MATARAM, MENARA62.COM – Majelis Pembinaan Kesejahteraan Sosial (MPKS) Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Nusa Tenggara Barat (PWM NTB) mendorong transformasi layanan sosial berbasis komunitas melalui Rapat Koordinasi Wilayah (Rakorwil) MPKS yang digelar di Balai Guru dan Tenaga Kependidikan (BGTK) NTB, Sabtu (13/6/2026).
Kegiatan ini menghadirkan Ketua MPKS Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Dr. Mariman Darto, M.Si., sebagai narasumber utama. Rakorwil diikuti oleh MPKS Pimpinan Daerah Muhammadiyah (PDM) se-NTB, Majelis Dikdasmen dan Pendidikan Nonformal (PNF), Lazismu, Lembaga Pengembangan Pesantren, Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA) se-NTB, Lembaga Pengembangan Cabang/Ranting dan Pembinaan Masjid, serta Pimpinan Wilayah ‘Aisyiyah (PWA) NTB.
Rakorwil dibuka oleh Ketua PWM NTB, Dr. H. Falahuddin, M.Ag. Dalam sambutannya, ia menegaskan pentingnya penguatan pembinaan LKSA agar tidak hanya berorientasi pada pemenuhan kebutuhan fisik anak, tetapi juga mencakup aspek mental, spiritual, dan ideologis.
“LKSA tidak boleh hanya dipandang sebagai tempat singgah atau penggemukan fisik semata, tetapi harus menjadi pusat pembinaan yang holistik,” ujarnya.
Falahuddin menjelaskan bahwa layanan sosial merupakan bagian penting dari misi Muhammadiyah dalam melayani masyarakat, khususnya kelompok miskin dan rentan. Ia mengingatkan bahwa gerakan sosial Muhammadiyah berakar dari semangat PKO (Penolong Kesengsaraan Oemoem) yang terinspirasi dari nilai-nilai Al-Ma’un yang digagas Kiai Syuja’ sejak 1918.
Ia juga mendorong penyusunan buku pedoman pengasuhan anak sebagai acuan bersama bagi seluruh LKSA Muhammadiyah di NTB.
Sementara itu, Ketua MPKS PP Muhammadiyah, Dr. Mariman Darto, M.Si., menyampaikan bahwa MPKS perlu melakukan perubahan orientasi pelayanan sosial, dari sekadar pengelolaan panti asuhan menuju penguatan layanan berbasis komunitas.
“MPKS bukan hanya mengurus panti asuhan, tetapi harus hadir sebagai penggerak layanan sosial berbasis komunitas,” tegas Mariman.
Menurutnya, Muhammadiyah perlu menghadirkan model layanan sosial yang lebih adaptif dengan kebutuhan masyarakat. Salah satu gagasan yang dikembangkan adalah pembentukan Pusat Santunan Keluarga Muhammadiyah (PSKM) sebagai bentuk penguatan sistem layanan sosial yang terintegrasi.
PSKM diharapkan mampu memperluas jangkauan pelayanan sosial dengan memperkuat keluarga dan komunitas sebagai pusat pemberdayaan.
Rakorwil MPKS PWM NTB menjadi forum konsolidasi berbagai unsur Muhammadiyah untuk menyatukan langkah dalam membangun sistem kesejahteraan sosial yang berkelanjutan.
Selain penguatan tata kelola LKSA, peserta juga membahas strategi penyusunan pedoman pengasuhan anak serta pengembangan program sosial yang mampu menjawab tantangan masyarakat secara lebih inklusif.
Melalui Rakorwil ini, PWM NTB berharap sinergi antara MPKS, Lazismu, majelis, lembaga, dan organisasi otonom Muhammadiyah semakin kuat dalam menghadirkan pelayanan sosial yang tidak hanya bersifat bantuan, tetapi juga mendorong kemandirian masyarakat.
Transformasi layanan sosial Muhammadiyah di NTB diharapkan menjadi langkah nyata menuju model pemberdayaan komunitas yang lebih berkelanjutan dan berkeadilan. (M Abid Mujadid)
