SOLO, MENARA62.COM – Pelemahan rupiah yang terus menembus level psikologis terhadap dolar Amerika Serikat dinilai bukan sekadar persoalan ekonomi, melainkan juga ujian besar terhadap komunikasi publik pemerintah. Di tengah tekanan global dan meningkatnya biaya hidup masyarakat, akademisi Universitas Muhammadiyah Surakarta (UMS) ums.ac.id menilai negara perlu menjaga stabilitas ekonomi sekaligus menjaga kepercayaan publik agar situasi tidak berkembang menjadi krisis persepsi.
Guru Besar Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB) UMS, Prof. Dr. Anton Agus Setyawan, S.E., M.Si., menyebut pelemahan rupiah saat ini dipengaruhi kombinasi sentimen global dan persoalan domestik yang belum terselesaikan. Menurutnya, konflik geopolitik dunia, tingginya suku bunga Amerika Serikat, hingga ketergantungan industri nasional terhadap impor membuat ekonomi Indonesia rentan terhadap tekanan eksternal.
“Masalah kita bukan hanya dolar naik. Masalah utamanya adalah industri kita belum mandiri. Ketika bahan baku, pangan, sampai kebutuhan produksi masih impor, maka pelemahan rupiah pasti berdampak sampai ke masyarakat bawah,” ujarnya, Senin (25/5).
Anton menjelaskan ketergantungan impor membuat dampak pelemahan rupiah merembet hingga desa. Ia mencontohkan kedelai untuk tempe, jagung pakan ternak, hingga sejumlah bahan pendukung industri pangan masih bergantung pada pasar luar negeri. Kondisi itu menyebabkan kenaikan dolar ikut mendorong harga kebutuhan masyarakat.
Menurutnya, persoalan tersebut menunjukkan Indonesia belum serius membangun industri substitusi impor sejak krisis ekonomi 1998. Ia bahkan mengkritik orientasi industri nasional yang dinilai lebih nyaman menjadi pasar bagi produk luar dibanding membangun inovasi sendiri.
“Kita ini sebenarnya tidak punya pengusaha, tapi lebih banyak pedagang. Mereka lebih memilih impor barang jadi dibanding membangun industri sendiri karena dianggap lebih cepat untung,” tegasnya.
Anton juga menyoroti ruang fiskal pemerintah yang semakin sempit di tengah besarnya kebutuhan anggaran negara. Menurutnya, program prioritas nasional tetap memiliki tujuan baik, namun perlu diiringi perhitungan fiskal yang realistis agar tidak menimbulkan kekhawatiran pasar.
Ia mengingatkan kelompok kelas menengah menjadi pihak yang paling rentan menghadapi tekanan ekonomi saat ini. Di satu sisi, mereka menghadapi kenaikan biaya hidup dan ketidakpastian pekerjaan, tetapi di sisi lain tidak banyak menikmati bantuan sosial dari negara.
“Yang paling berat nanti kelas menengah. Mereka tidak mendapat banyak subsidi, tetapi tekanan hidupnya naik. Di sisi lain pekerjaan formal makin berkurang dan bergeser ke sektor informal,” ungkapnya.
Sementara itu, dosen Ilmu Komunikasi UMS bidang komunikasi politik, Dr. Andika Sanjaya, S.I.Kom., M.Si., menilai situasi ekonomi yang sensitif membutuhkan komunikasi publik yang lebih empatik dan adaptif. Menurutnya, pemerintah tidak cukup hanya fokus pada substansi kebijakan, tetapi juga harus memahami bagaimana pesan diterima masyarakat.
“Sekarang satu gestur kecil saja bisa viral dan memunculkan gejolak publik. Pemerintah harus sadar bahwa komunikasi bukan sekadar menyampaikan program, tetapi membangun kesamaan dengan masyarakat,” ujarnya.
Andika menjelaskan era media sosial membuat pola komunikasi politik berubah total. Publik kini lebih aktif, kritis, dan cepat membentuk opini terhadap kebijakan pemerintah. Karena itu, menurutnya, pernyataan pejabat publik harus mampu menangkap sensitivitas masyarakat yang sedang menghadapi tekanan ekonomi.
Ia menilai keberhasilan program seperti Makan Bergizi Gratis (MBG) maupun Koperasi Desa Merah Putih tidak hanya bergantung pada besarnya program, tetapi juga kemampuan pemerintah menjelaskan urgensi dan manfaatnya secara tepat kepada publik.
“Pemerintah harus memahami apa yang benar-benar dibutuhkan masyarakat. Jangan sampai terlalu fokus pada simbol atau pencitraan program, tetapi melupakan kebutuhan yang paling mendesak di bawah,” katanya.
Andika juga menyinggung fenomena “pemimpin bebek lumpuh” di era digital, yakni situasi ketika pemimpin menghadapi kesulitan menjaga dukungan publik akibat derasnya arus informasi dan opini media sosial. Menurutnya, tantangan terbesar pemerintah hari ini bukan hanya mengelola ekonomi, tetapi juga mengelola kepercayaan publik.
Karena itu, ia mendorong pemerintah membangun komunikasi yang lebih partisipatif dengan membuka ruang aspirasi masyarakat secara cepat dan responsif. Menurutnya, komunikasi yang tepat dapat menjadi penyangga penting untuk menjaga stabilitas sosial di tengah tekanan ekonomi global. (*)
