SOLO, MENARA62.COM – Pemangkasan anggaran Perpustakaan Nasional (Perpusnas) pada 2026 dinilai berpotensi menghambat laju peningkatan budaya literasi di Indonesia yang dalam beberapa tahun terakhir menunjukkan tren positif. Kebijakan tersebut dinilai perlu mendapat perhatian serius karena berdampak langsung terhadap pembangunan kualitas sumber daya manusia.
Kepala Bidang Pengelolaan dan Layanan Digital UPT Perpustakaan dan Layanan Digital Universitas Muhammadiyah Surakarta (UMS) ums.ac.id, Hardika Dwi Hermawan, S.Pd., M.Sc., menegaskan bahwa literasi merupakan investasi jangka panjang bagi kemajuan bangsa. Menurutnya, pengurangan anggaran pada program yang terbukti berhasil justru menjadi langkah yang kontraproduktif.
“Namun, saat minat baca dan literasi mulai meningkat, justru program distribusi buku yang menjadi motor penggeraknya dipangkas pada tahun 2026. Ini bukan sekadar soal anggaran yang ketat, tetapi memotong program yang sedang berhasil,” ujar Hardika, Rabu (29/7/2026).
Ia mengungkapkan, sejumlah indikator internasional masih menunjukkan tantangan besar bagi Indonesia di bidang literasi. Pada 2015, Indonesia berada di peringkat 60 dari 61 negara dalam indeks minat baca dunia, sementara hasil Programme for International Student Assessment (PISA) menempatkan kemampuan literasi membaca Indonesia di posisi 62 dari 70 negara.
Meski demikian, perkembangan dalam beberapa tahun terakhir menunjukkan tren yang menggembirakan. Berdasarkan data Perpusnas, tingkat kegemaran membaca masyarakat meningkat dari 55,74 pada 2020 menjadi 72,44 pada 2024. Salah satu faktor pendorongnya ialah program distribusi buku yang pada 2024 berhasil menyalurkan lebih dari 10 juta eksemplar ke berbagai daerah.
Menurut Hardika, pencapaian tersebut seharusnya menjadi dasar untuk memperkuat kebijakan literasi, bukan justru mengurangi dukungan anggaran terhadap program yang telah memberikan dampak nyata.
Ia mengusulkan agar anggaran literasi diproteksi sebagai mandatory spending, sehingga tidak menjadi pos pertama yang dipangkas saat pemerintah melakukan efisiensi anggaran. Selain itu, pemerintah juga didorong memperkuat infrastruktur distribusi buku melalui kolaborasi antara pemerintah pusat dan daerah agar akses bacaan semakin merata, terutama di wilayah pedesaan dan kawasan tertinggal, terdepan, dan terluar (3T).
Hardika juga menilai gerakan membaca perlu dijadikan kebijakan berkelanjutan dengan memperbanyak pojok baca di ruang publik serta meningkatkan transparansi dalam penentuan prioritas anggaran negara.
Di lingkungan perguruan tinggi, UMS terus berupaya memperkuat budaya literasi melalui berbagai inovasi meskipun memiliki keterbatasan anggaran. Salah satunya melalui program UMS Library Corner yang bekerja sama dengan sejumlah sekolah, seperti SMP Muhammadiyah Program Khusus dan SMA Batik Surakarta, sebagai bagian dari perluasan layanan literasi ke masyarakat.
Selain itu, Perpustakaan UMS secara rutin menggelar Library Literacy Festival yang menghadirkan berbagai kegiatan, mulai dari lomba menulis, gerakan membaca bersama selama 10 menit setiap hari Senin, hingga Biblio Battle yang mempertemukan dosen, mahasiswa, dan pustakawan dalam forum diskusi buku yang interaktif.
Hardika juga mendorong pemerintah menghapus pajak buku sebagai bentuk keberpihakan terhadap peningkatan literasi nasional.
“Jika negara serius mengenai literasi, buku seharusnya dibebaskan dari pajak. Itu menjadi langkah strategis agar harga buku lebih terjangkau, meningkatkan minat masyarakat membeli buku, sekaligus mendorong budaya menulis,” jelasnya.
Lebih jauh, ia menegaskan bahwa keberadaan perpustakaan justru semakin penting di tengah perkembangan kecerdasan buatan atau Artificial Intelligence (AI). Menurutnya, AI mampu menyediakan informasi secara cepat, tetapi perpustakaan memiliki peran yang tidak tergantikan dalam membangun kemampuan berpikir kritis, memverifikasi informasi, serta membedakan fakta, opini, dan disinformasi.
“Bukan hanya soal buku yang hilang ketika anggaran dipangkas, tetapi juga kesempatan generasi muda untuk memperoleh pengetahuan. Perpustakaan merupakan infrastruktur pengetahuan yang membangun manusia sebagai fondasi kemajuan bangsa,” pungkas Hardika. (*)
