25.6 C
Jakarta

4 Menteri Terbitkan SKB Panduan Penyelenggaraan Pembelajaran Tahun Ajaran 2020/2021. Ini Rinciannya

Must read

Dibekali Kompetensi Standar STCW 2010, Lulusan Sekolah BPSDMP Siap Bersaing dalam Dunia Kerja

SEMARANG, MENARA62.COM -- Sesuai dengan Standards of Training, Certification and Watchkeeping (STCW) Amandemen Manila Tahun 2010, lembaga pendidikan haruslah memiliki mutu yang baik dan...

Kemendikbud Latih Calon Caregiver untuk Lansia di Jepang

JAKARTA, MENARA62.COM - Direktorat Sekolah Menengah Kejuruan (Dit. SMK), Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi Kemendikbud terus berupaya meningkatkan kebekerjaan (employability) lulusan SMK. Salah satu upaya...

PP-MSI Dukung Sikap Kemendikbud untuk Pertahankan Pelajaran Sejarah

JAKARTA, MENARA62.COM – Pengurus Pusat Masyarakat Sejarawan Indonesia (PP-MSI) menyambut baik sikap Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang akan tetap mempertahankan pelajaran sejarah pada kurikulum...

Menyikapi Ujian Sekolah dan Ujian dari Allah

Oleh Ashari, SIP* Hari-hari ini, anak-anak kita yang duduk di bangku SD, SMP/MTs dan SMA/SMK, sedang mengikuti PTS (Penilaian Tengah Semester) secara daring. Selama seminggu....

JAKARTA, MENARA62.COM – Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud), Kementerian Agama (Kemenag), Kementerian Kesehatan (Kemenkes), Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), mengumumkan Surat Keputusan Bersama terkait Panduan Penyelenggaraan Pembelajaran pada Tahun Ajaran dan Tahun Akademik Baru di Masa Pandemi Corona Virus Disease (Covid-19) secara virtual melalui webinar, Senin (15/06).

Panduan tersebut disusun dari hasil kerjasama dan sinergi antar kementerian dengan tujuan untuk mempersiapkan satuan pendidikan saat menjalani masa kebiasaan baru

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Nadiem Anwar Makarim mengatakan, prinsip dikeluarkannya kebijakan pendidikan di masa pandemi Covid-19 adalah dengan memprioritaskan kesehatan dan keselamatan peserta didik, pendidik, tenaga kependidikan, keluarga, dan masyarakat.

“Jadi prinsip dasarnya adalah mengutamakan keselamatan dan kesehatan siswa, guru dan keluarga,” kata Nadiem.

Ia memastikan bahwa tahun ajaran baru tidak mengalami perubahan. Artinya kalender pendidikan tahun 2020/2021 tidak mengalami perubahan.

Hanya saja, jadwal pembelajaran tatap muka di kelas dikoreksi total. Sekolah yang berada di zona kuning, oranye, dan merah, dilarang melakukan pembelajaran tatap muka di satuan pendidikan.

“Satuan pendidikan pada zona-zona tersebut tetap melanjutkan Belajar dari Rumah,” terang Mendikbud Nadiem Anwar Makarim, pada webinar tersebut.

Terkait jumlah peserta didik, hingga 15 Juni 2020, terdapat 94 persen peserta didik yang berada di zona kuning, oranye, dan merah dalam 429 kabupaten/kota sehingga mereka harus tetap Belajar dari Rumah. Adapun peserta didik yang saat ini berada di zona hijau hanya berkisar 6 persen.

Nadiem menegaskan, proses pengambilan keputusan dimulainya pembelajaran tatap muka bagi satuan pendidikan di kabupaten/kota dalam zona hijaudilakukan secara sangat ketat dengan persyaratan berlapis. Keberadaan satuan pendidikan di zona hijau menjadi syarat pertama dan utama yang wajib dipenuhi bagi satuan pendidikan yang akan melakukan pembelajaran tatap muka.

Persyaratan kedua, adalah jika pemerintah daerah atau Kantor Wilayah/KantorKementerian Agama memberi izin.

