TIMIKA, MENARA62.COM– Hadapi May Day 1 Mei 2017, area pertambangan PT Freeport Indonesia akan dijaga ketat oleh aparat keamanan. Dilansir dari kantor berita Antara, setidaknya 400 personel TNI akan menjaga perusahaan tambang tersebut terkait rencana mogok karyawannya 1 hingga 30 Mei 2017.
Komandan Kodim 1710 Mimika Letkol Inf Windarto di Timika, Minggu, mengatakan pimpinan TNI telah memerintahkan siaga satu bagi seluruh prajurit TNI di Timika dalam menghadapi dua agenda tersebut.
“Perintah siaga satu dikeluarkan dari komando atas untuk menghadapi rencana aksi karyawan saat Hari Buruh dan agenda-agenda selanjutnya,” katanya, Minggu (30/04/2017).
Ia mengatakan 400 personel TNI tersebut, berasal dari semua satuan TNI di Timika, yaitu Brigif 20 Ima Jaya Keramo, Batalyon Infanteri 754/Eme Neme Kangasi, Detasemen Kaveleri Srigala Ceta, Kodim 1710 Mimika, Lanal Timika, dan Lanud Timika.
“Jumlahnya sekitar 400 personel. Itu sudah gabungan semua. Yonif dua kompi, denkav dua SSK, brigif satu SSK, kodim dua peleton, lanal dan lanud masing-masing satu Pleton. Kami semua siap,” kata Windarto.
Ia mengimbau karyawan PT Freeport dan karyawan perusahaan subkontraktor Freeport yang akan mogok kerja agar tidak melakukan tindakan-tindakan yang dapat mengganggu kepentingan umum dan kepentingan masyarakat lainnya.
“Jangan sampai melakukan tindakan kekerasan, perusakan. Kalau tidak persuasif, apalagi sampai merusak fasilitas umum dan mengganggu kepentingan orang banyak maka kami tetap memproses oknum-oknum yang melakukan pelanggaran hukum tersebut,” ujarnya.
Selain TNI, jajaran Polri juga terus memperkuat pasukan guna menghadapi rencana mogok karyawan PT Freeport.
Pada Minggu pagi, 101 personel Brimob Polda Riau sudah tiba di Timika. Rencananya, akan datang lagi ke Timika tambahan pasukan Brimob dari Polda Bangka Belitung satu SSK, Brimob Polda Jambi satu SSK, Brimob Polda Sulawesi Utara dua SSK, Brimob Polda Sulawesi Tenggara dua SSK, dan Brimob Polda Jawa Timur lima SSK.
Rencana mogok karyawan PT Freeport yang akan diikuti oleh karyawan perusahaan-perusahaan subkontraktor Freeport kemungkinan besar akan terealisasi, mengingat manajemen perusahaan dan pihak serikat pekerja gagal mencapai kata sepakat dalam pertemuan yang difasilitasi Wakil Bupati Mimika Yohanis Bassang di Hotel Rimba Papua, Timika, pada Sabtu (29/4) hingga Minggu dini hari.
Dalam perundingan tersebut kedua belah pihak tetap bertahan pada pendirian masing-masing. Pihak Serikat Pekerja menghendaki agar karyawan yang selama ini tidak masuk kerja atau berada di Timika agar bisa kembali bekerja tanpa Pemutusan Hubungan Kerja/PHK.
Namun pihak manajemen PT Freeport tidak bisa menjamin tidak akan ada PHK bagi karyawan-karyawan yang melakukan pelanggaran berulang-ulang dan sebelumnya telah diberikan sanksi peringatan. Hal itu terutama bagi karyawan yang terbukti melakukan intimidasi dan pengancaman kepada rekan mereka yang masih bekerja.
