JAKARTA, MENARA62.COM – Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia (PB IDI) menginginkan agar dilibatkan lebih dalam pada sistem program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) guna menjaga mutu pelayanan.
Dalam siaran pers yang diterima di Jakarta, Ketua Umum IDI, Ilham Oetama Marsis mengatakan selama ini IDI hanya dilibatkan sebagai pelengkap instrumen program JKN.
“IDI seharusnya dilibatkan lebih dalam dalam penjagaan mutu pelayanan, bukan hanya dilibatkan sebagai pelengkap instrumen program JKN,” kata Marsis seperti dilansir kantor berita Antara, Sabtu (27/10).
Dia menegaskan, bahwa perbaikan sistem jaminan kesehatan harus dibarengi dengan perbaikan sistem kesehatan nasional. Perbaikan sistem kesehatan nasional tidak lepas dari perbaikan SDM kesehatan dan fasilitas kesehatan dan tentunya harus diikuti pula oleh perbaikan pembiayaan kesehatan.
Marsis juga mengatakan pembiayaan kuratif yang dibebankan dalam pembiayaan JKN harus ditopang dengan pembiayaan preventif dan promotif kesehatan.
“Persoalan defisit dana JKN seharusnya jangan terjadi karena sangat berdampak kepada kualitas pelayanan kepada masyarakat,” katanya.
Menurut dia, dampak dari terbatasnya dana JKN, selain kepada kualitas pelayanan juga berpengaruh pada ditunaikannya hak-hak dokter atas jasa medis.
“Belum diterimanya hak-hak tersebut selama beberapa waktu, dan angkanya pun masih di bawah standar kepatutan bagi profesi yang mengemban tanggung jawab atas nyawa dan keselamatan pasien, tentunya secara manusiawi akan mempengaruhi sikap individual dokter,” tandas Marsis.
Namun demikian, Marsis menyatakan, di lapangan memang para dokter masih bisa bersabar berbulan-bulan dengan kondisi di mana hak-haknya belum ditunaikan.
Dugaan akan beban biaya yang disebabkan oleh tindakan medis yang tidak perlu harusnya dapat diselesaikan dengan mekanisme Audit Medis yang menjadi domain IDI bersama perhimpunan profesi.