Ketiga,jika satuan pendidikan sudah memenuhi semua daftar periksa dan siap melakukanpembelajaran tatap muka.

Keempat,orang tua/wali muridmenyetujui putra/putrinya melakukan pembelajaran tatap mukadi satuan pendidikan.

“Jika salah satu dari empat syarat tersebut tidak terpenuhi, peserta didik melanjutkan Belajar dari Rumah secara penuh,” tegas Mendikbud.

Nadiem juga mengajak semua pihak termasuk seluruh kepala daerah, kepala satuan pendidikan, orang tua, guru, dan masyarakat bergotong-royong mempersiapkan pembelajaran di tahun ajaran dan tahun akademik baru.

“Dengan semangat gotong-royong di semua lini, saya yakin kita pasti mampu melewati semua tantangan ini,” kata Mendikbud.

Di luar pelarangan yang berlaku di zona kuning, oranye, dan merah, tahapan pembelajaran tatap muka satuan pendidikan di zona hijau dilaksanakan berdasarkan pertimbangan kemampuan peserta didik dalam menerapkan protokol kesehatan. Dengan demikian, urutan pertama yang diperbolehkan pembelajaran tatap muka adalah pendidikan tingkat atas dan sederajat, tahap kedua pendidikan tingkat menengah dan sederajat, lalu tahap ketiga tingkat dasar dan sederajat. Itupun harus dilakukan sesuai dengan tahapan waktu yang telah ditentukan.

“Namun, begitu ada penambahan kasus atau level risiko daerah naik, satuan pendidikan wajib ditutup kembali,” terang Mendikbud.

Rincian tahapan pembelajaran tatap muka satuan pendidikan di zona hijau adalah:

  • Tahap I: SMA, SMK, MA, MAK, SMTK, SMAK, Paket C, SMP, MTs, Paket B
  • Tahap II dilaksanakan dua bulan setelah tahap I: SD, MI, Paket A dan SLB
  • Tahap III dilaksanakan dua bulan setelah tahap II: PAUD formal (TK, RA, dan TKLB) dan non formal.

Adapun sekolah dan madrasah berasrama pada zona hijau harus melaksanakan Belajar dari Rumah serta dilarang membuka asrama dan pembelajaran tatap muka selama masa transisi (dua bulan pertama). Pembukaan asrama dan pembelajaran tatap muka dilakukan secara bertahap pada masa kebiasaan baru dengan mengikuti ketentuan pengisian kapasitas asrama.

Selanjutnya untuk satuan pendidikan di zona hijau, kepala satuan pendidikan wajib melakukan pengisian daftar periksa kesiapan sesuai protokol kesehatan Kementerian Kesehatan. Kemendikbud akan menerbitkan berbagai materi panduan seperti program khusus di TVRI, infografik, poster, buku saku, dan materi lain mengenai hal-hal yang perlu diperhatikan pada fase pembelajaran tatap muka di zona hijau.

Panduan Penggunaan dana BOS dan BOP

Terkait penggunaan dana BOS serta BOP PAUD dan Pendidikan Kesetaraan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) serta Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) PAUD dan Pendidikan Kesetaraan di masa kedaruratan Covid-19, Nadiem memberikan keleluasaan penggunaannya kepada satuan pendidikan.

Sesuai Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) Nomor 19/2020tentang Perubahan Petunjuk Teknis BOS dan Permendikbud Nomor 20/2020 tentang Perubahan Petunjuk Teknis BOP PAUD dan Kesetaraan di masa kedaruratan Covid-19, dana dapat digunakan untuk pembelian pulsa, paket data, dan/atau layanan pendidikan daring berbayar bagi pendidik dan/atau peserta didik dalam rangka pelaksanaan pembelajaran dari rumah.

Selain itu, dana BOS serta BOP PAUD dan Kesetaraan dapat digunakan untuk pembelian cairan atau sabun pembersih tangan, pembasmi kuman, masker atau penunjang kebersihan dan kesehatan lainnya termasuk alat pengukur suhu tubuh tembak (thermogun).

