26 C
Jakarta

Implementasi SDG’s tak Boleh Abaikan Difabel

Must read

Tri Astuti: Bebas Sampah Bukan Berarti Tidak Boleh Menghasilkan Sampah Sama Sekali

Webinar HPSN 2021: Jawa Tengah Bebas Sampah Tahun 2025 SEMARANG, MENARA62.COM-Berdasarkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 97 tahun 2017, Indonesia ditargetkan bebas sampah pada tahun 2025....

Solusi di tengah pandemi, Pemuda Muhammadiyah Bandung bagi-bagi beras

BANDUNG,MENARA62.COM - Bandung, 26 Februari 2021Pandemik Covid 19 melanda hampir di seluruh Negara tidak terkecuali Indoneisa. Sudah setahun berlalu sejak pandemi COVID-19...

Vaksinasi Guru, Bukti Aspek Pendidikan Penting untuk Putus Penularan Covid-19

JAKARTA, MENARA62.COM - Ketua Umum PGRI Unifah Rosyidi mengatakan program vaksinasi Covid-19 bagi guru dan tenaga kependidikan menjadi salah satu bukti bahwa pemerintah Indonesia...

Kustini-Danang Resmi Dilantik Jadi Bupati dan Wakil Bupati Sleman

SLEMAN, MENARA62.COM - Gubernur DIY, Sri Sultan HB X melantik secara resmi Kustini Sri Purnomo dan Danang Maharsa sebagai Bupati dan Wakil Bupati hasil...

YOGYAKARTA, MENARA62.COM — Forum Penguatan Hak-hak Penyandang Disabilitas merekomendasikan agar implementasi Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) atau Sustainable Development Goals (SDG’s) di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) tidak mengabaikan kauam difabel. Rekomendasi ini tercipta setelah Forum Penguatan Hak-hak Penyandang Disabilitas menggelar workshop di Kabupaten Bantul (20/8), Gunungkidul (21/8), Kulonprogo (23/8), dan Sleman (29/8/2019).

Demikian diungkapkan Dr. Arni Surwanti, Koordinator Forum Penguatan Hak-hak Penyandang Disabilitas dalam rilis yang dikirim ke redaksi menara62.com di Yogyakarta, Kamis (29/8/2019). Forum ini terdiri Majelis Pemberdayaan Masyarakat (MPM) PP Muhammadiyah, Lembaga Swadaya Masyarakat Center for Impoving Qualified Activity in Live of People with Disabilities (LSM CIQAL) dan ILAI. Sedang pendanaan workshop didukung Disability Rights Fund (DRF).

Lebih lanjut Arni Surwanti mengatakan TPB merupakan agenda pembangunan global PBB untuk mencapai kesejahteraan seluruh umat manusia di dunia, termasuk di Yogyakarta. TPB menjadi dokumen yang komprehensif dan inklusif memiliki 17 tujuan dengan 169 target yang terukur diharapkan tercapai pada 2030.

“Dalam konteks provinsi DIY, pencapaian TPB memerlukan arah yang jelas dan tidak boleh abai pada kaum difabel. Kita memahami 17 tujuan semuanya penting, namun karena ada keterbatasan, untuk di DIY minimal prioritaskan pada tujuan tanpa kemiskinan, pendidikan, ketenagakerjaan dan infrastruktur yang akses bagi difabel”, kata Arni Surwanti.

“Workshop ini berhasil menghasilkan beberapa rekomendasi progam dan kegiatan TPB bagi pemerintah daerah tingkat kabupaten. Rekomendasi sesuai dengan permasalahan dan kebutuhan penyandang disabilitas di masing-masing wilayah”, kata Arni.

TPB sangat relevan dengan isu perlindungan dan pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas yang dimuat dalam Konvensi Mengenai Hak-hak Penyandang Disabilitas (CRPD). Bahkan CRPD telah diratifikasi Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 dan diatur pelaksanaannya melalui Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas.

Sementara Ahmad Ma’ruf, wakil ketua MPM PP Muhammadiyah mengatakan rekomendasi Forum akan menjadi masukan dokumen Rencana Aksi Daerah (RAD). Namun implementasi TPB sesuai permasalahan pada beberapa kabupaten DIY.

Dikatakan Ma’ruf, Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tidak mengatur mengenai penyusunan RAD TPB di level kabupaten. Padahal, mayoritas pelayanan publik ada di tingkat kabupaten.

“Karena itu, Forum memfokuskan pada advokasi RAD TPB berperspektif disabilitas pada level kabupaten. Diharapkan dari DIY dapat mendorong kabupaten/kota lain di Indonesia untuk menyusun dokumen sebagai panduan pembangunan hingga 2030 terkait tujuan pembangunan berkelanjutan”, kata Ma’ruf.

- Advertisement -

More articles

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

- Advertisement -

Latest article

Tri Astuti: Bebas Sampah Bukan Berarti Tidak Boleh Menghasilkan Sampah Sama Sekali

Webinar HPSN 2021: Jawa Tengah Bebas Sampah Tahun 2025 SEMARANG, MENARA62.COM-Berdasarkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 97 tahun 2017, Indonesia ditargetkan bebas sampah pada tahun 2025....

Solusi di tengah pandemi, Pemuda Muhammadiyah Bandung bagi-bagi beras

BANDUNG,MENARA62.COM - Bandung, 26 Februari 2021Pandemik Covid 19 melanda hampir di seluruh Negara tidak terkecuali Indoneisa. Sudah setahun berlalu sejak pandemi COVID-19...

Vaksinasi Guru, Bukti Aspek Pendidikan Penting untuk Putus Penularan Covid-19

JAKARTA, MENARA62.COM - Ketua Umum PGRI Unifah Rosyidi mengatakan program vaksinasi Covid-19 bagi guru dan tenaga kependidikan menjadi salah satu bukti bahwa pemerintah Indonesia...

Kustini-Danang Resmi Dilantik Jadi Bupati dan Wakil Bupati Sleman

SLEMAN, MENARA62.COM - Gubernur DIY, Sri Sultan HB X melantik secara resmi Kustini Sri Purnomo dan Danang Maharsa sebagai Bupati dan Wakil Bupati hasil...

Nina-Lucky Resmi Dilantik Jadi Bupati dan Wakil Bupati Indramayu

INDRAMAYU, MENARA62.COM – Hj. Nina Agustina Da'i Bachtiar, S.H., M.H., C.R.A. dan Lucky Hakim hari ini (Red: Jum'at, 26/02/2021) resmi menjabat sebagai Bupati dan...