JAKARTA, MENARA62.COM – Menteri Kebudayaan RI, Fadli Zon, menegaskan bahwa kebudayaan harus ditempatkan sebagai fondasi strategis dalam mewujudkan kemandirian ekonomi nasional. Hal tersebut disampaikan Menteri Kebudayaan saat menjadi pembicara pada Sarasehan Kebangsaan Konvensi Sains, Teknologi, dan Industri (KSTI) Indonesia 2026 bertema “Kebudayaan dan Ekonomi Kerakyatan: Fondasi Kemandirian Ekonomi Bangsa” di Jakarta International Convention Center (JICC) Minggu (28/6/2026).
Sarasehan Kebangsaan KSTI 2026 diselenggarakan sebagai forum strategis untuk memperkuat kontribusi perguruan tinggi, sains, dan teknologi dalam merumuskan strategi kemandirian ekonomi dan peningkatan kesejahteraan Indonesia.
Dalam kesempatan tersebut, Menteri Kebudayaan menekankan bahwa kemandirian ekonomi tidak semata-mata dipahami sebagai persoalan fiskal, moneter, maupun perdagangan, tetapi juga berkaitan erat dengan kemampuan bangsa dalam menguasai pengetahuan, menjaga identitas, memperkuat kohesi sosial, serta mengolah kreativitas masyarakat.
“Kebudayaan adalah modal dan infrastruktur peradaban. Kebudayaan membentuk cara bangsa berproduksi, beradaptasi, berinovasi, dan membangun solidaritas. Karena itu, kebudayaan harus ditempatkan sebagai bagian dari strategi kemandirian ekonomi, bukan sebagai elemen dekoratif atau pelengkap pembangunan,” ujar Menteri Kebudayaan Fadli Zon.
Menurut Menteri Kebudayaan, Indonesia memiliki modal budaya yang sangat besar untuk dikembangkan menjadi kekuatan ekonomi, sosial, sains, hingga diplomasi. Dengan sekitar 1.340 kelompok etnis, 718 bahasa daerah, ribuan warisan budaya takbenda, serta berbagai situs warisan dunia, Indonesia memiliki fondasi kuat untuk membangun ekonomi berbasis budaya.
Lebih lanjut, Menbud menegaskan bahwa kebudayaan merupakan sumber daya peradaban sekaligus mesin pertumbuhan ekonomi (engine of growth) yang mampu menciptakan nilai tambah dan kesejahteraan bagi masyarakat. “Kemandirian ekonomi yang kita cita-citakan harus tumbuh dari kekuatan sendiri, berpihak kepada rakyat, dan berakar pada kebudayaan Indonesia. Sebab bangsa yang berdaulat adalah bangsa yang mengenal dirinya, menguasai sumber dayanya, memproduksi pengetahuannya, dan memastikan kesejahteraan kembali kepada rakyatnya,” tegas Fadli Zon.
Dalam paparannya, Menbud juga menyoroti pentingnya hilirisasi kebudayaan untuk memastikan bahwa nilai tambah dari warisan budaya, pengetahuan tradisional, dan kreativitas bangsa dapat kembali kepada para pelaku budaya, seniman, perajin, komunitas adat, serta daerah asal kebudayaan tersebut tumbuh.
Untuk mendukung hal tersebut, Kementerian Kebudayaan akan terus memperkuat sejumlah agenda strategis, antara lain penguatan data kebudayaan nasional, perluasan hilirisasi kebudayaan, penguatan perlindungan hak cipta dan kekayaan intelektual komunal, perluasan akses pembiayaan dan pasar bagi pelaku budaya, serta mendorong perguruan tinggi menjadi pusat riset, inovasi, dokumentasi, dan pengembangan industri budaya berbasis ilmu pengetahuan.
Turut hadir mendampingi Menteri Kebudayaan, diantaranya Direktur Pemberdayaan Nilai Budaya dan Fasilitasi Kekayaan Intelektual, I Made Dharma Sutedja; dan Staf Ahli Menteri Bidang Ekonomi dan Industri Kebudayaan, Anindita Kusuma Listya.
Menutup paparannya, Menteri Kebudayaan berharap Sarasehan Kebangsaan KSTI 2026 dapat menghasilkan rekomendasi strategis yang memperkuat kemandirian ekonomi nasional berbasis ilmu pengetahuan, teknologi, dan kebudayaan.
