Kekuatiran banyak pihak akan ketidaknetralan aparat negara ketika putra Presiden Jokowi, Gibran Rakabuming Raka yang maju dalam pilpres melalui keputusan Mahkamah Konstitusi yang tidak etis diindikasikan mulai terjadi di Yogyakarta.
Menurut Ketua DPN Repdem Bidang Tani dan Nelayan Antonius Fokki Ardiyanto S.IP indikasi itu muncul ketika mendapat laporan dari beberapa pihak kaitannya dengan persoalan tersebut.
Pertama, ketika koordinator Gerakan Djogya Melawak beberapa minggu yang lalu melakukan aksi “Matinya Jokowi” dan pemasangan pocong Gibran sebagai simbol pengkhianatan maka hari berikutnya di rumahnya Kampung Wirogunan Yogie Prasetyo didatangi aparat pejabat Polresta Yogyakarta untuk menanyakan maksud kegiatan tersebut dan hari-hari berikutnya juga masih dikontak untuk menanyakan kelanjutan dari Gerakan Djogya Melawak.
Yang kedua, adalah anggota Satgas PDI Perjuangan Andika Wiratama ketika memakai kaos Ganjar Pranowo di lingkungan Rusun tempat tinggalnya di wilayah Tegalrejo seperti yang diceritakan sekretaris Satgas Bambang P didampingi Akhid anggota Satgas yang mengalami peristiwa tersebut juga didatangi oknum berseragam militer dan disuruh memilih pasangan Prabowo-Gibran.
Mensikapi fenomena indikasi indikasi ketidak netralan aparat negara, maka Fokki selaku pengurus pusat sayap partai yang tinggal di Yogyakarta menegaskan supaya hal hal tersebut tidak dilakukan lagi mengingat bahwa ada peraturan per UU an yang mengatur tentang netralitas TNI/Polri dalam pemilu termasuk sanksi pidananya. Disamping itu kami sayap partai Repdem juga akan mempersiapkan Lembaga Pengaduan dan Bantuan Hukum Repdem di Yogyakarta untuk mengantisipasi hal hal dan semua kemungkinan yang terjadi di lapangan berkaitan dengan persoalan tersebut. Mohon cara cara Orde Baru jangan kembali digunakan, himbau Fokki. (*)
