BADUNG, MENARA62.COM– Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono mengajak Real Estate Indonesia (REI) lebih meningkatkan porsinya dalam pembangunan rumah bagi MBR (masyarakat berpenghasilan rendah). Sebab seiring meningkatnya jumlah penduduk di Indonesia maka kebutuhan atas rumah juga bertambah.
“Jumlah rumah yang terbangun belum mampu memenuhi permintaan rumah layak huni, khususnya bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR),” kata Menteri Basuki usai menghadiri HUT REI ke-45, Minggu (02/04/2017).Turut hadir dalam acara tersebut, Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR) Sofyan Djalil, Anggota Komisi V DPR RI Nusyirwan Sudjono, Ketua Umum REI Sulaiman Sumawinata, Wakil Gubernur Bali I Ketut Sudikerta, Direktur Jenderal Penyediaan Perumahan Syarif Burhanuddin, Direktur Jenderal Pembiayaan Perumahan Lana Winayanti, Inspektur Jenderal Kementerian PUPR Rildo Ananda Anwar, Direktur Utama PPDPP Budi Hartono, dan Kepala Biro Komunikasi Publik Endra S. Atmawidjaja.
Menteri Basuki mengapresiasi tekad REI yang ingin menjadi garda terdepan bagi penyediaan perumahan rakyat. Dengan REI yang semakin fokus membantu MBR memiliki rumah, akan memudahkan pemerintah mewujudkan program satu juta rumah.
Selain REI, Kementerian PUPR juga menggandeng BTN melalui program Kredit Mikro BTN yang diperuntukkan bagi pekerja informal yang baru diluncurkan beberapa waktu lalu.
“Yang paling penting dari kredit mikro tersebut adalah memberikan kesempatan bagi pekerja informal untuk mengajukan kredit rumah, yang sebelumnya tidak ada fasilitas tersebut,” ujar Menteri Basuki.
Dalam waktu dekat, Kementerian PUPR lanjut Basuki berencana meresmikan perumahan di tiga Transit Oriented Development (TOD) yaitu di Pondok Cina, Tanjung Barat dan Palmerah. Menurutnya, perumahan di TOD tersebut akan terdiri dari apartemen kelas menengah ke bawah, MBR dan KPR Mikro, dengan total unit sekitar 10.000 unit.
Sementara, Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR) Sofyan Djalil mengatakan, membutuhkan cara-cara kreatif untuk memenuhi kebutuhan perumahan, salah satunya dengan membangun hunian vertikal, karena semakin berkembangnya urbanisasi di daerah perkotaan dan terbatasnya lahan untuk membangun perumahan.
“Dengan konsolidasi lahan dan dibangun secara insentif, mudah-mudahan, rumah ke atas bisa terwujud dan lebih sedikit tanah yang kita butuhkan,” kata Menteri Sofyan.
Ia menyatakan akan mendukung penuh masalah penyediaan lahan untuk membangun perumahan, salah satunya terkait perizinan pengadaan dan sertifikasi lahan.
“Setiap hambatan yang ada di lapangan silahkan sampaikan, akan saya perbaiki sehingga tidak jadi beban bapak ibu sekalian. Reformasi membuat perumahan untuk rakyat harus lebih mudah,” tambah Menteri Sofyan.
