25.9 C
Jakarta

Pemerintah Harus Lindungi Batik Lokal Dari Serbuan Batik Impor

Must read

Baru Juga Berencana New Normal, Kasus Positif Covid-19 Meroket Lagi

JAKARTA, MENARA62.COM - Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 mencatat penambahan kasus terkonfirmasi positif Covid-19 per hari ini Minggu (31/5) ada sebanyak 700...

Bukan Lockdown, Swedia Andalkan Herd Immunity untuk Melawan Covid-19

JAKARTA, MENARA62.COM -- Berbeda dengan kebanyakan negara yang menerapkan lockdown, Swedia menjadi satu-satunya negara yang mengandalkan herd immunity untuk menghadapi pandemi COVID-19. Negara ini membiarkan...

Biar Terhindar dari Covid-19, Menu 4 Sehat 5 Sempurna Ini Wajib Dipatuhi

JAKARTA, MENARA62.COM – Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 populerkan kembali slogan empat sehat lima sempurna. Slogan kecukupan gizi yang diinisiasi almarhm Prof...

Kemenparekraf Pastikan Protokol Normal Baru Jadi Acuan Pelaku Parekraf

JAKARTA, MENARA62.COM -- Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf/Baparekraf) memastikan protokol normal baru akan menjadi acuan bagi para...

JAKARTA, MENARA62.COM – Batik impor kini menyerbu pasar domestik. Karena itu Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) berharap Kementerian Perdagangan dapat melindungi keberadaan batik lokal.

Hal itu disampaikan oleh Direktur Warisan Budaya Kemendikbud Nadjamuddin Ramly pada temu media, dikutip dari Antara, Selasa (1/10).

“Salah satunya dengan kebijakan perdagangan kita. Harusnya batik impor Cina tidak boleh masuk ke Indonesia,” kata Nadjamuddin.

Dia mengemukakan tekstil bermotif batik itu dijual dengan harga murah, sehingga konsumen lebih memilih batik impor tersebut dibandingkan dengan batik lokal.

Dia juga meminta prosedur perpajakan bagi pengrajin batik dapat dipermudah.

“Saat ini banyak produk dalam negeri kita tidak dapat terproteksi oleh kebijakan pemerintah. Sehingga batik ini seperti ayam yang mati di lumbung padi,” ungkap dia.

Menurut dia, serbuan tekstik bermotif batik impor tersebut juga akan berdampak pada regenerasi pengrajin batik, karena pendapatan sebagai pengrajin batik dinilai kurang menjanjikan.

Dia menyayangkan batik yang sudah diakui UNESCO sebagai warisan tak benda asli Indonesia tersebut harus kalah saing dengan batik impor.

“Kanalisasi kebijakan harusnya dari Kementerian Perdaganagan. Presiden Joko Widodo sebenarnya mencemaskan hal ini, tapi belum mampu mengeluarkan kebijakan afirmatif untuk masalah tersebut,” jelas dia.

Selain itu dia juga mengharapkan partisipasi masyarakat untuk membeli produk-produk lokal agar batik negeri sendiri dapat terus bertahan.

- Advertisement -

More articles

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

- Advertisement -

Latest article

Baru Juga Berencana New Normal, Kasus Positif Covid-19 Meroket Lagi

JAKARTA, MENARA62.COM - Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 mencatat penambahan kasus terkonfirmasi positif Covid-19 per hari ini Minggu (31/5) ada sebanyak 700...

Bukan Lockdown, Swedia Andalkan Herd Immunity untuk Melawan Covid-19

JAKARTA, MENARA62.COM -- Berbeda dengan kebanyakan negara yang menerapkan lockdown, Swedia menjadi satu-satunya negara yang mengandalkan herd immunity untuk menghadapi pandemi COVID-19. Negara ini membiarkan...

Biar Terhindar dari Covid-19, Menu 4 Sehat 5 Sempurna Ini Wajib Dipatuhi

JAKARTA, MENARA62.COM – Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 populerkan kembali slogan empat sehat lima sempurna. Slogan kecukupan gizi yang diinisiasi almarhm Prof...

Kemenparekraf Pastikan Protokol Normal Baru Jadi Acuan Pelaku Parekraf

JAKARTA, MENARA62.COM -- Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf/Baparekraf) memastikan protokol normal baru akan menjadi acuan bagi para...

Empat Dosen UAD Masuk Peneliti Terbaik Indonesia

YOGYAKARTA, MENARA62.COM -- Empat dosen dari Universitas Ahmad Dahlan (UAD) Yogyakarta masuk kategori 500 peneliti terbaik berdasar Science Technology Index (Sinta). Mereka...