JAKARTA, MENARA62.COM – Direktur Jenderal Pendidikan Menengah dan Khusus Kemendikdasmen Tatang Muttaqien menegaskan pentingnya sertifikasi kompetensi serta kemampuan adaptasi terhadap perkembangan teknologi, khususnya kecerdasan artifisial (AI), dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) Indonesia. Hal tersebut disampaikan dalam acara Halal Bihalal Syawal sekaligus Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Forum Lembaga Sertifikasi Kompetensi (LSK) 2026 yang digelar di Auditorium Ki Hajar Dewantara, Dinas Pendidikan DKI Jakarta pada Kamis (16/4/2026).
Hadir Kepala Dinas Pendidikan DKI Nahdiana, Direktur Kursus dan Pelatihan Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi, PKPLK, Yaya Sutarya, para pengurus LSK, tokoh pendidikan, serta pelaku pelatihan dan kursus dari berbagai daerah.
Dalam sambutannya, Tatang menyampaikan apresiasi kepada seluruh lembaga sertifikasi kompetensi yang selama ini menjadi mitra strategis pemerintah dalam mencetak tenaga kerja yang kompeten dan siap bersaing, baik di dalam maupun luar negeri. Tanpa peran aktif dari LSK, cita-cita menghadirkan SDM unggul tidak akan tercapai. “Sertifikasi kompetensi menjadi bukti penting bahwa seseorang memiliki kualitas dan kemampuan yang terukur,” ujarnya.
Menurutnya sertifikasi memiliki peran krusial dalam dunia kerja global. Tanpa sertifikat kompetensi, tenaga kerja akan kesulitan mendapatkan pekerjaan secara legal di luar negeri.
Dalam kesempatan tersebut, Tatang juga menyoroti kompetensi di era kecerdasan artifisial. Ia menyebut bahwa dunia saat ini sedang berada di titik perubahan besar, di mana teknologi mampu menyederhanakan berbagai proses, namun juga membawa tantangan baru.
Untuk itu, lanjut Tatang, ada tiga poin penting yang perlu menjadi perhatian. Pertama, relevansi kurikulum dan sistem uji kompetensi harus terus diperbarui agar tidak hanya berfokus pada kemampuan kognitif dasar, tetapi juga pada kemampuan berpikir kritis, pemecahan masalah, dan keterampilan berbasis kemanusiaan seperti empati.
Kedua, pemerataan akses terhadap teknologi harus menjadi prioritas. Menurutnya, meskipun teknologi mampu membuka peluang luas, kesenjangan akses digital masih menjadi tantangan besar yang perlu diatasi melalui kolaborasi lintas sektor.
Ia mencontohkan pemanfaatan teknologi simulasi dalam pembelajaran keterampilan praktis, seperti pelatihan medis atau teknik, yang dapat meningkatkan efisiensi tanpa menghilangkan pengalaman praktik nyata.
Ketiga, Tatang menekankan pentingnya agilitas atau kemampuan beradaptasi. Ia menyebut bahwa perubahan dunia kerja yang cepat menuntut lulusan untuk tidak hanya memiliki keterampilan teknis, tetapi juga fleksibilitas dalam menghadapi perubahan.
“Kecepatan beradaptasi menjadi kunci. Seseorang mungkin memulai karier di satu bidang, tetapi harus siap berkembang ke bidang lain sesuai kebutuhan zaman,” jelasnya.
Ia juga mengingatkan bahwa lulusan pendidikan vokasi seringkali unggul secara teknis di awal, namun perlu memperkuat soft skill agar mampu bersaing dalam jangka panjang. Menurutnya kolaborasi antara pemerintah sebagai regulator dan lembaga pelatihan sebagai pelaksana dalam menciptakan sistem sertifikasi yang lebih solid, relevan, dan adaptif perlu terus diperrkuat.
Tatang optimis bahwa dengan integritas dan profesionalisme para pelaku di bidang sertifikasi kompetensi, Indonesia mampu menghasilkan SDM yang tangguh dan siap menghadapi tantangan global.
Ribuan Penguji Siap Layani Masyarakat
Pada kesempatan yang sama, Aji Samsurizal, Ketua Forum LSK menyampaikan bahwa saat ini terdapat 46 Lembaga Sertifikasi Kompetensi yang aktif melayani uji kompetensi di seluruh Indonesia. Layanan tersebut didukung oleh ribuan penguji serta tempat uji kompetensi yang tersebar luas.
