JAKARTA, MENARA62.COM – Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Menko Kumham Imipas), Yusril Ihza Mahendra, menegaskan pencabutan surat keterangan (suket) penyetaraan ijazah Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka merupakan tindak lanjut putusan kasasi Mahkamah Agung (MA).
Menurut Yusril, putusan MA yang memenangkan gugatan Subhan Palal telah berkekuatan hukum tetap. Dengan dicabutnya surat keterangan penyetaraan pendidikan yang diterbitkan pada 2019, dokumen tersebut tidak lagi memiliki kekuatan hukum mengikat.
Pencabutan itu ditetapkan melalui Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 206 Tahun 2026. Keputusan tersebut ditandatangani pada 11 November 2026 sebagai tindak lanjut putusan kasasi MA.
“Surat Keterangan itu sudah dicabut dan putusan MA sudah final. Dengan demikian, penyetaraan pendidikan Pak Gibran batal dan surat keterangan tersebut tidak lagi mempunyai kekuatan hukum mengikat,” ujar Yusril dalam keterangan tertulis di Jakarta, Kamis (12/11/2026).
Yusril menjelaskan, pencabutan tersebut bukan sekadar tindakan administratif, melainkan kewajiban pejabat pemerintahan untuk melaksanakan putusan pengadilan.
Hal itu, kata dia, sejalan dengan Pasal 53 ayat (6) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan yang mengatur kewajiban pejabat melaksanakan putusan pengadilan sesuai amar putusan.
Yusril: Tidak Ada Lagi Jalan Hukum
Yusril juga menegaskan tidak tersedia lagi upaya hukum untuk mempertahankan surat keterangan penyetaraan ijazah Gibran melalui perkara yang telah diputus MA.
Ia menjelaskan, dalam perkara Tata Usaha Negara (TUN), pejabat pemerintahan yang berkedudukan sebagai tergugat tidak memiliki hak mengajukan Peninjauan Kembali (PK).
Menurutnya, ketentuan tersebut merujuk pada putusan Mahkamah Konstitusi yang membatasi hak pengajuan PK dalam perkara TUN hanya kepada pihak penggugat.
“Berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi, hak mengajukan PK dalam perkara TUN hanya diberikan kepada pihak penggugat. Pejabat TUN yang menjadi tergugat tidak dapat mengajukan PK. Karena itu, dalam perkara ini tidak ada lagi jalan hukum untuk mempertahankan surat keterangan yang sudah dibatalkan oleh MA,” jelasnya.
Dengan kondisi tersebut, persoalan penyetaraan pendidikan Gibran kini memiliki konsekuensi hukum berbeda dibandingkan sebelumnya. Dokumen yang semula digunakan untuk memenuhi persyaratan pendidikan itu telah dicabut dan dinyatakan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat.
Singgung Persyaratan Konstitusional Wakil Presiden
Lebih jauh, Yusril menilai persoalan pencabutan suket penyetaraan ijazah tersebut juga berkaitan dengan persyaratan konstitusional jabatan Wakil Presiden.
Ia berpandangan, apabila persyaratan pendidikan Gibran dinyatakan tidak terpenuhi akibat pencabutan surat penyetaraan tersebut, konsekuensi terhadap jabatan Wakil Presiden perlu dilihat berdasarkan ketentuan konstitusi.
“Kalau penyetaraan pendidikannya sudah batal, berarti sejak awal yang bersangkutan tidak memenuhi persyaratan pendidikan untuk menjadi Wakil Presiden. Konsekuensi hukumnya tentu harus dilihat dalam kerangka ketentuan konstitusi, apakah yang bersangkutan berhenti atau diberhentikan,” ungkap Yusril.
Pernyataan tersebut menjadi perhatian karena menyentuh persoalan persyaratan jabatan Wakil Presiden sekaligus konsekuensi konstitusional yang mungkin timbul dari pencabutan dokumen penyetaraan pendidikan.
Gugatan Denny Indrayana di PTUN Dipersoalkan
Selain itu, Yusril turut menanggapi gugatan yang diajukan Denny Indrayana di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta terkait surat keterangan penyetaraan ijazah Gibran.
Menurut Yusril, perkara tersebut berpotensi menghadapi persoalan objek sengketa karena dokumen yang dipersoalkan telah dicabut oleh pemerintah.
Dengan demikian, menurut dia, majelis hakim perlu mempertimbangkan keberadaan objek sengketa yang menjadi dasar pemeriksaan perkara tersebut.
“Kalau objek sengketanya sudah dicabut, tentu akan timbul persoalan mengenai apa lagi yang akan diperiksa oleh majelis hakim. Dugaan saya, PTUN juga akan segera menghentikan pemeriksaan perkara tersebut karena objek sengketanya sudah tidak ada lagi,” katanya.
Di sisi lain, Yusril membantah anggapan bahwa dirinya menjadi ketua tim dalam polemik ijazah Gibran.
Ia menegaskan keterlibatannya semata-mata dalam kapasitas sebagai Menko Kumham Imipas yang bertugas mengoordinasikan persoalan hukum sesuai kewenangannya.
“Saya tidak menjadi ketua tim dalam polemik ijazah Gibran. Saya adalah Menko Kumham Imipas yang bertanggung jawab mengoordinasikan masalah-masalah hukum. Itu saja,” tegasnya.
Yusril berharap seluruh pihak menghormati putusan pengadilan dan menempatkan persoalan tersebut dalam koridor hukum yang berlaku.
Menurutnya, pelaksanaan putusan pengadilan merupakan bagian penting dari prinsip negara hukum serta upaya menjaga kepastian hukum dalam penyelenggaraan pemerintahan. (*)
