SOLO, MENARA62.COM – Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Prof. Dr. Abdul Mu’ti, M.Ed., menantang mahasiswa Perguruan Tinggi Muhammadiyah dan ‘Aisyiyah (PTMA) untuk menjaga independensi, memperkuat nalar kritis, dan berani membela kelompok masyarakat yang lemah dan tertindas.
Pesan tersebut disampaikan Abdul Mu’ti saat mengisi Silaturahmi Nasional (Silatnas) Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) PTMA se-Indonesia di Universitas Muhammadiyah Surakarta (UMS), Kamis (29/10/2026).
Mengusung tema “Merawat Persyarikatan, Menjaga Indonesia: Kontribusi BEM PTMA untuk Indonesia Raya”, forum tersebut menjadi ruang bagi mahasiswa untuk memperkuat peran intelektual sekaligus menyampaikan aspirasi terkait berbagai persoalan bangsa, khususnya di bidang pendidikan.
Abdul Mu’ti menegaskan, sikap kritis mahasiswa harus dibangun di atas penilaian objektif, kajian keilmuan, dan data yang dapat dipertanggungjawabkan. Kritik, menurutnya, tidak boleh sekadar mencari kekurangan, tetapi juga perlu mengakui capaian dan menawarkan perbaikan.
“Mahasiswa harus kritis. Kritis itu adalah satu sikap di mana kita melakukan penilaian objektif terhadap sesuatu,” ujarnya.
Ia mengingatkan, keluasan wawasan menjadi bekal penting agar mahasiswa tidak terjebak dalam pemikiran ekstrem. Dengan memahami persoalan dari berbagai sudut pandang, mahasiswa diharapkan mampu menghasilkan kritik yang konstruktif dan relevan dengan kebutuhan masyarakat.
Mahasiswa Jangan Kehilangan Independensi
Selain nalar kritis, Abdul Mu’ti menekankan pentingnya integritas moral dalam gerakan mahasiswa. Menurutnya, mahasiswa tidak cukup hanya menyuarakan idealisme, tetapi harus membuktikannya melalui tindakan nyata dan keberanian memperjuangkan kebenaran.
Ia secara khusus meminta mahasiswa PTMA memberikan perhatian kepada kelompok duafa dan mustadh’afin, yakni masyarakat yang lemah dan mengalami penindasan atau ketidakberdayaan.
“Mahasiswa harus tampil membela kelompok-kelompok yang tertindas, kelompok duafa dan mustadh’afin. Menyuarakan suara mereka yang tidak bisa bersuara, itulah tugas mahasiswa,” ungkapnya.
Menurut Abdul Mu’ti, keberpihakan sosial merupakan bagian penting dari tanggung jawab mahasiswa sebagai kekuatan moral. Gerakan mahasiswa akan kehilangan makna apabila hanya menyuarakan kepentingan pihak tertentu dan mengabaikan persoalan yang dihadapi masyarakat.
Ia bahkan menyindir fenomena hilangnya independensi gerakan mahasiswa melalui plesetan lagu perjuangan “Maju Tak Gentar” menjadi “Maju tak gentar membela yang bayar”.
“Kalau mahasiswa itu membela yang bayar, dia tidak bisa menjadi moral force, tapi hanya menjadi speaker. Speaker itu menyuarakan suara siapa?” tanyanya.
Pernyataan tersebut menjadi pengingat agar mahasiswa tidak sekadar menjadi corong kepentingan tertentu. Sebaliknya, gerakan mahasiswa harus memiliki keberanian, visi yang jelas, serta landasan moral yang kuat.
Abdul Mu’ti juga mendorong mahasiswa membangun gerakan secara terorganisasi agar aspirasi yang disampaikan tidak berhenti sebagai kritik, tetapi dapat menghasilkan perubahan nyata bagi masyarakat dan bangsa.
