YOGYAKARTA, MENARA62.COM – Untuk menguatkan Gerakan Microfinance Muhammadiyah (GMM) dalam mendirikan satu Baitut Tamwil Muhammadiyah (BTM) di tiap Pimpinan Daerah Muhammadiyah (PDM) di jaringan Persyarikatan. Serta meningkatkan kompetensi dan profesionalisme para pengelola, pengurus, pengawas dan pengawas syariah BTM dalam mengelola lembaga keuangan mikro syariah. Induk BTM, hari ini, Senin (23/Juni/2025) secara live di TV MU Yogyakarta, meluncurkan lembaga pendidikan dan pengembangan microfinance Muhammadiyah bernama BTM Institute serta dialog nasional dengan tema: Transformasi Membangun Sumber Daya Manusia (SDM) Microfinance Muhammadiyah.
Ketua Induk BTM; Achmad Su’ud, pada keynote speaker-nya di acara peluncuran mengatakan, keberadaan tenaga ahli yang melatih dan mengedukasi di BTM selama ini belum memadai, sementara perkembangan microfinance Muhammadiyah setiap tahun mengalami peningkatan dari sisi jumlah dan lain sebagainya. Maka dari itu, diperlukan tenaga ahli atau pelatih dalam mendukung peningkatkan kualitas dan kompetensi para pengelola, pengurus, pengawas dan dewan pengawas syariah BTM. Maka dari itu diperlukan pendidikan dan pelatihan microfinance Muhammadiyah secara terencana, terukur dalam pengelolaan dan pengawasan BTM melalui kurikulum dan silabus yang aplikatif. Ditambah dengan perlunya kompetensi secara fit and proper test untuk menjadi pengurus, pengawas dan pengawas syariah. Maka dari itu kehadiran dari BTM Institute sebagai realitas yang harus terpenuhi dalam pengembangan BTM yang berkesinambungan.
“Melalui BTM Institute ini sekaligus sebagai media dalam literasi, edukasi, advokasi dan konsultasi dalam pengembagan BTM sebagai pusat keuangan Muhammadiyah,” paparnya.
Sementara secara terpisah, Wakil Ketua I Lembaga – Pengambang Usaha Mikro Kecil dan Menengah (LP – UMKM) Pimpinan Pusat Muhammadiyah; Syafrudin Anhar, mendukung adanya BTM Institute. Ia berharap agar keberadaan BTM Institute bisa seperti Lembaga Pendidikan Pengembangan Perbankan Indonesia (LPPI) milik Bank Indonesia di Jakarta. Dengan demikian BTM Institute akan memberikan pelatihan dan pendidikan bagi para calon – calon karyawan, pengawas dan pengawas syariah BTM.
“Selain itu juga, dikarenakan BTM dalam nomenklatur organisasi di Persyarikatan terbaru di bawah LP – UMKM. Saya akan mendorong, agar LPUMKM di tingkatan wilayah dan daerah untuk menjadikan BTM menjadi program prioritas untuk didirkan BTM. Bagi yang belum belum mendirikan BTM,”ujar Syafrudin.
Manajemen Profesional
Bercermin dalam mengelola BTM yang memiliki jaringan yang sangat luas diperlukan kemampuan manajemen yang profesional dan serta mengedepankan prinsip kehati – hatian dan kemampuan manajemen risiko. Maka sumber daya manusia (SDM) menjadi garda terdepan dalam maju dan mundurnya BTM. Ditambah dengan tantangan dan dinamika microfinance yang terjadi saat ini berupa trust, regulasi, kompetisi, digitalisasi dan teknologi menjadikan SDM microfinance khususya di BTM harus mampu bertransformasi mengikuti perkembangan jaman.
Direktur BTM Institute; Agus Yuliawandi dialog nasional, menegaskan, bahwa tantangan kedepan dalam transformasi BTM sangat besar sekali, baik internal dan eksternal. Apalagi dalam pengembangan pilar ketiga (bidang ekonomi) Muhammadiyah, BTM bisa menjadi cermin dalam membangun ekosistem ekonomi Muhammadiyah di akar rumput serta role model closed loop economy. Maka transformasi SDM menjadi prioritas BTM selama ini untuk menggerakan BTM secara berkelanjutan dan profesional .
Sedangkan Analis Kebijakan Microfinance Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS); Iwan Rudi Saktiawan, menambahkan, bahwa selama ini ada persepsi yang salah dan menyesatkan dalam memaknai microfinance. Dimana institusi keuangan mikro syariah (IKMS) tidak harus besar karena melayani pengusaha mikro. Seharusnya dibalik pemahamannya, dikarenakan melayani pengusaha mikro maka IKMS harus besar. Iwan melihat BTM sudah melangkah dalam membangun persepsi positif dalam hal ini.
Maka, kata Iwan, BTM Institute keberadaanya akan sangat relevan dalam mengembangkan BTM, ketika ditemukan dalam mengelola BTM itu masih sulit, mengelola BTM belum profesional, serta BTM masih memerlukan manajemen SDM berkualitas dan manajemen yang baik.
Kemudian Ikhwan A Basri dari Dewan Syariah Nasiona – Majelis Ulama Indonesia (DSN – MUI), memberikan analisa tentang tantangan dan peluang BTM dalam aspek kesyariahan. Dimana koperasi syariah sudah didirikan sebelum berdirinya Bank Muamalat. Tapi sayangnya ketika muncul UU Perbankan No 10 tahun 1998 tidak menyentuh perkoperasian syariah termasuk BTM. Hal ini menjadikan isyu kesesuaian syariah sudah muncul dari awal BTM dan koperasi syariah berdiri.
Disamping itu juga, aturan pengawasan syariah untuk koperasi secara undang – undang datangnya terlambat. Bahkan awalnya, koperasi syariah kurang mendapat perhatian dari DSN MUI, Kementerian Agama dan Kementerian Keuangan. “ Realitas ini yang menjadikan pengembagan DPS koperasi atau BTM perlu disempurnakan dengan baik,”tegasnya.
DSN – MUI, lanjut Ikhwn, akan siap untuk berkolaborasi dengan BTM Institute dalam membuat program – program pelatihan untuk DPS BTM yang mampu meningkatkan pengawasan kesyariahan sesuai kebutuhhan BTM saat ini.
