25.6 C
Jakarta

Puluhan Ribu PHL DKI Jakarta Akan Mendapatkan Sertifikat Keahlian

Must read

Dorong Kreativitas Anak Muda pada Masa Pandemi AXIS Gelar POP Up Campus Live Streaming

JAKARTA, MENARA62.COM -- Pandemi Covid-19 tak menyurutkan inisiatif XL Axiata untuk melanjutkan program-program dukungan untuk kalangan muda. Melalui AXIS, program tahunan AXIS POP Up...

Bantu Masyarakat, Dosen UMY Laksanakan Pengabdian Masyarakat Pedak Bantul

YOGYAKARTA, MENARA62.COM -- Muhammad Zakiy, M.Sc, dosen Program Studi Ekonomi Syariah Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY) mengadakan kegiatan pengabdian di dusun Pedak, Desa Trimurti, pada...

Pandemi Covid-19, Dorong Inovasi dan Percepatan Pemanfaatan Teknologi Informasi dalam Aktivitas Belajar Mengajar

JAKARTA, MENARA62.COM -- Suka atau tidak dampak dari Pandemi Covid-19 telah mengubah cara kita bekerja dan melakukan aktivitas lainnya termasuk dalam kegiatan belajar mengajar....

Menengahkan Mereka yang Terpinggirkan

JAKARTA, MENARA62.COM -- Pandemi COVID-19 berdampak pada berbagai sektor, mulai dari kesehatan publik, ekonomi, pendidikan, hingga sosial budaya. Dampak pandemi COVID-19 paling dirasakan oleh...

JAKARTA, MENARA62.COM– Pemerintah Provinsi DKI Jakarta berencana untuk memberikan sertifikat keahlian kepada sekitar 10.000 pekerja harian lepas (PHL) di Ibu Kota.

“Setelah dilakukan pendataan, total keseluruhan ada sekitar 10.000 PHL yang akan kami lengkapi dengan sertifikat,” kata Gubernur DKI Djarot Saiful Hidayat di Balai Kota, Jakarta Pusat, seperti dikutip dari Antara, Rabu (12/7).

Saat ini, menurut Gubernur, sudah tercatat sebanyak 200 PHL yang tersebar di seluruh wilayah Ibu Kota yang sudah mendapatkan sertifikat, terutama untuk bidang keahlian mengecat bangunan.

“Saat ini kami mencatat ada sebanyak 200 PHL yang sudah mendapatkan sertifikat. Para PHL itu sudah memiliki keterampilan mengecat, mulai dari tembok, kayu hingga besi,” ujar Djarot.

Dengan sertifikat, dia menuturkan, para PHL bisa mendapatkan pekerjaan lain atau bekerja di tempat lain dengan gaji yang lebih tinggi, sehingga kehidupannya semakin sejahtera.

“Kalau ada sertifikat, para PHL jadi punya kesempatan untuk bekerja di tempat lain dan punya kesempatan untuk meningkatkan kesejahteraannya, karena nanti gaji yang didapatkannya bisa lebih tinggi,” tutur Djarot.

Meskipun demikian, mantan Wali Kota Blitar itu mengungkapkan apabila masih tertarik untuk bekerja sebagai PHL di Pemprov DKI Jakarta, akan diminta untuk mengecat fasilitas-fasilitas publik.

“Kalau tidak ingin bekerja di tempat lain atau masih ingin menjadi PHL, akan kami minta untuk mengecat fasilitas publik milik Pemprov DKI. Kami yakin fasilitas itu pasti jadi semakin indah,” ungkap Djarot.

- Advertisement -

More articles

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

- Advertisement -

Latest article

Dorong Kreativitas Anak Muda pada Masa Pandemi AXIS Gelar POP Up Campus Live Streaming

JAKARTA, MENARA62.COM -- Pandemi Covid-19 tak menyurutkan inisiatif XL Axiata untuk melanjutkan program-program dukungan untuk kalangan muda. Melalui AXIS, program tahunan AXIS POP Up...

Bantu Masyarakat, Dosen UMY Laksanakan Pengabdian Masyarakat Pedak Bantul

YOGYAKARTA, MENARA62.COM -- Muhammad Zakiy, M.Sc, dosen Program Studi Ekonomi Syariah Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY) mengadakan kegiatan pengabdian di dusun Pedak, Desa Trimurti, pada...

Pandemi Covid-19, Dorong Inovasi dan Percepatan Pemanfaatan Teknologi Informasi dalam Aktivitas Belajar Mengajar

JAKARTA, MENARA62.COM -- Suka atau tidak dampak dari Pandemi Covid-19 telah mengubah cara kita bekerja dan melakukan aktivitas lainnya termasuk dalam kegiatan belajar mengajar....

Menengahkan Mereka yang Terpinggirkan

JAKARTA, MENARA62.COM -- Pandemi COVID-19 berdampak pada berbagai sektor, mulai dari kesehatan publik, ekonomi, pendidikan, hingga sosial budaya. Dampak pandemi COVID-19 paling dirasakan oleh...

Pilkada Serentak di Tengah Pandemi, Pakar Sebut Pentingnya Transisi Kampanye Digital dan KPU Harus Fasilitasi

JAKARTA, MENARA62.COM -- Euforia Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak pada 9 Desember 2020 di tengah pandemi akan berbeda karena ruang kampanye beralih dalam bentuk...