“Kami melayani berbagai satuan pendidikan, mulai dari lembaga kursus dan pelatihan, SMK, politeknik, PKBM, hingga masyarakat umum yang belajar secara mandiri,” ujar Aji.
Ia menjelaskan bahwa sertifikasi kompetensi yang diterbitkan telah memberikan manfaat nyata bagi peserta, baik untuk memasuki dunia kerja di dalam negeri maupun luar negeri, termasuk sektor industri global seperti kapal pesiar. Selain itu, sertifikasi juga dimanfaatkan untuk berwirausaha serta melanjutkan pendidikan melalui skema Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL).
Aji juga menyoroti transformasi digital dalam sistem uji kompetensi melalui aplikasi C-Kompetensi, yang memungkinkan proses pendaftaran, penilaian, hingga penerbitan sertifikat dilakukan secara cepat dan efisien.
“Dengan sistem digital ini, peserta bisa langsung mendaftar, mendapatkan hasil, hingga menerima sertifikat secara digital. Ini menjadi keunggulan dalam pelayanan kami,” jelasnya.
Lebih lanjut, ia menegaskan bahwa keberadaan LSK tidak hanya berfokus pada penerbitan sertifikat, tetapi juga pada dampak nyata bagi masyarakat. Salah satu contohnya adalah keberhasilan peserta didik berkebutuhan khusus, termasuk anak dengan autisme, yang mampu berkembang melalui program pelatihan dan sertifikasi.
Prestasi internasional juga menjadi bukti kualitas sistem sertifikasi yang ada. Aji menyebutkan bahwa peserta bersertifikat dari LSK berhasil meraih juara dalam berbagai kompetisi internasional, seperti lomba memasak di Ipoh, Malaysia (2025), kompetisi barista di Brunei Darussalam, serta ajang Horeca internasional di Kuwait pada 2026.
“Ini membuktikan bahwa sertifikasi kompetensi mampu meningkatkan daya saing peserta hingga ke tingkat global,” katanya.
Dalam forum tersebut, Aji juga berharap dukungan berkelanjutan dari pemerintah, khususnya Direktorat Kursus dan Pelatihan, untuk terus membina dan memperkuat sistem sertifikasi kompetensi di Indonesia.
Selain itu, ia menyambut hadirnya lembaga sertifikasi baru yang akan bergabung dalam Forum LSK, sebagai bagian dari upaya memperluas jangkauan dan meningkatkan kualitas layanan.
Sebelumnya, Ketua penyelenggara Totok Sediyantoro menegaskan bahwa Rakornas ini memiliki peran penting di tengah dinamika dunia kerja yang terus berkembang, termasuk pengaruh digitalisasi dan kemajuan teknologi seperti kecerdasan buatan (AI).
“Forum LSK tahun ini merupakan forum strategis nasional untuk memperkuat konsolidasi organisasi serta merumuskan arah kebijakan ke depan. Kita dituntut memastikan sistem sertifikasi kompetensi benar-benar berkualitas, terstandar, dan sesuai kebutuhan zaman,” ujarnya.
Mengusung tema penguatan tata kelola dan kebijakan LSK untuk menjamin mutu kompetensi nasional, kegiatan ini diharapkan mampu menghasilkan rekomendasi kebijakan yang konkret serta memperkuat sistem organisasi LSK secara menyeluruh.
Totok juga menekankan bahwa keberhasilan sistem sertifikasi tidak hanya bergantung pada regulasi dan mekanisme, tetapi juga pada kolaborasi yang solid antar berbagai pihak. Oleh karena itu, sinergi antara pemerintah, organisasi, mitra, dan pemangku kepentingan menjadi faktor utama dalam meningkatkan kualitas SDM nasional.
Selain agenda utama, kegiatan ini juga dirangkaikan dengan acara halal bihalal yang bertujuan mempererat hubungan antar peserta. Momentum tersebut dimanfaatkan untuk membangun kebersamaan serta memperkuat jejaring kerja sama di lingkungan LSK.
“Kami meyakini keberhasilan LSK tidak hanya ditentukan oleh sistem, tetapi juga oleh kolaborasi dan kebersamaan,” tambahnya.
