MAKASSAR, MENARA62.COM – Muhammadiyah bersama Center of Economic and Law Studies (CELIOS) mendorong penguatan gerakan masyarakat sipil untuk mengatasi ketimpangan ekonomi yang dinilai semakin melebar di Indonesia. Langkah tersebut mengemuka dalam Roadshow Ketimpangan: Diseminasi Riset dan Diskusi Publik yang digelar Lembaga Hikmah dan Kebijakan Publik (LHKP) Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Sulawesi Selatan, LHKP Pimpinan Pusat Muhammadiyah, dan CELIOS di Kopi Aspirasi, Makassar, Senin (3/8/2026).
Forum tersebut mempertemukan akademisi, organisasi masyarakat sipil, aktivis lingkungan, dan tokoh Muhammadiyah untuk membahas persoalan kesenjangan ekonomi, tata kelola sumber daya alam, hingga pentingnya kebijakan publik yang berpihak pada keadilan sosial.
Hadir sebagai pembicara Ketua PP Muhammadiyah Busyro Muqoddas, Direktur Eksekutif CELIOS Bhima Yudhistira, aktivis lingkungan Iwan Dento, serta sejumlah pimpinan Muhammadiyah dari berbagai daerah.
Wakil Ketua PWM Sulawesi Selatan, Muhammad Syaiful Saleh, menegaskan bahwa ketimpangan ekonomi bukan sekadar persoalan distribusi pendapatan, tetapi juga berkaitan erat dengan hukum, hak asasi manusia, dan kebijakan publik.
Menurutnya, Muhammadiyah memiliki tanggung jawab moral untuk menghadirkan ruang dialog yang mampu mempertemukan berbagai perspektif dalam merumuskan solusi atas persoalan bangsa.
“Ketimpangan ekonomi harus dipahami sebagai persoalan bersama yang membutuhkan keterlibatan semua pihak, baik akademisi, organisasi masyarakat sipil, maupun pemerintah,” ujarnya.
Dalam paparannya, Direktur Eksekutif CELIOS, Bhima Yudhistira, mengungkapkan bahwa ketimpangan ekonomi telah memunculkan berbagai persoalan sosial yang dirasakan langsung masyarakat.
Ia menyebutkan nilai pinjaman daring pada Mei 2026 telah mencapai sekitar Rp100 triliun, dan hampir separuhnya digunakan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari.
“Kondisi ini menunjukkan sebagian masyarakat tidak lagi bertahan dengan tabungan, tetapi bergantung pada utang untuk memenuhi kebutuhan dasar,” jelas Bhima.
Bhima juga memaparkan akumulasi kekayaan 50 orang terkaya di Indonesia meningkat dari sekitar Rp2.500 triliun pada 2019 menjadi sekitar Rp4.600 triliun pada 2026. Menurutnya, konsentrasi kekayaan tersebut berdampak pada melemahnya daya beli masyarakat serta memperlebar jurang ketimpangan.
Ia menilai struktur ekonomi nasional masih bertumpu pada eksploitasi sumber daya alam, terutama sektor pertambangan dan perkebunan. Karena itu, hilirisasi dinilai belum cukup apabila kepemilikan dan manfaat ekonominya masih terkonsentrasi pada kelompok tertentu.
Sebagai alternatif solusi, CELIOS mendorong penerapan wealth tax atau pajak kekayaan bagi kelompok ultra-kaya sebagai instrumen redistribusi untuk memperkuat keadilan fiskal dan meningkatkan kapasitas negara dalam membiayai pendidikan, kesehatan, perlindungan sosial, serta pengentasan kemiskinan.
Sementara itu, Ketua PP Muhammadiyah, Busyro Muqoddas, menegaskan bahwa ketimpangan ekonomi harus dibaca dari akar persoalannya, yakni kebijakan politik, regulasi, dan tata kelola sumber daya alam.
Menurutnya, berbagai konflik agraria dan kerusakan lingkungan yang terjadi di sejumlah daerah merupakan dampak dari kebijakan yang perlu dikaji secara kritis melalui pendekatan ilmiah.
Busyro mengajak perguruan tinggi, organisasi masyarakat sipil, dan generasi muda memperkuat tradisi riset yang berpihak kepada kepentingan publik.
“Kritik terhadap kebijakan negara harus dibangun berdasarkan data, argumentasi akademik, dan gerakan masyarakat sipil yang terorganisasi,” tegasnya.
Perspektif masyarakat akar rumput disampaikan aktivis lingkungan Iwan Dento. Berdasarkan pengalamannya mendampingi masyarakat di kawasan karst Maros, ia menilai ketimpangan tidak hanya berkaitan dengan distribusi kekayaan, tetapi juga akses terhadap ruang hidup dan keterlibatan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan.
Ia mendorong Muhammadiyah memanfaatkan jejaring organisasinya hingga tingkat desa untuk membangun ekosistem ekonomi umat yang mampu menghubungkan potensi ekonomi pedesaan dan perkotaan.
Sekretaris LHKP PP Muhammadiyah, David Efendi, selaku koordinator Roadshow Ketimpangan, mengatakan forum ini dirancang untuk membangun kesadaran bersama bahwa ketimpangan ekonomi merupakan persoalan struktural yang harus dijawab melalui reformasi kebijakan, penguatan riset, tata kelola sumber daya alam yang berkeadilan, serta gerakan masyarakat sipil yang konsisten mengawal kepentingan publik.
“Daerah-daerah Muhammadiyah yang terdampak problem ketimpangan perlu lebih proaktif menghimpun dukungan publik untuk menyelamatkan bangsa ini dari krisis sebagaimana amanah Muktamar dan Tanwir Muhammadiyah di Kupang, yakni mewujudkan keadilan ekonomi dan kemakmuran untuk semua,” pungkas David.
Melalui forum ini, Muhammadiyah dan CELIOS berharap lahir kolaborasi yang lebih luas antara akademisi, organisasi masyarakat sipil, dan pemangku kebijakan untuk membangun sistem ekonomi Indonesia yang lebih inklusif, berkeadilan, dan mampu meningkatkan kesejahteraan seluruh rakyat. (*)
