JAKARTA, MENARA62.COM – Solusi teknologi untuk pengolahan sampah menjadi salah satu isu strategis yang dibahas dalam Sarasehan Kebangsaan Konvensi Sains dan Teknologi Indonesia (KSTI) 2026 hari kedua yang diselenggarakan Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemdiktisaintek) bersama Majelis Rektor Perguruan Tinggi Indonesia (MRPTNI), Sabtu (27/6).
Menghadirkan Menteri Koordinator Bidang Pangan (Menko Bidang Pangan), Zulkifli Hasan sebagai narasumber pada Sarasehan sesi ke-7, forum tersebut membahas pentingnya kolaborasi pemerintah dan perguruan tinggi dalam mengembangkan teknologi pengolahan sampah sebagai solusi dari upaya penanganan sampah.
Pembahasan tersebut sejalan dengan arahan Presiden RI Prabowo Subianto untuk mempercepat implementasi teknologi pengolahan sampah skala mikro hasil inovasi perguruan tinggi sebagai pelengkap pengembangan fasilitas Waste to Energy. Melalui pendekatan tersebut, penanganan sampah diharapkan tidak hanya bertumpu pada teknologi berskala besar, tetapi juga didukung teknologi yang dapat diterapkan hingga tingkat desa dan kelurahan melalui inovasi yang dikembangkan perguruan tinggi.
Dalam paparannya, Menko Bidang Pangan menjelaskan bahwa pemerintah terus melakukan penyederhanaan regulasi untuk mempercepat penyelesaian berbagai persoalan strategis, termasuk pengelolaan sampah. Menurut Menko Zulkifli, pembangunan fasilitas Waste to Energy menjadi salah satu langkah penting untuk menangani timbulan sampah dalam skala besar.
Menurut Menko Zulkifli Hasan, penyelesaian persoalan sampah tidak dapat dilakukan pemerintah sendiri. Dukungan riset, inovasi, dan kolaborasi dengan perguruan tinggi menjadi faktor penting dalam pengembangan teknologi yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat, mulai dari skala rumah tangga hingga fasilitas berkapasitas besar.
“Di koordinasi saya itu banyak sekali yang mesti kita selesaikan cepat dan itu tidak mungkin dikerjakan sendiri tanpa kerja sama dengan perguruan tinggi. Saya ambil contoh pengelolaan sampah. Kalau kita ingin menyelesaikan sampah, semuanya perlu ada alatnya, mulai teknologi yang sederhana sampai yang rumit. Dan itu tidak mungkin kami yang kerjakan. Oleh karena itu kami minta kerja sama dengan perguruan tinggi,” ujar Menko Zulkifli Hasan.
Selain pengelolaan sampah, Menko Pangan juga memaparkan transformasi sektor pangan melalui penyederhanaan berbagai regulasi untuk mempercepat implementasi kebijakan pemerintah. Langkah tersebut di antaranya mencakup reformasi tata kelola distribusi pupuk bersubsidi agar lebih efektif, penetapan Harga Pembelian Gabah (HPP) sebagai upaya meningkatkan kesejahteraan petani, serta penguatan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) sebagai infrastruktur ekonomi desa yang mendukung distribusi pangan dan berbagai program pemerintah.
Menurut Menko Bidang Pangan, keberhasilan berbagai kebijakan tersebut memerlukan dukungan ilmu pengetahuan, riset, dan inovasi agar implementasinya semakin efektif dan memberikan manfaat bagi masyarakat.
Senada dengan hal tersebut, Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Mendiktisaintek), Brian Yuliarto sebelumnya menyampaikan bahwa Presiden Prabowo Subianto telah mengarahkan percepatan implementasi teknologi pengolahan sampah skala mikro hasil inovasi perguruan tinggi.
“Bapak Presiden memberikan arahan, selain tentu Waste to Energy yang tetap terus berjalan, beberapa teknologi pengolahan sampah skala mikro yang memang sudah dikembangkan di beberapa kampus diminta oleh Bapak Presiden untuk dilakukan percepatan,” ujar Menteri Brian Yuliarto usai rapat terbatas yang dipimpin Presiden Prabowo Subianto di Istana Merdeka, Jakarta, Rabu, (11/2).
Arahan tersebut selaras dengan upaya Kemdiktisaintek dalam mempercepat hilirisasi hasil riset perguruan tinggi agar tidak berhenti pada publikasi ilmiah maupun prototipe, melainkan berkembang menjadi inovasi yang siap diimplementasikan untuk menjawab berbagai tantangan pembangunan. Pengembangan teknologi pengolahan sampah menjadi salah satu implementasi Diktisaintek Berdampak yang mendorong pendidikan tinggi, sains, dan teknologi menghadirkan solusi nyata bagi masyarakat.
