BANDUNG, MENARA62.COM – Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah periode 2005–2015 Din Syamsuddin menilai Muhammadiyah memiliki peluang besar untuk berkontribusi dalam diplomasi, perlindungan, dan peningkatan kualitas pekerja migran Indonesia.
Salah satu langkah yang dapat dilakukan adalah memberikan pelatihan dan pembekalan kepada calon pekerja migran sebelum mereka berangkat ke luar negeri agar memiliki keterampilan yang memadai.
Hal tersebut disampaikan Din saat menjadi narasumber dalam kegiatan Muhammadiyah Diplomacy Training (MDT) yang diselenggarakan oleh Lembaga Hubungan dan Kerja Sama Internasional (LHKI) Pimpinan Pusat Muhammadiyah di Auditorium KH Ahmad Dahlan, Kampus Universitas Muhammadiyah Bandung, pada Sabtu (06/06/2026).
Menurut Din, persoalan pekerja migran Indonesia dapat dilihat dalam tiga fase besar, yakni fase keberangkatan, masa bekerja di luar negeri, dan fase kepulangan ke tanah air. Pada setiap fase tersebut terdapat berbagai persoalan krusial yang membutuhkan perhatian dan perlindungan yang serius.
“Dalam ketiga fase itu terdapat titik-titik rawan yang sering kali menimbulkan masalah bagi pekerja migran. Karena penempatan tenaga kerja melibatkan banyak pihak, peluang terjadinya praktik yang tidak adil dan berorientasi keuntungan semata masih cukup besar,” ujarnya.
Ia menjelaskan bahwa hingga saat ini penempatan pekerja migran Indonesia masih didominasi oleh perusahaan penyalur tenaga kerja atau agensi. Sementara penempatan secara mandiri jumlahnya masih sangat kecil, yakni kurang dari 10 persen.
Permasalahan yang sering muncul pada fase pra-keberangkatan, lanjut Din, adalah rendahnya tingkat pendidikan calon pekerja migran. Bahkan, masih ditemukan calon pekerja migran yang tidak menamatkan pendidikan dasar. Kondisi tersebut membuat mereka rentan mengalami eksploitasi dan kesulitan beradaptasi dengan tuntutan pekerjaan di negara tujuan.
“Banyak yang berangkat tanpa keterampilan yang cukup. Ketika sampai di negara tujuan, mereka menghadapi peralatan dan sistem kerja yang berbeda dengan kondisi di kampung halaman. Akibatnya, mereka mengalami culture shock, kesulitan bekerja, bahkan tidak jarang mendapat perlakuan tidak layak dari majikan,” katanya.
Din juga menyoroti pentingnya keterlibatan organisasi kemasyarakatan Islam dalam memberikan pendampingan kepada pekerja migran. Saat menjabat sebagai Direktur Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja Depnaker RI, dia pernah mendorong organisasi perempuan seperti Aisyiyah dan Fatayat NU untuk membentuk wadah perlindungan bagi pekerja migran yang kembali ke Indonesia.
Mayoritas pekerja migran Indonesia adalah perempuan yang membutuhkan pendampingan dan perlindungan berkelanjutan. Oleh karena itu, menurutnya, ini merupakan ruang yang masih sangat terbuka untuk digarap Muhammadiyah.
Melalui ortom-ortom yang dimiliki, misalnya, Muhammadiyah dapat menggelar pelatihan, pembekalan, dan pendampingan bagi calon pekerja migran agar mereka memiliki kecerdasan, keterampilan, dan kesiapan menghadapi tantangan di negara tujuan.
Din menambahkan, selain meningkatkan kapasitas calon pekerja migran, program tersebut juga dapat menjadi upaya pencegahan terhadap berbagai risiko, termasuk kasus pelecehan seksual yang kerap dialami pekerja migran perempuan.
Sementara itu, Rektor Universitas Muhammadiyah Bandung Herry Suhardiyanto menyampaikan apresiasi kepada penyelenggara karena telah memilih UM Bandung sebagai lokasi pelaksanaan Muhammadiyah Diplomacy Training.
Herry menilai diplomasi merupakan kemampuan yang sangat penting, terutama dalam konteks perlindungan warga negara Indonesia, termasuk pekerja migran yang berada di luar negeri. Ia berharap kegiatan tersebut mampu melahirkan kader-kader Muhammadiyah yang memiliki kapasitas diplomasi dan mampu berkontribusi di tingkat organisasi, nasional, maupun internasional.
Kegiatan ini akan digelar selama dua hari. Acara ini dihadiri Ketua PP Muhammadiyah Syafiq Mughni, Ketua Lazismu Ahmad Imam Mujadid Rais, Wamen P2MI Zulfikar Ahmad Tawalla, Duta Besar Bunyan Saptomo, Duta Besar Salman Al-Farisi, Ketua Departemen Hubungan dan Kerja Sama Luar Negeri Imam Addaruqutni, Sekretaris LHKI Yayah Khisbiyah, dan LHKI PP Muhammadiyah Bidang Perjanjian Internasional Agung Rachmat Hidayat.*(FA/FK)
