24.5 C
Jakarta

PKS Minta Pemerintah Lebih Transparan Terkait Realokasi dan Kebijakan Anggaran Wabah Covid-19

Must read

Legislator PKS Anis Byarwati Jabat Wakil Ketua BAKN DPR RI

JAKARTA, MENARA62.COM - Bertepatan dengan hari Perempuan Internasional,  Dr Anis Byarwati dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (F PKS) - Komisi XI,  ditetapkan oleh Wakil...

Vaksinasi Covid-19 di Kemendikbud Sasar 8.750 Pegawai

JAKARTA, MENARA62.COM - Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) mulai melakukan vaksinasi bagi pegawai pada satuan kerja pusat, Senin (8/3/2021). Bekerja sama dengan Kementerian Kesehatan...

Rembulan di Atas Bukit Pajangan (bagian ke-13)

Tidak Baik Terlalu Banyak Tanya. MALU bertanya sesat di jalan. Sering kita dengar pepatah ini dalam pelajaran bahasa Indonesia. Yang secara sederhana dapat kita tangkap...

Bupati Sleman Sosialisasikan Pemilihan Lurah Serentak Secara Elektronik 2021

SLEMAN, MENARA62.COM - Bupati Sleman, Kustini Sri Purnomo memberikan pengarahan umum terkait Pemilihan Lurah Serentak secara elektronik Tahun 2021, Selasa (8/3), di Pendopo Parasamya...

JAKARTA, MENARA62.COM – Partai Keadilan Sejahtera meminta Pemerintah lebih transparan dalam hal realokasi dan kebijakan anggaran penanganan wabah Covid-19. Menurut Anggota Komisi XI dari Fraksi PKS Anis Byarwati, pernyataan pemerintah yang akan menggelontorkan anggaran senilai Rp405 triliun, angkanya tidak pernah tercantum dalam berbagai aturan yang diturunkan.

“Itu menjadi salah satu catatan dari PKS terkait anggaran penanganan wabah Covid-19. Bahwa kami berpendapat Perppu maupun aturan turunannya yakni Perpres 54/2020 tidak memberikan komitmen yang jelas mengenai anggaran penanganan wabah Covid-19,” kata Anis dalam siaran persnya, Selasa (5/5/2020).

Catatan lainnya, PKS menilai kebijakan Perppu tersebut memiliki ketidakpastian akan keberpihakan terhadap kelompok masyarakat menengah ke bawah, kalangan rentan, dan yang terdampak pandemik. Menurut Anis, Perppu 1/2020 tidak memberikan banyak ruang bagi perlindungan masyarakat berpenghasilan rendah yang terdampak dan belum masuk pada program keluarga harapan (PKH) serta belum menerima Kartu Sembako.

“Bahkan tidak ada satu pasal yang secara eksplisit menyatakan kebijakan anggaran terhadap kelompok masyarakat mendekati miskin, rentan, dan terdampak tersebut. Sehingga alokasi Rp 405 triliun dikhawatirkan tidak akan banyak membantu bagi kehidupan mereka dan juga pada masa pemulihan nantinya,” tegasnya.

Untuk itu, PKS mendesak pemerintah untuk fokus membantu dan melindungi rakyat dari segala dampak musibah ini. Caranya tentu melalui bantuan-bantuan kesehatan dan bantuan sosial langsung yang segera disalurkan kepada rakyat terdampak.

“Fraksi PKS mendorong Pemerintah agar mengganti Perpu No 1 Tahun 2020 dengan Perppu yang memperhatikan dan memasukkan poin-poin dalam pendapat Fraksi PKS tersebut di atas agar tidak menimbulkan berbagai masalah yang merugikan keuangan negara dan rakyat dikemudian hari,” jelas Anis.

Ia menekankan bahwa 22 butir catatan kritis yang disampaikan oleh Fraksi PKS terhadap Rancangan Undang-Undang tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (PERPPU) Nomor 1 Tahun 2020, menunjukkan sikap tegas PKS untuk mendahulukan kepentingan rakyat diatas kepentingan lain. “Anggaran penanganan Covid 19, harus benar-benar dirasakan oleh rakyat dengan segera,” pungkasnya.

- Advertisement -

More articles

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

- Advertisement -

Latest article

Legislator PKS Anis Byarwati Jabat Wakil Ketua BAKN DPR RI

JAKARTA, MENARA62.COM - Bertepatan dengan hari Perempuan Internasional,  Dr Anis Byarwati dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (F PKS) - Komisi XI,  ditetapkan oleh Wakil...

Vaksinasi Covid-19 di Kemendikbud Sasar 8.750 Pegawai

JAKARTA, MENARA62.COM - Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) mulai melakukan vaksinasi bagi pegawai pada satuan kerja pusat, Senin (8/3/2021). Bekerja sama dengan Kementerian Kesehatan...

Rembulan di Atas Bukit Pajangan (bagian ke-13)

Tidak Baik Terlalu Banyak Tanya. MALU bertanya sesat di jalan. Sering kita dengar pepatah ini dalam pelajaran bahasa Indonesia. Yang secara sederhana dapat kita tangkap...

Bupati Sleman Sosialisasikan Pemilihan Lurah Serentak Secara Elektronik 2021

SLEMAN, MENARA62.COM - Bupati Sleman, Kustini Sri Purnomo memberikan pengarahan umum terkait Pemilihan Lurah Serentak secara elektronik Tahun 2021, Selasa (8/3), di Pendopo Parasamya...

Ketua Komisi B DPRD Bantul Wildan Nafis Manfaatkan Reses untuk Jaring Aspirasi Warga

BANTUL, MENARA62.COM - Sesuai dengan jadwal yang disusun oleh Badan Musyawarah DPRD Bantul, 5-7 Maret adalah waktu bagi seluruh anggota DPRD untuk melakukan reses...