25.6 C
Jakarta

Sampaikan Pandangan Terkait RUU PDP, PERSI Usul Data Rekam Medis Pasien Tidak Perlu Dihapus

Must read

Wabah Masih Meningkat, Muhammadiyah Luncurkan Program Mentari Covid-19

    Yogyakarta,MENARA62.COM—Adanya perkembangan kasus wabah covid-19 yang terus meningkat di Indonesia, membuat Muhammadiyah tidak bisa tinggal diam. Sebagai organisasi Islam, Muhammadiyah menganggap bahwa pandemi ini...

Provinsi Sulawesi Tenggara Ditetapkan Menjadi Tuan Rumah Rangkaian Peringatan HPN 2022

JAKARTA – Menara62.com - Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra) tetap akan menjadi tuan rumah rangkaian peringatan Hari Pers Nasional (HPN). Hanya saja, waktunya bergeser dari...

LLHPB PWA Jawa Tengah Adakan Sosialisasi Pandemi dan Kesehatan Lingkungan

Sukoharjo,MENARA62.COM - Lembaga Lingkungan Hidup dan Penanggulangan Bencana (LLHPB) Pimpinan Wilayah 'Aisyiyah Jawa Tengah ikut serta dalam pelatihan Manajemen Program yang diselenggarakan LLHPB Pimpinan...

Kunjungi Menteri KKP, Ketua YPLG ASMI Berjanji Dukung Kemajuan Kaum Perempuan

JAKARTA, MENARA62.COM – Masih kuatnya budaya patriarki membuat jumlah pemimpin dari kalangan perempuan di Indonesia masih rendah. Padahal jika diberikan kesempatan, perempuan bisa maju...

JAKARTA, MENARA62.COM – Data rekam medis yang berisi catatan dan dokumen kesehatan pasien tidak boleh dihapus. Oleh karena itu, Perhimpunan Rumah Sakit Indonesia (PERSI) mengusulkan pengecualian penghapusan data rekam medis dalam pengaturan Rancangan Undang-Undang Perlindungan Data Pasien (PDP) yang saat ini dibahas di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Dalam pasal rancangan UU PDP diatur peluang pemilik data untuk menghapus datanya.

“Perbaikan data rekam medis dapat dilakukan dengan mencoret data yang salah dan menambahkan data yang benar,” kata Ketua Kompartemen Hukum, Advokasi dan Mediasi PERSI Prof Budi Sampurna dalam siaran persnya, Senin (6/7/2020).

Prof Budi menegaskan seluruh data pribadi pasien harus diperlakukan sebagai rahasia pribadi. Data pribadi pasien atau Rahasia Kedokteran tidak dapat dibuka atau dipindahtangankan tanpa persetujuan pasien, kecuali dalam keadaan tertentu.

Pengecualian itu dalam keadaan atau situasi tertentu yaitu permintaan atau persetujuan pasien sendiri, kepentingan pelayanan kesehatan dan jaminan pembiayaannya, permintaan aparatur hukum dalam rangka penegakkan hukum, dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

“PERSI berharap UU Perlindungan Data Pribadi dapat memberikan proteksi data pribadi pasien. Mengingat perkembangan teknologi informasi seperti cloud dan bid data, data pasien rawan diperjualbelikan hingga ke luar negeri,” tegas Budi Sampurna.

Dalam bidang kesehatan juga dikenal anominasi data, yaitu penghilangan komponen data yang dapat diindentifikasi sehingga data agregat tersebut tidak dapat lagi dianggap sebagai data pribadi karena tidak dapat diidentifikasi pemiliknya. PERSI juga mengusulkan agar pengaturan teknis data pribadi pasien seperti rekam medis, sistim informasi kesehatan, penelitian dan data lain perumahsakitan  tetap diatur oleh peraturan dan standar bidang kesehatan.

“PERSI mendukung dan mengapresiasi inisiatif Pemerintah dan DPR dalam penyusunan RUU PDP ini, demi melindungi data pribadi pasien,” kata Sekretaris Jenderal PERSI dr Lia G. Partakusuma.

Komisi I DPR mengundang PERSI dalam Rapat Dengar Pendapat membahas RUU Perlindungan Data Pribadi di Gedung Nusantara II, Senayan Jakarta. PERSI menyampaikan pandangan dari sudut pandang dari pelayanan kesehatan, khususnya data pribadi yang diperoleh pasien di fasilitas pelayanan kesehatan atau diluar fasyankes.

- Advertisement -

More articles

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

- Advertisement -

Latest article

Wabah Masih Meningkat, Muhammadiyah Luncurkan Program Mentari Covid-19

    Yogyakarta,MENARA62.COM—Adanya perkembangan kasus wabah covid-19 yang terus meningkat di Indonesia, membuat Muhammadiyah tidak bisa tinggal diam. Sebagai organisasi Islam, Muhammadiyah menganggap bahwa pandemi ini...

Provinsi Sulawesi Tenggara Ditetapkan Menjadi Tuan Rumah Rangkaian Peringatan HPN 2022

JAKARTA – Menara62.com - Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra) tetap akan menjadi tuan rumah rangkaian peringatan Hari Pers Nasional (HPN). Hanya saja, waktunya bergeser dari...

LLHPB PWA Jawa Tengah Adakan Sosialisasi Pandemi dan Kesehatan Lingkungan

Sukoharjo,MENARA62.COM - Lembaga Lingkungan Hidup dan Penanggulangan Bencana (LLHPB) Pimpinan Wilayah 'Aisyiyah Jawa Tengah ikut serta dalam pelatihan Manajemen Program yang diselenggarakan LLHPB Pimpinan...

Kunjungi Menteri KKP, Ketua YPLG ASMI Berjanji Dukung Kemajuan Kaum Perempuan

JAKARTA, MENARA62.COM – Masih kuatnya budaya patriarki membuat jumlah pemimpin dari kalangan perempuan di Indonesia masih rendah. Padahal jika diberikan kesempatan, perempuan bisa maju...

Lazismu Pulang Pisau bagikan daging segar bantuan qurban BPKH Indonesia

PULANG PISAU, MENARA62.COM - Lembaga Zakat Infaq dan Sedekah Muhammadiyah (Lazismu) Kabupaten Pulang Pisau (01/08) menjalankan program Qurban untuk Ketahanan Pangan, yaitu...