31.5 C
Jakarta

Komisi XI DPR RI Bantu Sosialisasikan Metode Pembayaran QRIS

Baca Juga:

JAKARTA, MENARA62.COM – Komisi XI DPR RI berkomitmen membantu mensosialisasikan metode pembayaran elektronik Quick Response Code Indonesia Standard (QRIS). Meski data menunjukkan peningkatan yang cukup signifikan, ternyata pengguna QRIS terutama dikalangan anak muda masih rendah.

“Kalau saya bertanya pada remaja Karang Taruna DKI, dari 150 orang cuma 13 orang yang menggunakan QRIS, masih banyak yang belum menggunakan sistem pembayaran non tunai tersebu,” kata Anggota DPR RI Komisi XI, Dr. Hj. Anis Byarwati dalam Diskusi Publik” Peran Media Masa dalam Meningkatkan Transaksi Non Tunai Melalui QRIS, di Jakarta Selasa (24/10/2023).

Menurut Anis, metode pembayaran QRIS sangat memudahkan Masyarakat untuk bertransaksi. Metode ini juga jauh lebih aman dibanding dengan uang tunai. Karena itu dalam berbagai kesempatan, Anis mengaku berupaya mengenalkan dan mengajak Masyarakat menggunakan metode QRIS yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia. “Mungkin bisa disebut saya adalah duta Bank Indonesia (BI) dalam mensosialisasikan QRIS,” lanjutnya.

Berdasarkan data statistik yang dimiliki Asosiasi Sistem Pembayaran Indonesia (ASPI), volume transaksi QRIS mencapai 112 juta transaksi per September 2022. Jumlah tersebut telah meningkat sebanyak 53 juta transaksi jika dibandingkan dengan volume transaksi pada akhir tahun 2021.

Pada kesempatan yang sama, Yufrizal Kepala Divisi Implementasi KEKDA Kantor Perwakilan Provinsi DKI Jakarta mengatakan, sistem pembayaran dari masa ke masa terus berevolusi, dimulai dari barter, uang logam, uang kertas, cek, e-money hingga ATM.

Pada Maret 2020 ketika terjadinya krisis yang disebabkan pandemi Covid-19 perkembangan QRIS luar biasa walau sebelumnya sudah ada apk keuangan digital lain seperti OVO, Dana dan lainnya.

” Ini akan membingungkan ketika semua aplikasi keuangan digital antre di setiap kasir, pada Agustus 2019 QRIS hadir untuk semua sistem pembayaran,” kata Yufrizal.

Ia menambahkan pada 1 Oktober 2020 tidak boleh lagi sistem pembayaran QRIS yang tidak bisa di scan dalam setiap transaksi.

” Bank Indonesia(BI) Provinsi DKI terus mensosialisakan penggunaan QRIS ditempat tempat rumah ibadah dan para pelaku UMKM. Makanya BI dapat penghargaan terkait inovasi QRIS dan DKI juara pertama dalam tim percepatan pembayaran digitalisasi daerah yang terus meng edukasi penggunaan manfaat QRIS di masyarakat,” katanya.

Sementara itu Alhamdi Alfi Fajri, Analis Yunior Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi DKI Jakarta membeberkan volume perkembangan QRIS di DKI Jakarta mengalami peningkatan 1 juta pengguna pada 2023. “Ini adalah bentuk upaya strategis lebih masif lagi bagaimana hijrah dari pembayaran konvensional ke digital,” tukasnya.

Alhamdi menambahkan, BI diberikan mandat oleh Undang- undang menjalankan otoritas moneter sistem pembayaran. Otoritas sistem pembayaran adalah mata uang dan non tunai. Seluruh sistem pembayaran harus mengusung asas perlindungan konsumen.

Seiring dengan misi 2045 dalam Indonesia berdaulat adil dan makmur, mendigitalisasikan sistem pembayaran adalah membantu percepatan pertumbuhan ekonomi digital.

” Pada 2010 masyarakat kalau berbelanja membawa uang kas yang banyak, membawa tas dan dompet, sejak Covid-19 atau transaksi digital terjadi masyarakat hanya membawa handphone,” katanya.

Ekosistem pelaku ekonomi digital lanjutnya tumbuh semakin besar dalam menyediakan kebutuhan masyarakat. Dalam hal berbelanja banyak aplikasi digital, baik dalam untuk bertransportasi ada Ojol, mau hiburan ada Traveloka dan lainnya. Dengan terus mengamati perkembangan digital di indonesia, BI menghadirkan sistem pembayaran yang cepat, Mudah dan aman salah satunya adalah QRIS.

Diakui pertumbuhan sistem pembayaran dari konvensional ke digital Indonesia terus mengalami peningkatan. Bahkan Indonesia masuk ke peringkat 4 di 2022 setelah Cina, India dan AS.

Agar setiap transaksi menggunakan QRIS aman, ia mengimbau agar pengguna menjaga kerahasian informasi pribadi dan tidak disebarluaskan kode transaksi.

” Dalam hal menjaga faktor keamanan pengguna wajib menjaga informasi pribadi seperti PIN, pasword untuk tidak boleh disebarluaskan,” katanya.

DKI lanjutnya mengalami perkembangan volume bulanan, pada Agustus 2023 volume transaksi mencapai 61 persen dengan sebaran Jakarta Selatan paling besar yakni 41,5 persen sedangkan Jaktim 6,1 persen.

”Saya mendorong penguatan sosialisasi media lebih berperan aktif dalam mengupayakan QRIS semakin tinggi lagi,” katanya.

Selanjutnya BI terus bekerjasama dengan stakeholder, berkolaborasi dengan lembaga, penyelenggara event sebagai salah satu upaya percepatan pertumbuhan QRIS di jakarta. ” Saat ini sudah 100 lebih yang memiliki ijin di jakarta,” tandasnya.

- Advertisement -

Menara62 TV

- Advertisement -

Terbaru!