Mahasiswa Soroti Beasiswa dan Pemerataan Pendidikan
Dalam sesi dialog, mahasiswa Universitas Muhammadiyah Makassar menyampaikan aspirasi mengenai pemerataan akses pendidikan, terutama di wilayah Indonesia Timur. Mereka menyoroti berkurangnya penerima beasiswa KIP Kuliah di kampus swasta serta keterbatasan fasilitas pendidikan di sejumlah sekolah.
Menanggapi aspirasi tersebut, Abdul Mu’ti menjelaskan bahwa Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) memprioritaskan revitalisasi sekolah yang terdampak bencana, berada di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T), serta mengalami kerusakan berat.
Ia menegaskan, program revitalisasi tidak membedakan sekolah negeri dan swasta.
Pada 2025, sebanyak 16.167 satuan pendidikan telah diperbaiki. Dari jumlah tersebut, 23 persen merupakan sekolah swasta. Sementara itu, pada 2026 pemerintah menargetkan revitalisasi terhadap 71.744 satuan pendidikan.
Terkait KIP Kuliah, Abdul Mu’ti menjelaskan bahwa program tersebut berada di bawah pengelolaan Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi. Adapun Kemendikdasmen mengelola Program Indonesia Pintar (PIP) bagi peserta didik pendidikan dasar dan menengah.
Ia menyebutkan, pemerintah telah menyalurkan PIP kepada 19,8 juta peserta didik. Namun, pelaksanaannya masih menghadapi sejumlah kendala teknis, antara lain perbedaan kalender anggaran dan kalender pendidikan serta kondisi geografis wilayah penerima.
Usulkan Sekolah Tangguh Bencana Asap
Persoalan pendidikan di daerah juga mengemuka ketika mahasiswa dari Riau menyampaikan dampak kebakaran hutan dan lahan (karhutla) terhadap kegiatan belajar mengajar.
Mereka mengusulkan pengembangan konsep sekolah tangguh bencana asap agar kegiatan pendidikan tetap berlangsung tanpa mengabaikan keselamatan peserta didik.
Menanggapi usulan tersebut, Abdul Mu’ti menegaskan bahwa keselamatan siswa harus menjadi prioritas. Sekolah yang masih terdampak karhutla dapat menerapkan pembelajaran jarak jauh dengan mempertimbangkan kondisi dan kebutuhan masing-masing daerah.
Ia juga mengajak mahasiswa untuk menyampaikan masukan mengenai kebijakan pendidikan berdasarkan pengalaman dan fakta yang ditemukan di lapangan.
Menurutnya, keterlibatan mahasiswa dapat membantu pemerintah memahami persoalan pendidikan secara lebih konkret, terutama persoalan yang berkaitan dengan akses, fasilitas, dan kondisi geografis.
Silatnas BEM PTMA Diharapkan Hasilkan Rekomendasi
Abdul Mu’ti berharap Silatnas BEM PTMA se-Indonesia tidak hanya menjadi ajang silaturahmi, tetapi juga menghasilkan rekomendasi yang dapat disampaikan kepada pemerintah sebagai bahan evaluasi dan perumusan kebijakan.
Ia meminta mahasiswa menyertakan data yang valid ketika melaporkan persoalan pendidikan agar aspirasi yang disampaikan dapat ditindaklanjuti secara tepat.
“Forum silaturahim ini saya kira akan punya makna yang besar kalau di akhir acara kalian punya rekomendasi-rekomendasi yang bisa disampaikan kepada kami sebagai penyelenggara negara,” ujarnya.
Melalui forum tersebut, mahasiswa PTMA diharapkan terus memperkuat perannya sebagai kekuatan intelektual dan moral yang independen. Keberanian berpikir kritis, integritas, serta keberpihakan kepada masyarakat yang lemah menjadi modal penting bagi mahasiswa untuk mengawal kebijakan publik.
Pesan Abdul Mu’ti menegaskan bahwa kontribusi mahasiswa bagi Indonesia tidak cukup diwujudkan melalui kritik semata. Mahasiswa juga perlu menghadirkan gagasan, menyampaikan data yang akurat, dan memperjuangkan solusi agar pendidikan semakin merata dan kebijakan negara benar-benar berpihak kepada kepentingan masyarakat. (*)
