INDRAMAYU,MENARA62.COM – Ketua Komisi IV DPRD Kabupaten Indramayu dari Fraksi Partai Golkar, Ibnu Rismansyah, menilai Pemerintah Kabupaten Indramayu belum menunjukkan keseriusan dalam menangani persoalan banjir rob yang setiap tahun melanda kawasan pesisir Kecamatan Kandanghaur.
Menurutnya, banjir rob yang menggenangi Desa Eretan Wetan dan Eretan Kulon serta berdampak terhadap enam desa lainnya, yakni Kertawinangun, Ilir, Parean Girang, Parean Ilir, Bulak, dan wilayah sekitarnya, bukan lagi sekadar bencana musiman, melainkan krisis yang terus menggerus ruang hidup masyarakat pesisir, Minggu (12/7/2026).
Ibnu mengatakan, masyarakat saat ini sangat menantikan pembangunan infrastruktur pengendali rob. Namun hingga pertengahan tahun anggaran berjalan, belum terlihat adanya alokasi maupun realisasi pembangunan untuk mengatasi persoalan tersebut.
“Kalau pemerintah memang serius ingin membangun, justru sekarang adalah waktu yang paling tepat karena sudah memasuki musim kemarau. Masyarakat mempertanyakan mengapa belum ada pembangunan sama sekali. Padahal saat masa kampanye, wilayah ini sering dikunjungi dan persoalan rob menjadi salah satu janji yang disampaikan,” ujar Ibnu.
Ia menegaskan, rob di Eretan telah menjadi persoalan klasik yang terus berulang setiap tahun tanpa penyelesaian yang komprehensif.
“Rob di Eretan bukan persoalan baru. Ini masalah yang sudah berlangsung bertahun-tahun. Namun sampai hari ini belum terlihat langkah nyata pemerintah daerah untuk menyelesaikannya secara menyeluruh. Padahal persoalan ini pernah menjadi bagian dari janji politik saat Pilkada,” katanya.
Sebagai wakil rakyat, Ibnu mengaku mendapat aspirasi dari warga setempat yang mempertanyakan belum adanya pembangunan fisik untuk mengurangi dampak banjir rob.
“Saya menerima banyak aspirasi dari masyarakat. Mereka menyampaikan bahwa sampai sekarang belum ada pembangunan infrastruktur pengendali rob. Yang dibutuhkan warga bukan lagi janji atau wacana, tetapi tindakan nyata dari pemerintah,” tegasnya.
Ibnu juga menyayangkan minimnya kehadiran pemerintah daerah di tengah masyarakat yang setiap tahun harus menghadapi bencana rob.
“Kalau pemerintah datang langsung ke lapangan, mereka akan melihat sendiri bagaimana rumah-rumah warga terendam, jalan lingkungan rusak, aktivitas ekonomi lumpuh, dan masyarakat hidup dalam kekhawatiran setiap kali air laut pasang,” ujarnya.
Selain merendam permukiman, banjir rob juga menyebabkan areal persawahan di sejumlah desa terdampak tidak dapat ditanami hingga dua musim tanam berturut-turut. Kondisi tersebut, menurut Ibnu, mengakibatkan kerugian ekonomi yang besar bagi para petani.
“Berapa hektare sawah yang gagal tanam? Berapa banyak petani yang kehilangan penghasilan? Ini bukan persoalan kecil. Kalau terus dibiarkan, dampaknya akan mengganggu ketahanan pangan daerah sekaligus memperburuk kondisi ekonomi masyarakat pesisir,” katanya.
Sebagai Ketua Komisi IV DPRD yang membidangi pembangunan dan infrastruktur, Ibnu menegaskan penanganan rob harus menjadi salah satu prioritas utama Pemerintah Kabupaten Indramayu. Ia mendorong percepatan pembangunan tanggul pengaman pantai, peninggian badan jalan, normalisasi saluran air, serta infrastruktur pengendali rob lainnya yang mampu memberikan perlindungan bagi masyarakat.
“Kita tidak boleh membiarkan masyarakat menjadi korban setiap tahun. Pemerintah harus hadir dengan program yang terukur, anggaran yang memadai, dan target penyelesaian yang jelas,” tegasnya.
Ibnu juga meminta Pemerintah Kabupaten Indramayu membangun koordinasi yang lebih intensif dengan Pemerintah Provinsi Jawa Barat dan Pemerintah Pusat mengingat penanganan rob membutuhkan dukungan lintas kewenangan serta pembiayaan yang besar.
Ia memastikan Komisi IV DPRD Kabupaten Indramayu siap mengawal setiap kebijakan maupun penganggaran yang berpihak kepada masyarakat sepanjang pemerintah menunjukkan komitmen nyata dalam menyelesaikan persoalan tersebut.
“Kami di DPRD siap mendukung dan mengawal anggaran untuk penanganan rob. Tetapi masyarakat juga berhak melihat hasilnya. Jangan sampai persoalan yang sudah berlangsung bertahun-tahun ini terus menjadi cerita yang berulang tanpa penyelesaian. Warga Eretan membutuhkan aksi nyata, bukan sekadar wacana,” pungkas Ibnu Rismansyah.