“Untuk pembayaran honor, dana BOS dapat digunakan membayar guru honorer yang tercatat pada data pokok pendidikan (Dapodik) per 31 Desember 2019, belum mendapatkan tunjangan profesi dan telah memenuhi beban mengajar termasuk mengajar dari rumah. Mengenai persentase penggunaannya, ketentuan pembayaran honor dilonggarkan menjadi tanpa batas,” tukas Nadiem.

Khusus BOP PAUD dan Kesetaraan juga dapat digunakan untuk mendukung biaya transportasi pendidik. Selain itu, ketentuan persentase penggunaan BOP PAUD dan Kesetaraan dilonggarkan menjadi tanpa batas.

Adapun penggunaan BOS Madrasah dan BOP Raudhatul Athfal (RA) disesuaikan dengan petunjuk teknis yang sudah ditetapkan Kementerian Agama.

Sistem Pembelajaran di Lingkungan Perguruan Tinggi 

Mengenai pola pembelajaran di lingkungan pendidikan tinggi pada Tahun Ajaran 2020/2021, Tahun Akademik Pendidikan Tinggi 2020/2021, Nadiem memastikan tetap dimulai pada Agustus 2020 dan Tahun Akademik Pendidikan Tinggi Keagamaan 2020/2021 dimulai pada September 2020. Metode pembelajaran pada semua zona wajib dilaksanakan secara daringuntuk mata kuliah teori.

Sementara untuk mata kuliah praktik juga sedapat mungkin tetap dilakukan secara daring.

“Namun, jika tidak dapat dilaksanakan secara daring maka mata kuliah tersebut diarahkan untuk dilakukan di bagian akhir semester,” tambahnya.

Selain itu, pemimpin perguruan tinggi pada semua zona hanya dapat mengizinkan aktivitas mahasiswa di kampus jika memenuhi protokol kesehatandan kebijakan yang akan dikeluarkan direktur jenderal terkait. Kebijakan tersebut antara lain mencakup kegiatan yang tidak dapat digantikan dengan pembelajaran daring seperti penelitian di laboratorium untuk skripsi, tesis, dan disertasi serta tugas laboratorium, praktikum, studio, bengkel, dan kegiatan akademik/vokasi serupa.

- Advertisement -

More articles

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

- Advertisement -

Latest article

Dibekali Kompetensi Standar STCW 2010, Lulusan Sekolah BPSDMP Siap Bersaing dalam Dunia Kerja

SEMARANG, MENARA62.COM -- Sesuai dengan Standards of Training, Certification and Watchkeeping (STCW) Amandemen Manila Tahun 2010, lembaga pendidikan haruslah memiliki mutu yang baik dan...

Kemendikbud Latih Calon Caregiver untuk Lansia di Jepang

JAKARTA, MENARA62.COM - Direktorat Sekolah Menengah Kejuruan (Dit. SMK), Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi Kemendikbud terus berupaya meningkatkan kebekerjaan (employability) lulusan SMK. Salah satu upaya...

PP-MSI Dukung Sikap Kemendikbud untuk Pertahankan Pelajaran Sejarah

JAKARTA, MENARA62.COM – Pengurus Pusat Masyarakat Sejarawan Indonesia (PP-MSI) menyambut baik sikap Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang akan tetap mempertahankan pelajaran sejarah pada kurikulum...

Menyikapi Ujian Sekolah dan Ujian dari Allah

Oleh Ashari, SIP* Hari-hari ini, anak-anak kita yang duduk di bangku SD, SMP/MTs dan SMA/SMK, sedang mengikuti PTS (Penilaian Tengah Semester) secara daring. Selama seminggu....

Fenomena Bunuh Diri, Mengapa Menjadi Solusi?

Oleh: Ashari, SIP* PERNAH kita dikejutkan dengan pemandangan yang membuat bulu kuduk berdiri. Satu keluarga di Cirebon dan Pekalongan melakukan aksi bunuh diri dengan cara...