PALEMBANG, MENARA62.COM—Tanwir Muhammadiyah Tahun 2017, menitikberatkan pada penyelesaian masalah kedaulatan bangsa di berbagai bidang. Pasalnya, kondisi kedaulatan bangsa ini “kedaulatannya” sudah diambil alih oleh bangsa lain dalam banyak bidang. Indonesia masih lemah dalam kedaulatan politik, dan hukum. Bahkan, kedaulatan pangan yang amat mendasar bagi kehidupan warga negara pun, Indonesia masih lemah.
“Indonesia sekarang merupakan negara berdaulat, tetapi kehilangan kedaulatan dan kemandirianya. Sudah hilang yang berujung tidak bisanya negara menuju keadilan sosial. Cita-cita founding Father kita sudah semakin jauh, karena kita merdeka tetapi kemerdekaan yang tidak bisa dinikmati oleh rakyat Indonesia,” ujar Prof Suyatno, bendahara umum PP Muhammadiyah dalam seminar menjelang tanwir Muhammadiyah di kampus Universitas Muhammadiyah Palembang, Sabtu (18/2/2017).
Seminar yang mengangkat tema Kedaulatan dan Keadilan Sosial Menuju Indonesia Berkemajuan tersebut juga menghadirkan pembicara seperti Prof Dr Aflatun Muchtar, MA (Ketua Majelis Ulama Indonesia Provinsi Sumatera Selatan), Prof Dr Lincolin Arsyad, M.Sc., PhD (Ketua Majelis Diktilitbang PP Muhammadiyah), dan Prof Amzulian Rifa’i, SH, LLM, PhD (Ketua Ombudsman Republik Indonesia).
“Muhammadiyah sebagai bagian pengawal NKRI, amat prihatin melihat problem kemandirian ini. Muhammadiyah sangat berharap, pemerintah bisa hadir dalam seluruh kegiatan kehidupan kebangsaan rakyat Indonesia untuk melindungi hak politik, ekonomi, sosial, dan budaya dalam kehidupan berbangsa dan bernegara,” ujar Suyatno.
Rektor UM Palembang Dr Abid Djazuli mengatakan, Universitas Muhammadiyah Palembang ditunjuk PP Muhammadiyah untuk Menyelenggarakan seminar pra tanwir ini, dengan peserta warga Muhammadiyah di Sumatera Selatan, Pimpinan Daerah Muhammadiyah dan Aisyiyah Se-Sumatera Selatan, Ortom, Pimpinan Amal Usaha dan Civitas Akademika UM Palembang, Guna Memberikan Masukan pada sidang tanwir Muhammadiyah tahun 2017 yang akan dilaksanakan di Kota Ambon Provinsi Maluku.
–Gunawan Ismail–