JAKARTA, MENARA62.COM– Rencana kerja pemerintah mewujudkan Indonesia sehat, membutuhkan dukungan alat kesehatan (Alkes). Apalagi pada 2019 nanti, ditargetkan Indonesia melalui program JKN bisa mencapai universal health coverage (UHC).
“Dukungan alat kesehatan dan farmasi sangat penting untuk mewujudkan Indonesia sehat maupun UHC. Dari alat kesehatan paling sederhana hingga berteknologi tinggi,” jelas Menkes Nila F Moeloek saat membuka Workshop Peningkatan Kemanfaatan Alat Kesehatan Dalam Negeri, Senin (19/03/2018).
Diakui selama ini kebutuhan alat kesehatan dalam negeri, 90 persen adalah impor. Artinya ketergantungan Indonesia terhadap negara lain dalam hal penyediaan alat kesehatan sangat besar.
Karena itu, pemerintah terus berupaya mendorong tumbuhnya industri alat kesehatan dalam negeri. Berbagai kebijakan dalam tiga tahun terakhir ini berhasil meningkatkan jumlah industri alat kesehatan hingga 25,3 persen.
“Tiga tahun lalu baru 27 industri, sekarang tercatat sudah ada 242 industri dengan jenis alat kesehatan yang diproduksi sebanyak 294 jenis,” lanjut Menkes.
Peningkatan jumlah industri Alkes ini menggambarkan potensi perkembangan industri alat kesehatan. Tentunya harus sejalan dengan peningkatan teknologi produk alat kesehatan nasional.
Menkes menjelaskan pengembangan industri Alkes ini diarahkan melalui pengembangan yang inovatif berbasis riset. Karena itu, diharapkan keberadaan lembaga riset dan pendidikan tinggi di Indonesia yang cukup banyak menjadi sumber munculnya riset-riset inovatif di bidang alat kesehatan.
Alkes berbasis riset membutuhkan tahapan uji klinik dalam memenuhi persyaratan keamanan, mutu, dan manfaat. Untuk memfasilitasi uji klinik itu, Kementerian Kesehatan (Kemenkes) menerbitkan Peraturan Menteri Kesehatan (Permenkes) nomor 63 tahun 2017 tentang Cara Uji Klinik Alat Kesehatan yang Baik.
Dalam Permenkes tersebut dijelaskan terdapat dua jenis uji klinik, yakni uji klinik pra pemasaran dan pasca pemasaran. Uji klinik pra pemasaran adalah uji klinik yang menggunakan produk uji yang belum memiliki izin edar di Indonesia, termasuk uji klinik dengan produk uji yang telah memiliki izin edar untuk indikasi atau maksud penggunaan baru.
Sementara itu, uji klinik pasca pemasaran adalah uji klinik yang menggunakan produk uji yang sudah melalui uji klinik pra pemasaran dan telah memiliki izin edar di Indonesia untuk mendapatkan data manfaat, keamanan atau untuk konfirmasi kinerja yang telah disetujui.
Adanya Permenkes tersebut diharapkan kendala yang terkait dengan uji klinik alat kesehatan dapat teratasi. Sehingga Indonesia mampu menghasilkan alat kesehatan berbasis riset dan menjadikan Indonesia sebagai salah satu produsen Alkes berbasis riset.
Pasar alat kesehatan nasional memiliki pertumbuhan hingga 12% pertahun. Anggaran Kemenkes untuk pembelian alat kesehatan pada 2017 sekitar Rp. 12 triliun dan meningkat menjadi Rp. 18 triliun pada 2018.
Kebutuhan Alkes meningkat seiring dengan meningkatnya kebutuhan pelayanan kesehatan, terutama dalam memenuhi program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Namun demikian, perkembangan industri Alkes ini diharapkan bisa mencapai Universal Health Coverage (UHC) pada 2019.
Alkes berbasis riset
Dalam rangka mendorong peningkatan Alkes dalam negeri, Kemenkes gelar workshop Peningkatan Kemanfaatan Alat Kesehatan Dalam Negeri dengan tema Membangun Industri Alat Kesehatan Nasional Berbasis Riset. Hal ini merupakan salah satu upaya mendorong lembaga riset dan perguruan tinggi melakukan berbagai penelitian di bidang Alkes.
Masyarakat pun terutama petugas kesehatan agar lebih ditingkatkan lagi menggunakan alat kesehatan dalam negeri. Dalam acara tersebut akan dipamerkan beberapa Alkes berbasis riset yang sudah atau sedang dikembangkan oleh lembaga riset maupun universitas.
Diharapkan pengembangan industri Alkes dalam negeri ini dapat menghasilkan Alkes yang aman, bermutu dan bermanfaat. Sehingga Alkes karya anak bangsa ini bisa dimanfaatkan secara luas oleh masyarakat menuju kemandirian Alkes di Indonesia
