25.6 C
Jakarta

Ada Indikasi Penyusunan Perpres Lemahkan KPK

Must read

Wisuda Sehat dari Rumah Universitas ‘Aisyiyah Yogyakarta

    YOGYAKARTA,MENARA62.COM-Universitas ‘Aisyiyah (UNISA) Yogyakarta, Sabtu (26/9), melaksanakan wisuda secara daring dengan tema “Wisuda Sehat dari Rumah”, melalui aplikasi telecoference Zoom dan siaran langsung via...

Muhammadiyah Utamakan Protokol Kesehatan dalam Menangani Bencana Banjir Bandang Sukabumi

    Yogyakarta, MENARA62.COM – Satu pekan pasca banjir bandang yang menerjang Sukabumi, Muhammadiyah tetap taati aturan protokol kesehatan dalam memberikan bantuan pelayanan bagi para penyintas....

Fraksi PKS Tolak PMN pada Kasus Jiwasraya

JAKARTA, MENARA62.COM - Menteri keuangan Sri Mulyani menyatakan bahwa pihaknya akan menggelontorkan Penyertaan Modal Negara (PMN) kepada PT Bahan Pembinaan Usaha Indonesia (BPUI) pada...

Dengarkan Keluh Kesah Perawat Covid-19, Presiden: Kapan Terakhir Pulang?

JAKARTA, MENARA62.COM - Perjuangan para dokter, perawat, dan tenaga kesehatan dalam menangani pasien yang terpapar Covid-19 tidaklah mudah. Selain harus berjibaku dengan risiko terpapar...

YOGYAKARTA, MENARA62.COM — Mejelis Hakum dan Hak Azasi Manusia (HAM) Pengurus Pusat (PP) Muhammadiyah menandaskan ada indikasi penyusunan Peraturan Presiden (Perpres) melemahkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Karena itu, Majelis Hukum dan HAM PP Muhammadiyah mendesak pemerintah agar menghormati independensi KPK.

Demikian pandangan Majelis Hukum dan HAM PP Muhammadiyah yang dibacakan Ketuanya, Dr. Trisno Raharjo, S.H. M.Hum., yang didampingi Sekretaris, Rahmat Muhajir Nugroho, S.H. M.H., di Kampus 4 Universitas Ahmad Dahlan (UAD) Yogyakarta, Senin (30/12/2019). Pandangan tersebut sebagai sikap atas Rancangan Peraturan Presiden tentang Organisasi dan Tata Kerja Pimpinan dan Organ Pelaksana Pimpinan KPK yang sedang disusun eksekutif.

Lebih lanjut Trisno Raharjo, mengatakan Rancangan Perpres tersebut masih dalam upaya eksekutif menempatkan KPK di bawah kendalinya. Tren ini merupakan hal yang negatif karena pemerintah tidak menunjukkan political will yang tunduk pada konsep rule of law dan constitutionalism yang dianut Indonesia.

Kata Trisno Raharjo, beberapa hal yang perlu dicermati dalam rancangan tersebut di antaranya, eksekutif mengabaikan independensi KPK dengan peraturan yang menempatkan Pimpinan KPK sebagai bawahan langsung Presiden. Sedangkan relasi yang diatur dalam Undang-Undang KPK merupakan relasi penyampaian laporan pelaksanaan kegiatan selama satu tahun lembaga KPK oleh Pimpinan KPK. Laporan tersebut ditujukan kepada Presiden, Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI), dan Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK).

Selain itu, kata Trisno, Rancangan Pasal 2 Perpres memberikan kewenangan tambahan sebagai penyidik dan penuntut umum kepada Komisioner KPK. Padahal dalam UU Nomor 19 Tahun 2019, kewenangan tersebut tidak ada.

“Penambahan kewenangan ini melanggar prinsip penyusunan peraturan perundang-undangan yang diatur dalam UU Nomor 12 Tahun 2011. Penambahan kewenangan tersebut harus dimasukkan dalam UU. Bukan melalui Perpres,” tandas Trisno.

Berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hukum dan HAM PP Muhammadiyah menyampaikan sikapnya. Pertama, memandang Pembentukan Perpres ini bertentangan dengan Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi. Selain itu, materi yang diatur bertentangan dengan Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi.

Kedua, Majelis Hukum dan HAM PP Muhammadiyah meminta agar pemerintah untuk menghormati independensi KPK, melalui penyusunan Perpres yang tidak melemahkan dan menghilangkan independensi KPK. Ketiga, Mejelis Hukum dan HAM PP Muhammadiyah meminta dengan hormat, agar Presiden tidak membuat peraturan presiden yang bertentangan dengan prinsip-negara hukum dan Presiden harus tunduk kepada UUD 1945 yang di dalamnya menegaskan bahwa lndonesia negara demokrasi konstitusional dan negara berdasarkan hukum.

- Advertisement -

More articles

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

- Advertisement -

Latest article

Wisuda Sehat dari Rumah Universitas ‘Aisyiyah Yogyakarta

    YOGYAKARTA,MENARA62.COM-Universitas ‘Aisyiyah (UNISA) Yogyakarta, Sabtu (26/9), melaksanakan wisuda secara daring dengan tema “Wisuda Sehat dari Rumah”, melalui aplikasi telecoference Zoom dan siaran langsung via...

Muhammadiyah Utamakan Protokol Kesehatan dalam Menangani Bencana Banjir Bandang Sukabumi

    Yogyakarta, MENARA62.COM – Satu pekan pasca banjir bandang yang menerjang Sukabumi, Muhammadiyah tetap taati aturan protokol kesehatan dalam memberikan bantuan pelayanan bagi para penyintas....

Fraksi PKS Tolak PMN pada Kasus Jiwasraya

JAKARTA, MENARA62.COM - Menteri keuangan Sri Mulyani menyatakan bahwa pihaknya akan menggelontorkan Penyertaan Modal Negara (PMN) kepada PT Bahan Pembinaan Usaha Indonesia (BPUI) pada...

Dengarkan Keluh Kesah Perawat Covid-19, Presiden: Kapan Terakhir Pulang?

JAKARTA, MENARA62.COM - Perjuangan para dokter, perawat, dan tenaga kesehatan dalam menangani pasien yang terpapar Covid-19 tidaklah mudah. Selain harus berjibaku dengan risiko terpapar...

Jamaah Masjid Al Hidayah Murangan Sleman Kerja Bakti Bangun Kamar Mandi dan Tempat Wudhu

SLEMAN, MENARA62.COM. Untuk mewujudkan mimpi memiliki kamar mandi dan tempat wudhu yang representatif, Takmir Masjid Al Hidayah Murangan VII Triharjo Sleman bersama panitia pembangunan...