AMBON, MENARA62.COM–Untuk menghasilkan politisi dan partai politik yang lebih baik untuk membenahi negara ini, memang tidak ada jalan pintas. Tidak ada jalan pintas juga untuk mewujudkan atau mengubah struktur jalan ekonomi Indonesia lebih adil, tanpa Muhammadiyah ambil bagian yang lebih besar untuk membenahi negara ini.
Demikian pandangan Syamsuddin Haris, peneliti Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) yang disampaikan pada tanwir Muhammadiyah di Ambon, Sabtu (26/2/2017). Ia pun mengungkapkan, bahwa Pemilihan Umum (Pemilu) di Indonesia belum menghasilkan lembaga politik yang memperjuangkan kepentingan publik, khususnya kepentingan mayoritas Muslim.
“Baik pemilu legislatif maupun pilkada langsung yang baru dilakukan, meski wacana publik terpusat pada pilkada di Jakarta, masih punya problem. Problem kualitas parpol dan politisi. Sulit dibantah, kalau kualitas parpol dan politisi kita masih jauh dari yang diharapkan,” ujarnya.
Untuk meningkatkan kualitas mereka, menurut Syamsuddin, harusnya juga menjadi tantangan dan agenda bagi Muhammadiyah. Apalagi, dalam konteks pemilu legislatif, sistem pemilu telah membuka peluang bagi siapa saja yang tidak amanah dan kompeten untuk tampil. Sistem pilkada juga tidak jauh berbeda.
“Bagaimana pemilu legislatif bisa menghasilkan anggota legislatif yang amanah dan kompeten. Ini problem yang harus kita carikan jalan keluarnya,” ujarnya.
Syamsuddin mengusulkan, agar ada pemilu internal agar anggota parpol dan public terlibat sejak awal. Untuk kader presiden, agar melalui tahap pemilihan pendahuluan, baik di internal politik maupun internal koalisi parpol.
Sayangnya, menurut Syamsuddin, pada umumnya, parpol tidak berminat mendiskusikannya atau tidak berminat untuk menjadikannya sebagai solusi. Di saat yang sama, parpol memperlihatkan gejala tidak mau berubah. Disinilah posisi strategis Muhammadiyah dan NU, yang bisa menjadi kelompok penekan publik. Tanpa ini, maka kehidupan bangsa kita tidak akan lebih baik.
