BOJONEGORO, MENARA62.COM – Pemerintah mendorong penataan ulang arah pembangunan desa agar lebih inklusif dengan menjadikan desa sebagai pusat pertumbuhan ekonomi baru. Hal tersebut menjadi fokus pembahasan dalam Focus Group Discussion (FGD) Kepala Desa se-Kecamatan Kepohbaru, Kabupaten Bojonegoro, Kamis (12/6/2026).
Penasihat Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Prof. Dr. Zainuddin Maliki, menyampaikan bahwa paradigma pembangunan nasional kini diarahkan agar lebih berpihak pada desa dan masyarakat lapisan bawah sebagai sasaran utama investasi pembangunan.
“Penataan pembangunan diarahkan lebih inklusif dengan menempatkan desa dan masyarakat lapisan bawah sebagai destinasi utama investasi pembangunan,” ujar Zainuddin dalam forum yang digelar di Balai Kecamatan Kepohbaru.
Menurutnya, selama ini pembangunan masih banyak menggunakan pendekatan ekstraktif, yakni pertumbuhan ekonomi terkonsentrasi di pusat-pusat tertentu dan lebih banyak dinikmati kelompok yang sudah memiliki kekuatan ekonomi.
Akibatnya, ketimpangan sosial dan ekonomi masih menjadi tantangan yang harus diselesaikan.
“Saat ini pembangunan ditata secara inklusif. Desa dijadikan pusat pertumbuhan ekonomi baru sebagai implementasi asta cita Presiden Prabowo ke enam, membangun dari desa dan dari bawah untuk pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan,” jelasnya.
Zainuddin menyebut program pembangunan desa saat ini diperkuat melalui berbagai agenda strategis Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal (Kemendes PDT), mulai dari revitalisasi BUMDes, penguatan UMKM lokal, pengembangan desa tematik, hingga percepatan desa ekspor.
Kehadiran instrumen ekonomi baru seperti Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) dan Kampung Nelayan Merah Putih menjadi bagian dari upaya mempercepat transformasi ekonomi pedesaan.
Ia mencontohkan sejumlah desa yang berhasil mengembangkan potensi ekonominya. BUMDes Payang Sejahtera di Desa Sungai Payang, Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur, mampu mencatat omzet hingga Rp27,6 miliar dalam setahun melalui berbagai unit usaha.
Selain itu, BUMDes Tirta Mandiri di Desa Ponggok, Klaten, juga berhasil menjadi contoh pengembangan ekonomi desa dengan omzet mencapai Rp12 miliar hingga Rp14 miliar per tahun melalui sektor pariwisata, perikanan, dan resort.
“Ini menunjukkan bahwa desa memiliki potensi besar untuk menjadi pusat pertumbuhan ekonomi baru Indonesia,” ungkapnya.
Lebih lanjut, Zainuddin mengatakan Menteri Desa PDT Yandri Susanto terus mendorong desa agar tidak hanya menjadi wilayah produksi, tetapi juga menjadi pusat inovasi, kewirausahaan, dan pengembangan ekonomi berbasis potensi lokal.
FGD tersebut diikuti seluruh kepala desa se-Kecamatan Kepohbaru serta pendamping desa Kabupaten Bojonegoro. Forum ini menjadi ruang strategis untuk menyusun langkah pembangunan dan pemberdayaan desa yang terintegrasi dengan penguatan ekonomi rakyat melalui KDMP, BUMDes, UMKM, dan berbagai program pemberdayaan masyarakat.
Melalui pembangunan yang inklusif, desa diharapkan mampu menjadi lokomotif pertumbuhan ekonomi yang merata, berkeadilan, dan berkelanjutan menuju Indonesia yang maju dan sejahtera. (*)
