Melalui Kemensos

JAKARTA, MENARA62.COM - PT Industri Jamu dan Farmasi Sido Muncul Tbk kembali mengirimkan bantuan untuk warga terdampak banjir bandang di Kabupaten Flores, Nusa Tenggara...

Menara62 TV