YOGYAKARTA, MENARA62.COM – Ketua Pimpinan Pusat Muhammadiyah Bidang Hukum, HAM, dan Kebijakan Publik, M. Busyro Muqoddas, menegaskan pentingnya menjaga martabat Muktamar melalui proses pemilihan kepemimpinan yang berintegritas, independen, dan bebas dari praktik politik uang.
Pesan tersebut disampaikan saat membuka Sidang Pra Muktamar ke-15 Nasyiatul Aisyiyah yang digelar secara daring, Sabtu (11/7/2026). Kegiatan dipusatkan di Kantor Pimpinan Pusat Nasyiatul Aisyiyah, Yogyakarta, serta diikuti secara virtual oleh jajaran pimpinan dan kader Nasyiatul Aisyiyah dari berbagai daerah di Indonesia.
Menurut Busyro, Sidang Pra Muktamar dan Muktamar bukan sekadar agenda organisasi, tetapi momentum strategis untuk meneguhkan komitmen kepemimpinan yang berpijak pada nilai-nilai Islam, Al-Qur’an, As-Sunnah, hasil ijtihad, dan ketentuan organisasi Muhammadiyah.
“Sidang Pra Muktamar dan Muktamar insyaallah selalu menyadarkan kita semuanya untuk bersikap istiqamah, konsisten dengan segala konsekuensinya dalam mengemban misi kepemimpinan. Sebagaimana hadis Nabi, kullukum ra’in wa kullukum mas’ulun ‘an ra’iyyatihi, setiap kita adalah pemimpin dan akan dimintai pertanggungjawaban atas kepemimpinannya,” ujar Busyro.
Mantan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI itu menegaskan bahwa kepemimpinan di lingkungan Persyarikatan Muhammadiyah merupakan amanah yang harus dijalankan dengan penuh integritas dan tanggung jawab, tidak hanya kepada organisasi tetapi juga kepada umat dan bangsa.
Busyro mengingatkan hadis Nabi Muhammad SAW yang menyebutkan bahwa apabila suatu amanah diserahkan kepada orang yang bukan ahlinya, maka kehancuran tinggal menunggu waktu. Karena itu, proses regenerasi kepemimpinan harus mengedepankan kapasitas, kompetensi, dan integritas kader.
Ia juga menyoroti kondisi demokrasi nasional yang menurutnya masih menghadapi tantangan serius akibat praktik politik uang dalam berbagai proses pemilihan umum maupun pemilihan kepala daerah.
“Sudah berkali-kali kita menyelenggarakan pemilu secara demokratis, tetapi prosesnya masih ditandai praktik suap dan money politic. Akibatnya, yang terpilih belum tentu orang yang sesuai dengan amanat Nabi, melainkan mereka yang diuntungkan oleh praktik politik uang,” tegasnya.
Busyro mengungkapkan, hasil penelitian Lembaga Hikmah dan Kebijakan Publik (LHKP) Pimpinan Pusat Muhammadiyah menunjukkan bahwa praktik politik uang berdampak pada lahirnya birokrasi yang belum sepenuhnya dibangun berdasarkan prinsip meritokrasi.
“Proses alih kepemimpinan secara nasional menimbulkan birokrasi yang tidak memenuhi prinsip the right man on the right place dan tidak memenuhi prinsip meritokrasi. Ini menunjukkan masih adanya problem kepemimpinan di Indonesia,” katanya.
Oleh karena itu, Busyro berharap Muktamar Muhammadiyah maupun Muktamar organisasi otonom, termasuk Nasyiatul Aisyiyah, dapat menjadi teladan dalam membangun demokrasi yang bersih, bermartabat, dan bebas dari intervensi maupun transaksi politik.
Menurutnya, proses pemilihan pimpinan harus sepenuhnya didasarkan pada kualitas, integritas, kapasitas, dan rekam jejak kader sehingga mampu melahirkan pemimpin yang amanah serta mampu membawa kemajuan organisasi.
“Ini harus menjadi agenda bersama dalam Sidang Pra Muktamar dan Muktamar, agar kita mampu melahirkan kepemimpinan yang amanah, profesional, dan benar-benar berpihak pada kemajuan Persyarikatan serta kemaslahatan bangsa,” pungkasnya.
Pesan Busyro Muqoddas menjadi penegasan bahwa proses regenerasi kepemimpinan di lingkungan Muhammadiyah harus tetap menjaga nilai-nilai keislaman, profesionalisme, dan integritas. Dengan demikian, Muktamar ke-15 Nasyiatul Aisyiyah diharapkan tidak hanya menghasilkan pemimpin yang kompeten, tetapi juga menjadi contoh praktik demokrasi organisasi yang bersih, transparan, dan bebas dari politik uang. (*)
