25.6 C
Jakarta

MUI Tidak Bahas Masa Jabatan Presiden

MUI Akan Gelar MUNAS pada Akhir November

Must read

Buku Bahasa Indonesia Laras Jurnalistik Segera Terbit

JAKARTA, MENARA62.COM - Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) melalui Pusat Pembinaan Bahasa dan Sastra menggelar diskusi kelompok Terpumpun Penyusunan...

Peserta LKMM Menengah Gelar Talkshow Sex Bebas

YOGYAKARTA, MENARA62.COM -- Kegiatan Latihan Keterampilan Manajemen Mahasiswa (LKMM) Menengah Tingkat Nasional Perguruan Tinggi Muhammadiyah dan 'Aisyiyah (PTMA) terus berlanjut. Peserta LKMM menggelar talkshow...

JAKARTA, MENARA62.COM – Majelis Ulama Indonesia (MUI) tidak membahas masa jabatan presiden. Jadi, tidak benar berita yang beredar di media sosial yang menyatakan bahwa MUI mengusulkan jabatan presiden supaya diperpanjang dari 5 tahun menjadi 7 tahun atau 8 tahun.

“MUNAS MUI yang akan diselenggarakan bulan depan, jelas tidak akan membahas masalah yang menyangkut masa jabatan presiden seperti yang sudah tersebar di beberapa media tersebut,” ujar Sekjend MUI Buya Anwar Abbas di Jakarta, Selasa (20/10/2020) petang.

Buya Anwar Abbas menjelaskan, MUI berencana akan menyelenggarakan MUNAS dari tanggal 25 sampai dengan 28 November 2020 di Jakarta secara online dan offline. Agenda MUNAS, selain membahas masalah yang menyangkut program kerja dan pemilihan pimpinan baru MUI periode 2020-2025, juga membahas isu-isu penting yang perlu ditetapkan hukumnya untuk difatwakan. Fatwa ini penting agar umat tahu tentang hukum dari masalah tersebut.

Untuk itu, menurut Buya Anwar Abbas, Komisi fatwa sebagai komisi yang bertanggung jawab terhadap masalah tersebut telah melakukan inventarisasi tentang masalah-masalah yang mungkin perlu dibuatkan fatwanya. Pembuatan daftar inventarisasi masalah ini penting dilakukan, karena akan menjadi dasar dalam menimbang dan menentukan masalah apa yang akan dibahas untuk dibuatkan fatwanya nanti di MUNAS.

“Salah satu masalah yang muncul dan diusulkan ketika berada di tahap inventarisasi ini, yaitu masalah masa bakti presiden tersebut,” ujarnya.

Ketika daftar masalah tersebut dibawa ke dalam tahap berikutnya, menurut Buya Anwar Abbas, komisi fatwa MUI melihat dan menilai masalah tersebut ternyata tidak masuk ke dalam kelompok masalah yang telah dipilih, dan ditentukan oleh komisi fatwa untuk menjadi masalah yang akan dibahas dalam MUNAS.

- Advertisement -

More articles

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

- Advertisement -

Latest article

Buku Bahasa Indonesia Laras Jurnalistik Segera Terbit

JAKARTA, MENARA62.COM - Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) melalui Pusat Pembinaan Bahasa dan Sastra menggelar diskusi kelompok Terpumpun Penyusunan...

Peserta LKMM Menengah Gelar Talkshow Sex Bebas

YOGYAKARTA, MENARA62.COM -- Kegiatan Latihan Keterampilan Manajemen Mahasiswa (LKMM) Menengah Tingkat Nasional Perguruan Tinggi Muhammadiyah dan 'Aisyiyah (PTMA) terus berlanjut. Peserta LKMM menggelar talkshow...

PPMT Unimma Kembangkan Sistem Informasi Pendakian Gunung Sumbing

MAGELANG, MENARA62.COM - Universitas Muhammadiyah Magelang (Unimma) menggelar kegiatan KKN pada semester Ganjil 2020-2021 diberbagai lokasi yang tersebar di wilayah Kabupaten Magelang, Temanggung dan...