UYOGYAKARTA, MENARA62.COM — Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah Haedar Nashir menegaskan bahwa Indonesia merupakan milik bersama seluruh rakyat. Karena itu, seluruh penyelenggara negara dan komponen bangsa harus memiliki tanggung jawab bersama untuk membawa Indonesia menuju cita-cita nasional sebagaimana diamanatkan dalam Pembukaan UUD 1945.
Pernyataan tersebut disampaikan Haedar bertepatan dengan peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia, Senin (17/8/2026). Menurutnya, 81 tahun perjalanan Indonesia telah diwarnai pergantian pemerintahan, dinamika politik, serta berbagai tantangan. Namun, Indonesia tetap bertahan sebagai negara bangsa dengan cita-cita besar.
Haedar menilai seluruh pemegang mandat rakyat, baik eksekutif, legislatif, yudikatif maupun institusi negara lainnya, harus memahami arah pembangunan yang hendak dicapai bangsa.
Kemerdekaan, kata dia, tidak cukup dimaknai sebagai terbebas dari penjajahan. Kemerdekaan harus diwujudkan dalam kehidupan bangsa yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur.
“Indonesia wajib dibawa menjadi bangsa dan negara yang benar-benar merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur sebagai tujuan nasional yang diletakkan oleh para pendiri bangsa dan termaktub dalam Pembukaan UUD 1945,” ujar Haedar.
Pembukaan UUD 1945 Harus Jadi Pedoman
Haedar mengingatkan bahwa Pembukaan UUD 1945 telah memberikan mandat yang jelas mengenai kewajiban negara. Di antaranya melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, serta ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.
Diktum tersebut, menurut Haedar, harus dihayati dan diwujudkan oleh seluruh penyelenggara negara maupun warga negara dalam kehidupan kebangsaan.
Ia juga menyoroti perjalanan Indonesia sejak era Orde Lama, Orde Baru hingga Reformasi. Setiap periode memiliki corak pembangunan, capaian, sekaligus persoalan masing-masing.
Pengalaman dari setiap era, kata Haedar, semestinya menjadi pelajaran agar Indonesia tidak kehilangan arah dalam menjalankan agenda pembangunan nasional.
Pada era Reformasi, demokratisasi berkembang lebih terbuka sebagai koreksi terhadap sistem politik sebelumnya. Namun, tantangan yang harus dijawab adalah bagaimana memastikan pembangunan nasional tetap berkesinambungan dan tidak sepenuhnya bergantung pada visi-misi presiden yang berganti setiap periode.
“Agenda strategis yang harus dipastikan ialah bagaimana visi dan misi hasil politik elektoral melalui serangkaian program dan kebijakan nasional menjadi proses pembangunan yang berkelanjutan untuk terwujudnya tujuan nasional,” jelasnya.
Karena itu, setiap program dan kebijakan pemerintah harus memiliki nilai strategis, tepat sasaran, serta berkaitan erat dengan tujuan nasional. Pembangunan, lanjut Haedar, tidak boleh berhenti pada kepentingan jangka pendek maupun kepentingan politik elektoral.
Suara Rakyat Harus Mengawal Kebijakan
Haedar juga menekankan pentingnya kesadaran bersama di antara para pemegang mandat dan jabatan pemerintahan untuk bersatu dan sehaluan membawa Indonesia menuju cita-cita nasional.
Kekuasaan yang dijalankan eksekutif, legislatif, yudikatif, maupun institusi negara lainnya harus dibangun di atas prinsip demokrasi dan nilai-nilai Pancasila.
Dalam konteks tersebut, aspirasi, pandangan, dan suara rakyat harus menjadi bagian penting dalam mengawal kebijakan serta langkah penyelenggara negara.
“Di sinilah pentingnya aspirasi, pandangan, dan suara rakyat mengawal setiap pelaksanaan kebijakan dan langkah penting eksekutif, legislatif, dan yudikatif serta lembaga pemerintahan lainnya,” tutur Haedar.
Menurutnya, keterbukaan institusi negara terhadap aspirasi publik dapat menjadi kekuatan penting dalam mencapai tujuan nasional. Sebaliknya, kesenjangan antara penyelenggara negara dan aspirasi rakyat justru dapat memperberat perjalanan Indonesia menuju cita-cita kebangsaan.
Karena itu, Haedar menyerukan kesadaran kolektif bahwa Indonesia adalah milik bersama. Pemerintah dan seluruh komponen bangsa harus berjalan bersama membawa Indonesia menuju tujuan nasional.
“Jangan sampai atas nama mandat rakyat setiap pihak berjalan sendiri-sendiri dan merasa mampu sendiri,” tegasnya.
Kemakmuran Rakyat Jadi Agenda Utama
Haedar menilai agenda paling penting dan strategis setelah 81 tahun Indonesia merdeka adalah menciptakan kemakmuran bagi seluruh rakyat dalam kerangka keadilan sosial.
Hal tersebut sejalan dengan kehendak politik untuk membangun kesejahteraan dan kemakmuran rakyat. Karena itu, mereka yang memiliki kekuatan politik maupun ekonomi harus bersedia mengabdikan kekuatan tersebut bagi kepentingan bangsa.
“Mereka yang memiliki kekuatan politik dan ekonomi mesti mau mengkhidmatkan diri sepenuhnya untuk mewujudkan keadilan sosial dan kemakmuran rakyat,” kata Haedar.
Ia kemudian mengajak seluruh elemen bangsa kembali merenungkan makna kemerdekaan dengan melihat gagasan para pendiri bangsa. Salah satunya adalah pemikiran Soekarno dalam sidang BPUPKI tentang negara yang dibangun bukan untuk kepentingan satu orang atau satu golongan, melainkan untuk semua.
Gagasan tersebut, menurut Haedar, penting terus dihayati agar tidak ada kekuatan tertentu yang mendominasi dan menguasai kehidupan berbangsa dan bernegara.
“Jangan sampai ada kekuatan apa pun yang dominan dan menguasai Indonesia, sehingga negara dan bangsa tercinta ini kehilangan jiwa utamanya, yakni Indonesia milik bersama,” pungkas Haedar. (*)
