25.6 C
Jakarta

Moratorium Izin Pembukaan Prodi Kedokteran Dicabut

Must read

KARSA Turi Dukung Kustini – Danang pada Pilkada Sleman 2020

SLEMAN, MENARA62.COM -  Sekitar 50 ibu-ibu dari Desa Wisata Pulesari Wonokerto Turi yang tergabung dalam kelompok KARSA menyatakan dukungannya pada pasangan calon bupati/wakil bupati...

Biasakan Mengambil Risiko Sedang

Oleh: Ashari, SIP* Di masa pandemi Covid-19 seperti sekarang ini, sisi positif yang dapat kita ambil adalah munculnya aneka usaha baru. Baik skala rumahan alias...

ASN Sleman dan Karyawan Bank BPD DIY Gowes Bareng

SLEMAN, MENARA62.COM -  Sejumlah ASN Pemkab Sleman bersama dengan karyawan serta pimpinan Bank BPD DIY Cabang Sleman melakukan gowes bareng, Jumat (23/10/2020). Kegiatan yang...

LSP UMY Jalani Witness BNSP

YOGYAKARTA, MENARA62.COM -- Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY) menjalani proses witness sebagai rangkaian akhir untuk mendapatkan lisensi dari Badan Nasional Sertifikasi...

SURABAYA, MENARA62.COM– Moratorium izin pembukaan program studi (prodi) kedokteran dicabut Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi

(Kemristekdikti). Pencabutan moratorium izin prodi ini dilakukan dengan alasan prodi kedokteran saat ini sudah ada perbaikan.

“Pencabutan moratorium prodi kedokteran ini dikarenakan sudah ada perbaikan di sejumlah universitas. Prodi yang sebelumnya mempunyai akreditasi C, sekarang sudah naik menjadi B,” ujar Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Menristekdikti) Mohamad Nasir usai kuliah perdana Universitas Nadhlatul Ulama Surabaya seperti dikutip dari Antara, Senin (4/9).

Menurut Nasir, perbaikan akreditasi sejumlah prodi tersebut terjadi di hampir seluruh perguruan tinggi di Tanah Air.  Hal itu merupakan suatu kemajuan bagi prodi kedokteran.

“Perbaikan kualitas prodi kedokteran semakin baik, maka kami membuka kembali pendaftaran prodi kedokteran baru,” lanjutnya.

Syarat untuk mengajukan prodi kedokteran tersebut, lanjut dia, yakni rasio dosen dan mahasiswanya yakni 1:20 untuk sains dan 1:30 untuk sosial. Untuk kedokteran, ada dua syarat rasionya, yakni rasio dosen dan mahasiswa 1:10 untuk prekilinik dan 1:6 untuk klinik.

Dengan demikian, jumlah dosen untuk tiap prodi kedokteran tidak lagi enam untuk setiap prodi kedokteran, melainkan berjumlah 26 dosen.

Sementara itu, Direktur Jenderal Kelembagaan Kemrisdikti, Patdono Suwignjo mengatakan kampus yang diberi izin prodi kedokteran harus menangani pakta integritas yang berisi kewajiban yang harus dilakukan oleh pihak perguruan tinggi.

“Kampus harus mematuhi apa yang ada di dalam pakta integritas itu,” kata Patdono.

Kemristekdikti melakukan moratorium pembukaan prodi kedokteran sejak Juni 2016, dengan alasan untuk meningkatkan mutu dari prodi kedokteran itu sendiri. Moratorium itu juga bertujuan untuk meningkatkan kualitas dosen serta memiliki jabatan fungsional tertinggi (guru besar).

 

- Advertisement -

More articles

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

- Advertisement -

Latest article

KARSA Turi Dukung Kustini – Danang pada Pilkada Sleman 2020

SLEMAN, MENARA62.COM -  Sekitar 50 ibu-ibu dari Desa Wisata Pulesari Wonokerto Turi yang tergabung dalam kelompok KARSA menyatakan dukungannya pada pasangan calon bupati/wakil bupati...

Biasakan Mengambil Risiko Sedang

Oleh: Ashari, SIP* Di masa pandemi Covid-19 seperti sekarang ini, sisi positif yang dapat kita ambil adalah munculnya aneka usaha baru. Baik skala rumahan alias...

ASN Sleman dan Karyawan Bank BPD DIY Gowes Bareng

SLEMAN, MENARA62.COM -  Sejumlah ASN Pemkab Sleman bersama dengan karyawan serta pimpinan Bank BPD DIY Cabang Sleman melakukan gowes bareng, Jumat (23/10/2020). Kegiatan yang...

LSP UMY Jalani Witness BNSP

YOGYAKARTA, MENARA62.COM -- Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY) menjalani proses witness sebagai rangkaian akhir untuk mendapatkan lisensi dari Badan Nasional Sertifikasi...

Outlook 2021, HIPMI Nilai UU Cipta Kerja Bawa Indonesia keluar dari Jebakan Negara Berpenghasilan Menengah

JAKARTA, MENARA62.COM -- Kesimpangsiuran mengenai Undang-Undang (UU) Cipta Kerja, khususnya klaster Ketenagakerjaan telah menimbulkan pro dan kontra di masyarakat akhir-akhir ini. Himpunan Pengusaha Muda...