LAMONGAN, MENARA62.COM — Muhammadiyah bisa berperan sebagai peredam potensi konflik dalam pemilu gubernur (pilgub) Jawa Timur. Apalagi, ada yang menduga Pilgub Jawa Timur berpotensi terjadi konflik karena ada dua kandidat calon gubernur berasal dari NU.
Demikian pandangan peneliti LIPI Prof Dr Siti Zuhro dalam seminar politik menyambut Pilgub Jawa Timur yang diadakan Pimpinan Daerah Muhammadiyah (PDM) Lamongan di Stikes, Ahad (12/11/2017). Diskusi yang dipandu Drs Tasir MPd, ketua LHKP PDM Lamongan ini menghadirkan pembicara, pengamat politik Dr Aribowo dari Unair dan Prof Dr Zainuddin Maliki dari Universitas Muhammadiyah (UM) Surabaya. Acara dimoderatori Drs Tasir MPd, ketua LHKP PDM Lamongan, seperti dilansir situs PWMU.CO.
Tampah hadir dalam acara ini, Bupati Lamongan H Fadeli SH MM, Wakil Bupati Lamongan Hj Kartika Hidayati, dan Ketua Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Jawa Timur Dr KH Saad Ibrahim.
”Pendapat sosiolog Prof Tamrin Tomagola dalam diskusi Rubik (Rumah Bebas Konflik) di KPU RI beberapa waktu yang lalu, mengkhawatirkan Pilgub Jawa Timur bakal terjadi konflik, sebab yang akan terjadi adalah NU berebut NU, inilah kemungkinan potensi terjadinya konflik tersebut,” ujar Siti Zuhro.
Namun Siti Zuhro berpendapat lain, pilgub Jatim diprediksi damai-damai saja, karena adanya Muhammadiyah sebagai penyeimbang. Posisi Muhammadiyah ini menjadi penting dan harus tampil sebagai penjaga moral bangsa.
”Oleh karenanya Muhammadiyah harus tampil meyakinkan, sebagai poros kekuatan Islam yang tidak bisa dibeli, ditarik ke kanan ke kiri, sekaligus sebagai rujukan umat dan bangsa,” katanya.
Senada dengan Zuhro, Aribowo, pakar politik dari Unair menambahkan, Muhammadiyah sudah punya apa-apa sehingga tidak memiliki ketergantungan politik. “Karena itu, bermain cantik saja di tingkat atas. Siapa pun yang menang semua akan butuh persyaraikatan ini sehingga jangan menjadi subordinasi terhadap apapun maupun siapapun,” ujarnya.
Aribowo memprediksi, risiko konflik pilgub Jatim relatif kecil kalau dibandingkan dengan Jakarta, namun demikian Muhammadiyah mesti tetap bermain cantik dalam beramar makruf nahi munkar, dan harus pandai dalam menempatkan diri dalam berbagai isu-isu sensitif.
Prof Dr Zainuddin Maliki memandang Muhammadiyah ini sangat besar dalam sosial dan modal yang dimiliki, sayangnya potensi tersebut belum terkapitalisasi dengan optimal. Menurut dia, Muhammadiyah tidak boleh memiliki asumsi dan diasumsikan sebagai minoritas, karena seperti dilihat hari ini, politik negeri ini ditentukan oleh minoritas.
”Bangsa ini telah mengalami pergeseran nilai demokrasi menjadi demokrasi transaksional NPWP alias Nomer Piro Wani Piro,” ujarnya disambut tawa peserta yang hadir.
Seminar politik ini rangkaian kegiatan dengan Rakerpim PDM Lamongan. Acara ini dihadiri banyak kader sehingga pengunjung membeludak keluar ruangan di Stikes Lamongan.
