JAKARTA, MENARA62.COM – Masyarakat yang tergabung dalam Gerakan Kedaulatan Rakyat untuk Keadilan dan Kemanusiaan (GRKK) siap turun ke jalan jika Mahkamah Konstitusi (MK) dalam putusan sidang sengketa Pilpres tidak adil dan mengabaikan kejujuran. Mereka berasal dari berbagai wilayah di Tanah Air yang kini sudah mulai merapat ke kota Jakarta.
“Kami siap turun ke jalan jika nantinya keputusan MK tidak menjunjung tinggi keadilan dan kejujuran,” kata Ustadz Bernard Abdul Djabar, Sekjen Presidium Alumni 212 yang juga aktivis FPI.
Ia mengaku mengikuti seluruh proses sidang gugatan Pilpres di MK. Dari bukti-bukti yang ada serta keterangan para saksi, memang terdapat tindak kecurangan yang terjadi sangat masih dan terstruktur, melibatkan banyak pihak dan tokoh.
Dalam pengamatan selama proses sidang berlangsung, Ustadz Abdul Djabar menyaksikan ada indikasi kecurangan dan ketidak adilan. Karena itu ia berharap MK berlaku adil dan jujur, tidak memihak pada kecurangan maupun ketidakjujuran.
“Kalau kita melihat pada penetapan KPU atas kemenangan 01 kemarin, ada indikasi dan diduga banyak sekali kecurangan-kecurangan termasuk situng KPU yang kemarin sudah menghadirkan saksi dari 02 yang membedah itu semua dengan kesaksian ahli IT dari 02 belum ada bantahannya sampai hari ini,” paparnya.
Itu artinya bahwa indikasi kecurangan KPU itu memang benar. Bahkan saksi ahli yang didatangkan oleh KPU pun tidak membantah. Data situng KPU yang katanya tidak bisa dijebol, buktinya bisa dijebol.
Murni gerakan rakyat
Aksi yang akan melibatkan tokoh dan ulama tersebut lanjutnya tidak lagi gerakan untuk memenangkan pasangan Capres/Cawapres 02, atau gerakan mendukung partai tertentu. Ini adalah gerakan rakyat untuk menuntut keadilan.
“Jadi ini memang gerakan moral yang melakukan upaya-upaya yang bukan merupakan suatu gerakan untuk kemenangan Prabowo-Sandi atau lainnya. Tapi ini gerakan yang murni untuk penegakkan amar ma’ruf nahi munkar,” tambah Ustadz Bernard.
Secara institusi sasaran aksi adalah memberikan pesan moral kepada hakim-hakim di MK agar memutuskan perkara dengan jujur dan adil. Bukan lagi persoalan siapa menang siapa kalah.
“Bukti dan saksi sudah dihadirkan oleh dua kubu, hakim tentu bisa menilai. Kemudian meutuskan dengan jujur dan adil,” tukasnya.
MK sebagai lembaga yudicial tertinggi dinegeri ini, kata Ustadz Bernard memang harus memegang kejujuran dan keadilan. Setiap perkara yang masuk tidak boleh diputuskan atas intervensi pihak tertentu.
Belum jelas berapa jumlah peserta aksi tersebut. Tetapi Ustadz Bernard meyakini aksi ini akan menggerakkan semua rakyat yang terpanggil untuk membela kebenaran, kejujuran dan keadilan.
“Sejauh ini dari berbagai elemen, mulai ormas, komunitas-komunitas, alumni pesantren, dan sebagainya Insya Allah mereka sudah mengupayakan untuk mengikuti acara,” katanya
Rencana aksi sebenarnya dilakukan setiap hari sejak tanggal 24 Juni 2019. Tetapi puncaknya akan dilakukan pada 26 Juni 2019 dengan titik aksi sekitar bundaran patung kuda, Jalan Thamrin, Jakarta Pusat.
Untuk menghindari bentrokan seperti halnya aksi terdahulu di Bawaslu, sejak awal GRKK sudah mencanangkan bahwa aksi tersebut adalah aksi super damai. Karenanya peserta diminta untuk tidak terpancing gerakan-gerakan yang akan mengacaukan aksi yang bisa memicu kerusuhan.
“Sejak awal bahkan pada saat aksi di Bawaslu, kita gelar aksi super damai. Aparat polisi juga mengakui,” sambungnya.
Front Pembela Islam (FPI) diakui akan all out turun ke jalan. Aksi akan berlangsung sejak pukul 09.00 hingga pukul 17:00 WIB. Diperkirakan aksi tersebut akan melibatkan jutaan peserta.
Ustadz Abdul Djabar mengimbau masyarakat yang peduli dengan keadilan dan kejujuran, peduli dengan NKRI untuk turun ke jalan pada 26 Juni 2019.
“Sekali lagi saya tekankan aksi ini adalah super damai, tidak ada niat untuk berbuat rusuh, tidak ada niat untuk berbuat keonaran. Mari jaga masing-masing diri kita, supaya saat datang niatkan dengan ikhlas bahwa awal kita datang sudah diniatkan hanya ingin menegakkan amar ma’ruf nahi munkar. Mendukung keadilan dan kejujuran,” tutupnya.
