JAKARTA, MENARA62.COM – Majelis Pendidikan Dasar dan Menengah PP Muhammadiyah mempertanyakan kredibilitas organisasi penggerak yang lolos dalam proses verifikasi. Sebab dari 183 proposal yang lolos verifikasi, ternyata ada beberapa organisasi yang programnya dinilai kurang handal dan bukan program yang diperlukan.
“Ternyata ada program yang kami nilai tidak handal dan kurang diperlukan, lolos dalam proses verifikasi tersebut, ada beberapa. Program tersebut lebih mirip paper saja. Padahal syaratnya kan program sudah 3 tahun dilaksanakan,” kata Kasiyarno, Ketua Majelis Dikdasmen bidang Kerjasama dalam keterangan persnya, Rabu (22/7/2020).
Muhammadiyah lanjutnya juga mendapatkan informasi dari daerah terkait banyaknya organisasi yang sebenarnya tidak memenuhi syarat, ternyata lolos juga. Organisasi tersebut tidak memiliki kantor yang jelas, tidak memiliki staf, tidak ada bukti laporan keuangan dan tidak memiliki badan hukum. Dengan kenyataan tersebut, Muhammadiyah mempertanyakan apakah mungkin organisasi penggerak yang terpilih itu dapat melaksanakan program yang cakupannya besar dan bersifat nasional?
“Ada organisasi besar, CSR perusahaan, ada juga lembaga yg dipilih karena kedekatan dengan pejabat di dalam, kita pertanyakan apakah proses ini transparan, bisa dipercaya,” lanjut Kasiyarno.
Kalau ini terjadi, menurut Kasiyarno, Muhammadiyah khawatir program yang bagus dengan anggaran yang besar seperti sekarang ini, dikerjakan oleh orang yang tidak kompeten. Jika yang mengerjakan bukan organisasi yang kompeten, bagaimana hasilnya akan maksimal?
Diakui Kasiyarno, sebagai organisasi yang memiliki konsen tinggi terhadap dunia pendidikan, Muhammadiyah sejak awal memang sudah merencanakan menggarap program organisasi penggerak ini dengan menggandeng perguruan tinggi Muhammadiyah yang memiliki pakar-pakar pendidikan. Tetapi jika disandingkan dengan organisasi yang tidak kompeten, Muhammadiyah memilih untuk mengundurkan diri.
“Kalau kita serius, lalu ada organisasi yang tidak kompeten, tidak serius, ikut juga dalam program ini. Pasti masyarakat akan menilai hasilnya secara keseluruhan. Muhammadiyah tidak mau ikutan menjadi sorotan masyarakat jika nanti hasilnya tidak sesuai harapan,” tambahnya.
Meski keluar dari program organisasi penggerak, Muhammadiyah akan tetap melakukan kegiatan yang sama tanpa harus menggunakan dana dari pemerintah.
Pemberitahuan hasil evaluasi proposal POP itu sendiri dikirimkan oleh Kemendikbud per 17 Juli 2020. Dalam surat bernomor 231/B.B2/GT/2020 dijelaskan bahwa sebanyak 324 proposal dari 260 ormas yang dinyatakan lolos evaluasi administrasi kemudian dilanjutkan ke proses evaluasi tehnis substantive. Setelah dilakukan evaluasi teknis, dari 324 proposal sebanyak 231 proposal yang diajukan 188 ormas dinyatakan lolos evaluasi teknis substantive untuk dilanjutkan ke proses verifikasi. Dari 231 proposal yang diverifikasi, sejumlah 183 proposal dari 156 ormas dinyatakan lolos verifikasi.
