MADIUN, MENARA62.COM – Dosen Program Studi Ilmu Kesejahteraan Sosial Universitas Muhammadiyah Jawa Timur (UM Jatim/UMJT), Muhammad Ni’am, M.Sos., menyampaikan sejumlah rekomendasi strategis untuk meningkatkan efektivitas program Bantuan Modal Usaha Ekonomi Produktif (UEP) bagi Kelompok Usaha Bersama (KUBE) fakir miskin di Kabupaten Madiun.
Rekomendasi tersebut disampaikan saat menjadi narasumber dalam Focus Group Discussion (FGD) Hasil Monitoring dan Evaluasi (Monev) Usaha Ekonomi Produktif (UEP) KUBE Fakir Miskin yang diselenggarakan Dinas Sosial Kabupaten Madiun.
FGD merupakan tindak lanjut dari kegiatan pembinaan serta monitoring dan evaluasi bantuan modal UEP melalui KUBE dengan pola usaha perseorangan yang sebelumnya dilakukan oleh Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) dan Pekerja Sosial Masyarakat (PSM) terhadap 450 Keluarga Penerima Manfaat (KPM) di Kabupaten Madiun pada April 2026.
Dalam paparannya, Muhammad Ni’am menjelaskan bahwa analisis hasil monitoring didasarkan pada besaran laba bersih bulanan yang diperoleh para penerima manfaat program.
Menurutnya, penerima manfaat yang memperoleh laba bersih di bawah Rp500 ribu per bulan masih berada di bawah garis kemiskinan Kabupaten Madiun, sehingga tujuan utama program belum sepenuhnya tercapai.
“Kalau hasil yang diperoleh di bawah Rp500 ribu, mereka masih berada di bawah garis kemiskinan Kabupaten Madiun. Kondisi ini menunjukkan program masih stagnan karena orientasinya adalah mengangkat penerima manfaat keluar dari kemiskinan,” ujarnya, Sabtu (4/7/2026).
Ia menegaskan, program bantuan modal seharusnya mampu mendorong penerima manfaat naik dari kelompok desil 1–4 menuju desil 5 sehingga tidak lagi masuk kategori masyarakat miskin.
Empat Rekomendasi Penguatan Program
Untuk meningkatkan keberhasilan program, Muhammad Ni’am menawarkan empat rekomendasi yang dibagi ke dalam strategi jangka pendek dan jangka panjang.
Pada aspek jangka panjang, ia mendorong transformasi sistem pelaporan dari manual menjadi digital. Menurutnya, digitalisasi akan mempermudah pemantauan perkembangan usaha secara real time oleh pemerintah maupun pendamping lapangan.
“Setiap pelaporan bisa langsung dicek oleh TKSK maupun KPM. Proses digitalisasi ini mudah dilakukan dan UMJT siap membantu implementasinya,” jelasnya.
Sementara itu, rekomendasi jangka pendek menitikberatkan pada peningkatan validitas data calon penerima bantuan. Ia menilai penentuan penerima manfaat harus benar-benar berdasarkan hasil evaluasi dan kondisi riil di lapangan.
“Validitas data harus dipastikan sehingga bantuan benar-benar diberikan kepada masyarakat yang paling membutuhkan dan memiliki potensi mengembangkan usaha,” katanya.
Rekomendasi berikutnya adalah penerapan coaching atau pembinaan kepada penerima manfaat yang tidak menggunakan bantuan sesuai tujuan program. Bentuk pembinaan dapat berupa teguran, evaluasi, hingga penghentian bantuan apabila ditemukan penyalahgunaan dana.
Selain itu, pendampingan juga perlu disesuaikan dengan perkembangan usaha masing-masing penerima manfaat.
Bagi pelaku usaha dengan laba antara Rp500 ribu hingga Rp1,5 juta per bulan, pendampingan difokuskan pada asistensi pengembangan usaha. Selanjutnya, usaha dengan pendapatan Rp1,5 juta hingga Rp2,5 juta per bulan diarahkan memperoleh pelatihan digital marketing untuk memperluas pasar.
Adapun usaha yang telah menghasilkan omzet di atas Rp2,5 juta per bulan dinilai telah memasuki kategori maju sehingga perlu didorong melalui promosi di berbagai marketplace agar mampu menjangkau pasar regional hingga internasional.
Muhammad Ni’am menambahkan, skema pengelompokan tersebut masih akan dibahas lebih lanjut bersama Kepala Dinas Sosial dan bidang Pemberdayaan Sosial Kabupaten Madiun sebagai bahan penyempurnaan kebijakan pemberdayaan ekonomi masyarakat.
Ia berharap rekomendasi tersebut dapat menjadi acuan dalam memperkuat efektivitas program Usaha Ekonomi Produktif sehingga semakin banyak keluarga penerima manfaat yang berhasil meningkatkan kesejahteraan dan keluar dari garis kemiskinan. (PJ)
