JAKARTA, MENARA62.COM – Wakil Ketua MPR RI, Arsul Sani meminta agar di tengah pandemi Covid-19 yang masih tinggi ini, para pejabat tinggi pemerintahan memperbaiki gaya maupun konten komunikasi publiknya.
Arsul menyoroti ramainya komentar publik baik di media sosial maupun dalam percakapan di group-group terbatas spt whatsapp group (WAG) yang mempertanyakan, mengkritisi dan bahkan mencela apa yg mereka tangkap sebagai ketidakkonsistenan komunikasi publik tersebut. Ia menunjuk apa yang ada di media terkait statement Menko Marves Luhut Panjaitan soal Covid terkendali dan kemudian disusul statement Varian Delta Covid-19 tidak terkendali.
“Juga soal statement bahwa Pemerintah tidak menduga Covid-19 akan naik begitu cepat, tapi belakangan ada statement bahwa Pemerintah sudah duga bahwa Covid-19 akan naik. Juga di ruang publik ramai dengan statement Menko PMK Muhadjir Effendi tentang darurat militer karena pandemi Covid-19 ini, yang kemudian dikoreksi oleh Kantor Staf Kepresidenan (KSP), “ujar Arsul Sani dalam keterangan tertulisnya, Sabtu (17/7).
Wakil Ketua Umum PPP ini mengingatkan bahwa soal komunikasi publik jajaran Pemerintahan, terutama konsistensi dan ketepatan konten-nya, harus diperbaiki agar wibawa Pemerintah terjaga.
“Bahwa pemerintah terus dan sedang bekerja mengatasi pandemi Covid-19 ini, meski harapan masyarakat agar Covid-19 ini menurun belum terpenuhi,” katanya.
Menurutnya, di satu sisi ikhtiar Pemerintah juga tidak boleh dikecilkan, namun di sisi lain jajaran Pemerintahan juga jangan membuka ruang yang mengurangi apresiasi publik terhadap ikhtiar tersebut dengan konten dan gaya komunikasi publik yang tidak konsisten dan tidak pas.
Arsul mengaku beberapa bulan lalu dirinya juga sudah menyuarakan perlunya jajaran Pemerintahan tertentu memperbaiki komunikasi publiknya. Ia melihat sempat membaik.
Tapi ketika kurva keterpaparan Covid-19 ini naik tajam. Ia melihat problem gaya dan konten komunikasi publik jajaran Pemerintahan ini muncul kembali.
Ia mengakui bahwa ini bisa jadi muncul karena karakter asli pejabat tertentu yang sulit berubah. “Tapi, kalau urusan komunikasi publik ini tidak mau berubah ya jangan berharap wibawa Pemerintah akan tetap baik,” tutup Arsul.
